PUBLIK
Pimpinan Nasional Gong Pancasila Wardi Jien: “Pancasila Akan Lumpuh Jika Sistem Negara Bobrok”
poskotapetir 0

Foto: Istimewa (dok.google/Ist)

JAKARTA — Memperingati Hari Lahir Pancasila, Pimpinan Nasional Gong Pancasila, Wardi Jien, KMM., S.H., M.M., menegaskan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila hanya dapat diwujudkan secara nyata apabila ditopang oleh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, beradab, profesional, serta berlandaskan hukum dan moralitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Wardi Jien di sela-sela kegiatan diskusi kebangsaan bersama mahasiswa dan tokoh masyarakat yang berlangsung dalam suasana penuh refleksi dan semangat persatuan pada Senin (1/6/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurut Wardi Jien, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur adat, budaya, dan ajaran agama yang telah hidup dalam peradaban Nusantara sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral yang harus terus dijaga dan diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di dalam Pancasila terkandung dua belas nilai luhur yang menjadi jiwa bangsa Indonesia, yaitu Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Keadaban, Persatuan, Kerakyatan, Kepemimpinan, Kehikmatan, Kebijaksanaan, Permusyawaratan, Keterwakilan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat,” ujar Wardi Jien.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa nilai-nilai luhur tersebut tidak akan memiliki makna apabila sistem yang menjalankannya mengalami kerusakan.

“Nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila tidak akan bermakna dan tidak akan terwujud apabila sistemnya bobrok.

Sebaik apa pun nilai yang dimiliki suatu bangsa, tanpa sistem yang adil dan berwibawa, pelaksanaannya hanya akan bergantung pada kehendak pribadi pemimpin,” tegasnya.

Wardi Jien menjelaskan bahwa dalam kehidupan keluarga, organisasi, masyarakat, maupun negara, manusia membutuhkan kepastian hukum, kepastian tata kelola, dan kepastian keadilan. Karena itu, sistem memiliki peran vital sebagai instrumen yang memastikan seluruh elemen berjalan sesuai aturan yang telah disepakati bersama.
Menurutnya, masa depan sebuah bangsa tidak boleh disandarkan semata-mata kepada figur pemimpin.

Ketika sistem tidak berjalan dengan baik, nasib organisasi maupun negara akan sangat bergantung pada karakter individu yang memimpin.

“Jika pemimpinnya baik, keadaan mungkin berjalan baik. Namun apabila pemimpinnya buruk, kerusakan akan mudah terjadi.

Karena itu yang harus dibangun adalah sistem yang mampu menjaga dan mengarahkan siapa pun agar tetap berada di jalur nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berbagai pemikir dunia telah menempatkan sistem sebagai faktor utama keberhasilan sebuah organisasi maupun negara. Sistem yang profesional, proporsional, transparan, berkualitas, dan berkeadilan akan mampu meminimalkan kesalahan manusia serta menjaga keberlangsungan institusi dalam jangka panjang.

Dalam pandangannya, kerusakan sistem akan melahirkan dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya terdapat tiga konsekuensi besar yang dapat muncul akibat rusaknya sistem.
Pertama, lahirnya anarki moral ketika etika dan aturan tidak lagi ditegakkan secara konsisten sehingga kepentingan pribadi dan hawa nafsu menguasai ruang publik.

Kedua, munculnya krisis kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara akibat ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Ketiga, terjadinya kehancuran institusional yang dapat memicu berbagai krisis sosial, ekonomi, politik, hingga konflik di tengah kehidupan masyarakat.

“Ketika hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, masyarakat akan kehilangan kepercayaan.

Ketika aturan hanya berlaku bagi sebagian orang, maka persatuan bangsa akan terancam. Karena itu sistem harus menjadi penjaga keadilan yang berlaku sama bagi seluruh warga negara,” ujarnya.

Wardi Jien menegaskan bahwa sistem yang baik sejatinya berfungsi sebagai rem moral yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan dan mengarahkan potensi manusia menuju kemaslahatan bersama. Dengan sistem yang adil dan berwibawa, seluruh komponen bangsa akan terdorong untuk hidup sesuai nilai Ketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, memperkuat persatuan, serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Keutuhan dan kedaulatan bangsa hanya dapat dijaga apabila seluruh komponen bangsa dipandu oleh sistem yang adil dan berwibawa. Sistem harus mampu mengarahkan semua pihak menuju tujuan yang sama, yaitu kehidupan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, saling bermanfaat, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi kelompok tertentu,” pungkasnya.

Diskusi kebangsaan yang dihadiri mahasiswa dan tokoh masyarakat tersebut menjadi momentum refleksi bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan.

Pancasila harus terus dihidupkan melalui penguatan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu menerjemahkan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam praktik nyata demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.(Red/Bar.S)

PUBLIK
Banyaknya Dukungan DPD FORKABI Terhadap Achmad Azran
poskotapetir 0

Banyaknya Dukungan DPD FORKABI Terhadap Achmad Azran Adalah Contoh Mekanisme Memilih Pemimpin Yang Ideal Bukan Transaksional

JAKARTA | FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) baru saja usai menggelar Mubes (Musyawarah Besar) yang ke VI di Padepokan MADAS Nusantara di Depok pada hari Minggu 23 Mei 2026 yang baru saja berlalu.

Akan tