Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Keluarga Besar Ponto atas Ziarah Menteri Kebudayaan RI

Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Keluarga Besar Ponto atas Ziarah Menteri Kebudayaan RI ke Makam Raja Jacub Ponto, (Foto: Istimewa)

Jakarta — YM. Iftiqar S.A. Ponto, mewakili keluarga besar Ponto-Pontoh, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Fadli Zon atas kunjungan kerja sekaligus ziarah ke makam Raja Jacob Ponto di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 3 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang dihadiri para Raja, Sultan, Datuk, serta tokoh pemangku adat dari seluruh Nusantara. Dalam keterangannya, YM. Iftiqar S.A. Ponto menilai kehadiran Menteri Kebudayaan merupakan bentuk nyata penghormatan negara terhadap sejarah perjuangan para raja dan tokoh adat di Indonesia.

Raja Jacob Ponto, yang merupakan putra Raja Bolangitang Daud Ponto dengan permaisuri Boki Nanggio, diangkat sebagai Raja Siau pada tahun 1851 oleh Komalang Bubato (Dewan Kerajaan Siau). Beliau dikenal sebagai sosok pejuang yang gigih melawan kolonialisme Hindia Belanda. Akibat perlawanannya, beliau diasingkan ke Cirebon pada tahun 1889 dan wafat pada tahun 1890 di wilayah Kuningan, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kebudayaan bersama rombongan melaksanakan doa bersama dan tabur bunga di makam Raja Jacub Ponto. Di sela kegiatan, beliau juga mengisahkan kembali perjuangan para tokoh bangsa yang diasingkan oleh pemerintah kolonial sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan rakyat, seraya menegaskan pentingnya merawat ingatan kolektif bangsa.

YM. Iftiqar S.A. Ponto juga menyampaikan harapan agar makam Raja Jacub Ponto dapat menjadi titik temu dan pusat kegiatan kebudayaan yang menghubungkan tiga wilayah historis, yakni Bolangitang, Siau, dan Cirebon, sebagai simbol persatuan sejarah dan budaya Nusantara.

Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh keluarga besar keturunan Raja Jacub Ponto, di antaranya Ibu Dorothy Ponto, Bapak Jacub Ponto di Jakarta, serta Komalang Bubato Datu (Majelis Adat Kerajaan Siau) Bapak Paulus Daud Ponto, yang masih merupakan keturunan langsung Raja Jacub Ponto.

“Ziarah ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap jasa para leluhur dan pejuang bangsa. Kami berharap langkah ini menjadi awal penguatan kembali nilai-nilai sejarah, adat, dan jati diri bangsa,” ujar YM. Iftiqar S.A. Ponto, (3/04)

Rilis ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam menjaga, merawat, serta menghidupkan kembali warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. (Red)

CATAT!! Elly Yuniarti Serukan Hal Ini

Elly Yuniarti Serukan Konsolidasi Nasional Berbasis Adat dan Spiritualitas: “Bersatu atau Runtuh”

Jakarta — Di tengah dinamika dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, seruan untuk kembali pada akar persatuan berbasis adat, budaya, dan nilai spiritual kembali mengemuka. Hal ini disampaikan oleh Yangmulia Dra. Elly Yuniarti, mantan Kasubdit Ketahanan Seni dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Melalui pernyataan reflektifnya, Elly menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga harmoni antara hukum negara, nilai adat, serta kesadaran spiritual sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Mengawali pesannya dengan salam penuh makna, ia menyampaikan:
“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. YM sedulur terkasih sekandung Ibu Pertiwi di manapun berada, mari guyub bersatu teguh. Bercerai pasti runtuh. Kita bergotong royong, umpama jari dan bahu yang saling membahu. Kita berada dalam tingkat penyelesaian amanat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghidupi kehidupan yang benar, tepat, dan pasti. Menuju kedamaian dunia abadi di abad ke-21, peradaban mulia budaya bangsa yang rahmatan lil ‘alamin.”

Seruan tersebut menegaskan kembali pentingnya semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa yang tidak boleh luntur. Elly mengibaratkan kebersamaan sebagai satu kesatuan yang saling menopang simbol sinergi kolektif dalam menjalankan amanat Ilahi demi terciptanya kehidupan yang adil dan berkeadaban.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya penguatan peran Mahkamah Keteraturan Bhineka Tunggal Ika (MKBTI) dan Mahkamah Keteraturan Adat Budaya Desa (MKABD) sebagai instrumen moral dan kultural dalam menata kembali kepemimpinan desa. Menurutnya, kehadiran pemimpin desa yang kompeten, amanah, dan berintegritas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Dalam konteks penegakan hukum, Elly menegaskan perlunya harmoni antara Dewan Konsultan dan Majelis Hakim Sukarela guna memperkuat perlindungan pemerintah terhadap keadilan substantif di Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum positif tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Gagasan dan pesan strategis tersebut turut disampaikan dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang dihadiri para Raja, Sultan, Datuk, Ratu, serta tokoh pemangku adat dari seluruh Nusantara. Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi nasional berbasis adat sebagai penyeimbang moral bangsa.

Elly bahkan menempatkan kondisi saat ini sebagai fase krusial menuju “Peradaban Dunia Abadi”, di mana Indonesia diharapkan mampu tampil sebagai pusat nilai rahmatan lil ‘alamin yang mengedepankan kedamaian, keadilan, serta kemuliaan budaya bangsa.

Dalam penutupnya, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak hanya bersatu secara lahiriah, tetapi juga menyatukan hati, niat, dan spiritualitas dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Salam Merah Putih. Arrahman Arrahim. Wujudullah, Nurullah, Sifatullah, Sirrullah. Semoga segenap doa, kasih, dan sayang menjadi energi cinta abadi dalam naungan Ilahi Rabb,” pungkasnya.

Sumber: Media Center
Majelis Adat Indonesia// Bar.S

Diklatsar XIII PKT Jadi Momentum Strategis

Diklatsar XIII PKT Jadi Momentum Strategis, Formakom Perkuat Konsolidasi Masyarakat Adat Konawe–Mekongga

Foto: Istimewa (Dok.Google/Ist)

KENDARI – Forum Masyarakat Adat Konawe Mekongga (Formakom) Indonesia melalui Panglima Tamalaki, Irfan Konggoasa, mengumumkan rencana pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Ke-XIII bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Panglima Kapita Tamalaki (PKT) di Kolaka Raya . Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya Formakom dalam memperkuat konsolidasi masyarakat adat di wilayah kedaulatan Konawe dan Mekongga.

Irfan Konggoasa menegaskan bahwa Diklatsar ini bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mensosialisasikan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda. Melalui sayap organisasi PKT, Formakom berkomitmen memastikan bahwa identitas kultural lokal tetap terjaga dan diwariskan secara turun-temurun di tengah dinamika zaman.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata eksistensi Formakom Indonesia dalam menjaga marwah adat, sekaligus menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh masyarakat adat di wilayah Konawe dan Mekongga,” ujar Irfan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Formakom Indonesia terus memperluas daya jangkau organisasinya dengan bersinergi bersama Majelis Adat Indonesia (MAI). Kolaborasi ini menegaskan peran Formakom dalam mendukung penguatan konsolidasi masyarakat adat di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang hingga Merauke.

Menurut Irfan, hubungan harmonis antara Formakom dan MAI merupakan langkah konkret dalam mengawal berbagai isu strategis terkait hak masyarakat adat serta berperan aktif dalam pelestarian budaya bangsa. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan karakter masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal.

Dengan terlaksananya Diklatsar Ke-XIII ini, Panglima Kapita Tamalaki diharapkan semakin solid dalam mengawal kedaulatan adat serta menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan sosial di wilayah Sulawesi Tenggara dan Indonesia secara luas.

Jejak Legalitas Raja di NKRI

Jejak Legalitas Raja di NKRI, Arsip 1951 Tegaskan Peran Strategis Swapraja di Awal Kemerdekaan

Jakarta – Sebuah dokumen resmi negara bertanggal 6 Desember 1951 kembali mencuat ke ruang publik dan menjadi bukti penting dalam menelusuri dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dokumen tersebut berupa keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pengangkatan Alfons Nisnoni sebagai Kepala Daerah Swapraja Kupang di wilayah Provinsi Sunda Kecil.

Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri saat itu, Iskaq Tjokrohadisurjo, menegaskan bahwa negara secara resmi pernah mengakui dan memberikan legitimasi terhadap sistem pemerintahan berbasis adat atau swapraja sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional.

Dokumen ini tidak sekadar bernilai administratif, melainkan menjadi bukti historis bahwa pada masa awal republik, negara memberikan ruang, kewenangan, serta kepercayaan kepada para raja atau pemimpin adat untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Pengakuan tersebut berlangsung sebelum terjadinya perubahan politik nasional yang kemudian mengarah pada penghapusan sistem swapraja secara bertahap.

Dalam catatan sejarah, dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa besar, seperti Pemberontakan Permesta yang memicu instabilitas di kawasan Indonesia Timur dan berdampak pada eksistensi kerajaan. Selain itu, Peristiwa Bulungan serta Revolusi Sosial Sumatra Timur turut menunjukkan bahwa gelombang perubahan sosial-politik saat itu menyasar langsung struktur kekuasaan tradisional.

Di Pulau Jawa, perubahan tersebut tercermin dalam Gerakan Anti Swapraja Surakarta yang mengakhiri status Daerah Istimewa Surakarta. Gerakan ini lahir dari akumulasi ketegangan sosial, tekanan politik, serta tuntutan perubahan dari sistem feodal menuju tata pemerintahan nasional yang lebih terintegrasi.

Pangeran Iftiqar S.A. Ponto, dalam keterangannya di Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI), menegaskan bahwa dokumen tahun 1951 tersebut merupakan penegas kuat bahwa eksistensi swapraja bukan sekadar warisan budaya, melainkan pernah menjadi bagian sah dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa negara pernah memberikan mandat resmi kepada para raja sebagai kepala daerah melalui sistem swapraja. Ini adalah bagian dari konstruksi pemerintahan yang sah dan diakui pada zamannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa penghapusan swapraja harus dipahami dalam konteks dinamika besar bangsa pada era 1940–1960-an, di mana terjadi transformasi sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh gejolak sosial, revolusi politik, serta perubahan orientasi kekuasaan negara.

Alfons Nisnoni sendiri dikenal sebagai Raja Kupang yang memainkan peran penting dalam masa transisi pasca-kemerdekaan. Sebagai bagian dari keluarga besar Nisnoni yang berpengaruh di Timor, ia berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial serta mendorong pembangunan ekonomi lokal hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 1956.

Keberadaan dokumen ini memperkaya pemahaman publik bahwa relasi antara negara dan lembaga adat pada masa awal kemerdekaan tidak bersifat marginal, melainkan pernah berada dalam posisi strategis dan formal dalam struktur pemerintahan nasional.

Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia memandang bahwa pengungkapan dokumen ini penting sebagai rujukan akademik dan historis, sekaligus sebagai refleksi kebangsaan. Diharapkan, hal ini dapat membangun kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya peran masyarakat adat dalam perjalanan bangsa serta relevansinya dalam konteks Indonesia modern.(Red)

Media Center: MAJELIS ADAT INDONESIA (MAI)

Sekolah Perikanan Dikalahkan Hotel Mewah?

Sekolah Perikanan Dikalahkan Hotel Mewah? Dugaan Perampasan Tanah Negara Mengguncang Labuan Bajo

Labuan Bajo – Polemik dugaan perampasan tanah negara kembali mencuat di kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Manggarai Barat, NTT. Daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah pariwisata super premium.

Publik kini mempertanyakan sikap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dimana dinilai belum menunjukkan ketegasan, meski isu ini menyangkut kepentingan masa depan masyarakat luas.

“Tanah yang dipersoalkan disebut-sebut bukan sekadar lahan biasa. Di atasnya pernah dirancang pembangunan sekolah perikanan Manggarai,” kata salah satu nara sumber di Kerangan, Labuan Bajo, NTT saat dihubumgi, Kamis (2/4/2026).

Menurut sumber, program yang digagas pada masa kepemimpinan alm. Gasper P. Ehok (Mantan Bupati Manggarai), Labuhan Bajo akan dijadikan bagian dari investasi jangka panjang bagi generasi muda pesisir NTT.

“Namun rencana itu kini sirna. Alih-alih menjadi pusat pendidikan vokasi kelautan, lahan tersebut justru dikaitkan dengan proyek pembangunan hotel mewah St. Regis Labuan Bajo. Sebuah proyek prestisius yang disebut melibatkan pengusaha besar dan figur-figur berpengaruh,” ungkapnya.

Pertanyaan Publik: Siapa yang Diuntungkan?

Kecurigaan publik semakin menguat seiring munculnya dugaan adanya “pembiaran” dari sejumlah institusi, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kepentingan investasi telah mengalahkan kepentingan rakyat?

Sejumlah sumber menyebut adanya pernyataan kontroversial dari seorang pengusaha bernama Erwin Santosa Kadiman yang diduga terlibat dalam proyek pembangunan hotel St. Regist Labuan Bajo tersebut.

Dalam percakapan yang terjadi di Ubud, Bali, beberapa waktu lalu bersama seorang pengacara dari korban perampasan tanah seluas 11 ha di Keranga, Labuan Bajo. Pengusaha Kadiman Santoso itu disebut meremehkan upaya pembelaan terhadap masyarakat kecil, bahkan diduga menawarkan ‘imbalan perkara’ kepada pihak tertentu.

“Santosa Kadiman alias Erwin Bebek menyatakan kepada salah satu pengacara saat di Bali “ngapain bela rakyat miskin? Lebih baik bela saya pengusaha hotel st. Regist labuan bajo dan nanti saya kasih kasus tanah tanah sengketa yang lain,” kata sumber tersebut yang namanya tidak mau disebutkan kepada media ini.

Pernyataan ini bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik yang patut diusut secara serius.

Groundbreaking di Tengah Sengketa

Kontroversi semakin dalam setelah kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hotel dilakukan pada 21 April 2022. Padahal, menurut berbagai sumber, status lahan tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan belum memiliki kelengkapan legalitas, termasuk sertifikat hak atas tanah.

Fakta ini bahkan disebut telah menjadi bagian dari temuan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ironisnya, acara tahun 2022 tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Viktor Bungtilu Laiskodat mantan Gubernur NTT yang menjabat saat itu dan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Kehadiran mereka justru menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Dugaan Perluasan Konflik Tanah

Kasus ini tidak berdiri sendiri. Nama pengusaha yang sama juga (Erwin Santosa Kadiman) disebut dalam dugaan penguasaan lahan lain di Labuan Bajo, termasuk sebidang tanah seluas 3.500 meter persegi di sekitar Resto Taman Laut, Labuan Bajo..

Hal ini memperkuat dugaan adanya pola sistematis dalam penguasaan lahan strategis di wilayah yang kini menjadi magnet investasi nasional dan internasional.

Masa Depan yang Dipertaruhkan

Yang paling memprihatinkan, konflik ini bukan hanya soal hukum dan investasi. Ini adalah soal masa depan.

Sekolah perikanan yang direncanakan di atas lahan tersebut digadang-gadang menjadi pintu bagi generasi muda Manggarai Barat untuk mengakses pendidikan berbasis potensi lokal. Di wilayah kepulauan seperti NTT, pendidikan kelautan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Ketika proyek itu tergeser oleh kepentingan komersial, masyarakat merasa kehilangan lebih dari sekadar tanah—mereka kehilangan harapan.

Desakan Penegakan Hukum

Gelombang kritik pun menguat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok peduli tanah negara dan keadilan mendesak agar pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum tidak lagi bersikap pasif.

Transparansi, penegakan hukum yang adil, serta keberpihakan pada kepentingan publik menjadi tuntutan utama. Jika tidak, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola tanah di kawasan pariwisata super premium seperti Labuan Bajo.

Di tengah ambisi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia, satu pertanyaan mendasar tetap menggema:
apakah pembangunan akan tetap berpihak pada rakyat, atau justru menyingkirkan mereka? 

Sumber: investigasi media

Penuh Khidmat, Upacara Adat Dhudhus Keraton Parupuh Tandai..

Penuh Khidmat, Upacara Adat Dhudhus Keraton Parupuh Tandai Tahapan Spiritual Menuju Penobatan Raja, (istimewa)

MADURA — Rangkaian kegiatan adat dan spiritual Keraton Parupuh Aryo Menak Senoyo Madura terus berlanjut dengan penuh kekhidmatan dan sarat makna. Setelah melalui tahapan sebelumnya, yakni Ritual Sakral Nyello’ Aing 7 Sumur Keraton yang dilanjutkan dengan Tadarus Al-Qur’an selama 40 malam, kini prosesi memasuki tahapan penting berikutnya, yaitu Upacara Adat Dhudhus sebagai ritual penyucian calon pemimpin adat.

Upacara Dhudhus merupakan prosesi sakral berupa siraman suci kepada calon Raja Keraton Parupuh. Prosesi ini menggunakan air dari tujuh sumur keraton yang dipadukan dengan satu sumber air dari Jolotundo, lereng Gunung Penanggungan, Mojokerto, serta bunga tujuh rupa dari tujuh taman. Ritual ini melambangkan penyucian lahir dan batin, mencakup dimensi spiritual yang dikenal sebagai penyempurnaan “Taretan Kaempa’ (Sedulur Papat)”, badan, sukma, nyawa, ilmu, hingga mencapai kesempurnaan melalui doa tauhid Lailahaillallah Muhammadur Rasulullah.

Calon raja dimandikan oleh tujuh kerabat laki-laki dan tujuh kerabat perempuan sebagai simbol keseimbangan dan kesempurnaan. Prosesi ini juga melambangkan kesiapan untuk menaiki “tujuh tangga kahiyangan jagat buana”, yang dimaknai sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam tujuh dimensi, yakni: pemimpin agama, masyarakat adat, keraton, keluarga, kerabat dan kesatria, makhluk hidup, serta santri dan kawula.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pemangku Adat Yayasan Bujuk Gayam “Aryo Menak Senoyo”, yang telah berbadan hukum dengan Nomor AHU-0006644.AH.01.12 Tahun 2018, dan berpusat di Keraton Parupuh, Jamburingin, Desa Proppo, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Dalam rangkaian yang sama, sejumlah ketua wilayah adat juga resmi dikukuhkan oleh para tokoh pemangku adat. Pengukuhan ini menjadi simbol penguatan struktur kelembagaan adat sekaligus legitimasi kepemimpinan berbasis kearifan lokal.

Acara tersebut turut dihadiri oleh unsur pemerintah dan aparat, antara lain Kapolsek Kecamatan Proppo, Danramil Kecamatan Proppo, Camat Proppo, Kepala Desa Proppo, serta para tokoh dan pimpinan adat wilayah setempat.

Tokoh adat penerus Keraton Parupuh, Kyai Raden Miftahussurur Fatah, S.E., menegaskan bahwa seluruh rangkaian ini merupakan satu kesatuan proses spiritual yang telah dirancang secara berkesinambungan.

“Setelah Ritual Sakral Nyello’ Aing 7 Sumur Keraton selesai, kegiatan dilanjutkan dengan Tadarus Al-Qur’an selama 40 hari yang kemudian bersambung dengan tadarus di bulan suci Ramadhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tadarus Al-Qur’anul Karim tersebut berlangsung sejak 20 Januari 2026 hingga 28 Februari 2026, dan dilanjutkan sepanjang bulan Ramadhan hingga mencapai puncaknya pada 28 Ramadhan melalui Khatmil Qur’an sehari penuh. Rangkaian spiritual ini kemudian ditutup dengan prosesi Dhudhus sebagai bentuk penyucian diri sebelum memasuki tahapan penobatan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari syiar serta penyambutan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman yang terintegrasi dalam tradisi adat.

Sebelumnya, komitmen atas rangkaian kegiatan ini telah disampaikan dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) pada 22 Januari 2026, yang dihadiri oleh para Raja, Sultan, Datuk, Ratu, serta tokoh adat dari berbagai wilayah Nusantara.

Selanjutnya, rangkaian Upacara Adat Song-Osong Keraton Parupuh Aryo Menak Senoyo Madura akan berlanjut pada agenda utama, yaitu:

  • Sidang Adat Badan Musyawarah Adat Keraton
  • Sidang Adat Majelis Adat Indonesia (MAI)
  • Ritual Sakral Penobatan Raja Keraton Parupuh Aryo Menak Senoyo Madura

Keseluruhan rangkaian ini menegaskan eksistensi Keraton Parupuh sebagai entitas adat yang menjaga harmoni antara warisan leluhur, nilai-nilai spiritual Islam, dan tatanan adat Nusantara.

Lebih dari sekadar seremoni, kegiatan ini menjadi simbol kesinambungan budaya, spiritualitas, dan kepemimpinan adat yang bermartabat di tengah dinamika zaman.
“Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tutup Kyai Raden Miftahussurur Fatah, S.E. (Red/MAI)

Bali Timbungan Royal Heritage: Kala Tradisi Bertemu Kecanggihan Fine Dining

Bali Timbungan Royal Heritage: Kala Tradisi Bertemu Kecanggihan Fine Dining

    Bali, 15 March 2026,

    Secret Garden Spring resmi memperkenalkan dirinya kepada publik melalui rangkaian Soft Opening pada 15 Maret 2026, menghadirkan sebuah destinasi gaya hidup baru di kawasan Sunset Road, Kuta – Bali. Dirancang sebagai Bali’s Next Lifestyle Hub, Secret Garden Spring memadukan pengalaman retail, wellness spa, dining, transit lounge, dan social space dalam satu kawasan yang menghadirkan cara baru menikmati waktu di Bali.

    Dikembangkan oleh Secret Garden Village Group (SGV), proyek ini merupakan bagian dari visi untuk
    menciptakan sebuah ruang yang tidak hanya menjadi tempat berkunjung, tetapi juga menghadirkan pengalaman, koneksi, serta aktivitas lifestyle bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang ke
    Bali.

    Berlokasi strategis di Sunset Road, Secret Garden Spring berada hanya beberapa menit dari berbagai
    destinasi utama Bali, termasuk Seminyak, Kuta Beach, dan Bandara Internasional Ngurah Rai. Posisi ini
    menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai, menikmati kuliner, atau merawat diri sebelum
    melanjutkan perjalanan.
    Melalui konsep Spring Transit Club, Secret Garden Spring juga menghadirkan pengalaman singgah
    yang lebih bermakna bagi para traveler yang memiliki waktu sebelum atau setelah penerbangan. Alih-alih menunggu di bandara, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas lifestyle yang tersedia di kawasan ini.

    A Curated Lifestyle Destination
    Secret Garden Spring dirancang sebagai sebuah ekosistem lifestyle yang menggabungkan berbagai
    pengalaman dalam satu tempat. Kawasan ini menghadirkan berbagai fasilitas utama, termasuk Secret Garden retail experience, wellness spa, immersive dining, serta ruang sosial dan event space yang dapat menjadi titik pertemuan komunitas dan aktivitas kreatif.

    Dengan potensi pariwisata Bali yang terus berkembang, Secret Garden Spring menargetkan untuk
    menjadi salah satu destinasi lifestyle baru yang dapat menarik hingga 600.000 pengunjung setiap
    tahunnya, menjadikannya bagian dari ekosistem pariwisata dan kreativitas Bali yang dinamis.

    Secret Garden Experience Store – Experiential Beauty Space

    Sebagai bagian dari pengalaman retail di Secret Garden Spring, Secret Garden Experience Store
    menghadirkan berbagai koleksi body care, fragrance, dan home living dari Secret Garden.

    Konsep store ini dirancang sebagai experiential beauty space, di mana pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai aroma, tekstur, dan produk yang terinspirasi dari keindahan alam serta bahan-bahan alami.

    Selama periode soft opening, para tamu juga dapat menikmati personalized perfume experience,
    sebuah aktivasi khusus yang memungkinkan pengunjung menciptakan aroma signature mereka sendiri sebagai bagian dari pengalaman di Secret Garden.

    Secret Garden Spa – House of Wellness

    Melengkapi pengalaman di Secret Garden Spring, Secret Garden Spa menghadirkan berbagai
    treatment yang dirancang untuk membantu tubuh kembali segar dan rileks.

    Salah satu treatment yang menjadi highlight adalah Jet Lag Recovery Treatment, sebuah perawatan
    yang dirancang khusus untuk membantu meredakan kelelahan setelah perjalanan udara,
    meningkatkan sirkulasi tubuh, serta memberikan sensasi relaksasi yang menyegarkan.

    Selain itu, Secret Garden Spa juga menghadirkan berbagai treatment signature seperti Royal Balinese
    Herbs Massage, pijatan tradisional Bali yang dipadukan dengan herbal compress untuk membantu
    meredakan ketegangan otot serta meningkatkan keseimbangan tubuh.

    Pengalaman wellness ini juga dilengkapi dengan layanan manicure, pedicure, dan gel nail treatment, memberikan pengalaman self-care yang lengkap bagi para tamu yang ingin tampil segar sebelum melanjutkan perjalanan atau menikmati waktu di Bali.

    Bali Timbungan – Royal Heritage Immersive Dining

    Bali Timbungan, yang sekarang bertranformasi menjadi Bali Timbungan Royal Heritage, resmi
    memperkenalkan konsep Royal Heritage Immersive Dining di Secret Garden Spring, sebuah terobosan yang menggabungkan kemewahan fine dining dengan kecanggihan teknologi visual masa depan.

    Bukan sekadar jamuan makan, Bali Timbungan menghadirkan evolusi dari warisan kuliner Bali melalui
    interaksi Video Mapping canggih. Teknologi ini mengubah ruang makan menjadi panggung narasi yang hidup, di mana gerakan tamu dan sajian hidangan memicu proyeksi visual interaktif yang menceritakan filosofi Basa Gede serta sejarah adiluhung Pulau Dewata.

    Transformasi ini membawa tradisi ke dimensi baru yang memukau. Di sini, tamu tidak hanya mencicipi
    rasa, tetapi “masuk” ke dalam cerita di balik setiap rempah melalui sinkronisasi cahaya, cerita dan rasa
    yang presisi. Setiap elemen visual dirancang untuk memperkaya pengalaman kuliner tamu,
    menciptakan dialog antara teknologi digital dan warisan budaya yang tak terlupakan.

    Highlight Pengalaman:

    Video 360°: Proyeksi visual dinamis mendukung cerita dan pengalaman kuliner dan interaksi tamu
    secara real-time di ruang makan.

    Modernisasi Megibung: Menghidupkan filosofi kebersamaan Bali dalam balutan seni digital kontemporer yang elegan.

    Gastronomi Warisan: Menu bebek timbungan legendaris yang dipresentasikan dengan standar fine dining kelas dunia

    A Hub for Lifestyle, Community, and Experiences

    Lebih dari sekadar destinasi retail dan kuliner, Secret Garden Spring juga dirancang sebagai ruang yang
    hidup bagi berbagai aktivitas lifestyle dan komunitas.

    Dengan hadirnya transit lounge, wellness spa, F&B experiences, serta event spaces seperti function
    ballroom, kawasan ini membuka berbagai kemungkinan kolaborasi, mulai dari gathering komunitas,
    event kreatif, hingga berbagai pengalaman lifestyle yang mempertemukan masyarakat lokal dan wisatawan global.

    Soft Opening ini menjadi langkah awal perjalanan Secret Garden Spring dalam menghadirkan berbagai program, kolaborasi, dan event yang akan terus memperkaya lanskap lifestyle destination di Bali.

    Secret Garden Spring diharapkan dapat menjadi sebuah destinasi yang tidak hanya dikunjungi, tetapi
    juga dirasakan dan diingat oleh setiap orang yang datang.

    About Secret Garden Spring

    Secret Garden Spring adalah sebuah lifestyle destination yang memadukan beauty, wellness, dining, transit lounge, dan social experience dalam satu kawasan yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman gaya hidup yang inspiratif.

    Berlokasi di Sunset Road – Kuta, Bali, Secret Garden Spring hadir sebagai ruang yang menghubungkan
    budaya, kreativitas, dan lifestyle modern, menjadikannya salah satu destinasi baru yang menarik bagi
    masyarakat Bali maupun wisatawan internasional.

    Operational hour: 10.00 – 22.00 WITA.

    BRI Branch Office Bekasi Fasilitasi Ratusan Pemudik, Hadirkan Perjalanan Aman Jelang Lebaran

    BRI Branch Office Bekasi Fasilitasi Ratusan Pemudik, Hadirkan Perjalanan Aman Jelang Lebaran

    Bekasi, Poskotapetir.com

    Semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terasa kental dalam kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Bekasi, Sabtu (16/3/2026) dengan tujuan Jakarta – Wonogiri.

    Diikuti sekitar 100 peserta yang didominasi keluarga berkumpul sejak sore hari di halaman parkir BRI Branch Office Bekasi, siap merayakan lebaran bersama di kampung halaman.

    Dengan tema “Mudik Nyaman Bersama”, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BRI Branch Office Bekasi dalam mendukung mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya.

    Prosesi pelepasan dilakukan secara simbolis dengan pengibaran bendera oleh perwakilan BRI, menandai dimulainya perjalanan. Bus yang disiapkan untuk mengantarkan para pemudik, mengusung pesan kemudahan transaksi dan layanan digital melalui BRImo yang turut mendukung perjalanan mereka.

    Salah satu peserta mengaku bersyukur dapat mengikuti program mudik gratis ini. Selain menghemat biaya perjalanan, fasilitas yang diberikan dinilai nyaman dan aman, terutama bagi keluarga yang membawa anak-anak.

    BRI Branch Office Bekasi melalui program ini tidak hanya menyediakan transportasi, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan peserta selama perjalanan.

    Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya nasabah. Program mudik gratis yang rutin digelar setiap tahun ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat sekaligus mendukung kelancaran arus mudik nasional. (*)

    NGERI !! Advokat Ini Desak Kapolres Bima Awasi Kasus Berikut ini

    Teks Gambar: Advokat Raidin Anom, S.H., M.H. dalam video pernyataan yang beredar di media sosial meminta Kapolres Bima Kota untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan kasus dugaan pencabulan terhadap anak pelajar di bawah umur yang ditangani Unit PPA Polres Bima Kota. Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan pelepasan terduga pelaku serta mendesak adanya transparansi dan perhatian serius terhadap kondisi psikologis korban. (Foto:dok.google/istimewa)

    Bima, NTB — Advokat Raidin Anom, S.H., M.H. menyampaikan sikap tegas terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak pelajar di bawah umur yang dilaporkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota.

    Perkara tersebut dilaporkan oleh ibu korban dengan nomor laporan STTLP/127/I/2026/NTB/Res Bima Kota, yang saat ini menjadi perhatian publik setelah beredarnya sebuah video pernyataan Raidin Anom di berbagai platform media sosial (medsos).

    Dalam pernyataannya, Raidin Anom secara tegas meminta Kapolres Bima Kota untuk melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bima Kota, menyusul adanya informasi bahwa terduga pelaku dalam kasus tersebut diduga telah dilepaskan secara sepihak.

    Menurut Raidin Anom, perkara yang menyangkut dugaan kekerasan atau pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang tidak boleh diperlakukan secara biasa, karena menyangkut perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    “Kasus dugaan pencabulan terhadap anak bukanlah perkara ringan. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, objektif, dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas Raidin Anom, (13/3/2026).

    Ia juga menilai bahwa apabila benar terjadi pelepasan terhadap terduga pelaku tanpa penjelasan yang transparan kepada publik maupun kepada pihak pelapor, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

    Oleh karena itu, Raidin Anom meminta Kapolres Bima Kota untuk melakukan evaluasi serta monitoring secara menyeluruh terhadap kinerja penyidik yang menangani perkara tersebut, guna memastikan bahwa seluruh prosedur hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, Raidin Anom juga meminta keterlibatan lembaga negara yang memiliki mandat perlindungan anak, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI), agar segera melakukan pemantauan dan memberikan pendampingan terhadap korban.

    Menurut informasi yang diterima, korban dalam perkara ini dikabarkan mengalami trauma akibat peristiwa yang terjadi. Kondisi tersebut, menurut Raidin Anom, harus menjadi perhatian serius karena pemulihan psikologis korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak.

    “Perlindungan terhadap anak tidak hanya berhenti pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis dan sosial bagi korban. Negara tidak boleh abai terhadap kondisi korban yang mengalami trauma,” ujarnya.

    Raidin Anom juga mengingatkan bahwa transparansi dalam penanganan perkara sangat penting untuk menjaga integritas lembaga penegak hukum serta memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

    Ia berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan perkara tersebut, sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.

    “Penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan, keberpihakan kepada korban, dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkas Raidin Anom.

    Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian publik setelah video yang memuat sikap dan desakan Raidin Anom beredar luas di media sosial dan memicu diskusi masyarakat mengenai pentingnya penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.(Bar.S)

    GMPRI Apresiasi Kepemimpinan Dr. Bob Hasan di Baleg DPR RI

    Foto: Dr. Bob Hasan, SH, MH, (istimewa)

    Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat GMPRI (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja Dr. Bob Hasan, SH, MH, selaku Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

    Ketua Umum DPP GMPRI, Raja Agung Nusantara, menyatakan bahwa kepemimpinan Bob Hasan dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses legislasi di parlemen.

    Menurut Raja Agung Nusantara, Dr. Bob Hasan yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP GMPRI, telah menunjukkan kinerja yang amanah, konsisten, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

    “Kami dari DPP GMPRI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja Dr. Bob Hasan yang luar biasa. Beliau tidak hanya menjalankan amanah sebagai Ketua Baleg DPR RI dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga terus menunjukkan komitmen kuat terhadap aspirasi rakyat,” ujar Raja Agung Nusantara dalam keterangannya.

    Ia menambahkan, berbagai langkah strategis yang dilakukan Dr. Bob Hasan dalam mengawal proses pembentukan dan penyempurnaan regulasi di DPR RI dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem hukum nasional serta memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

    Sebagai sosok yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina DPP GMPRI, Dr. Bob Hasan dinilai memberikan teladan kepemimpinan yang inspiratif bagi kalangan mahasiswa dan pemuda. Integritas, dedikasi, serta keberpihakannya kepada kepentingan rakyat menjadi nilai yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi generasi muda.

    “GMPRI berharap semangat pengabdian yang ditunjukkan Dr. Bob Hasan dapat terus menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan Indonesia,” tutup Raja Agung Nusantara.(Red)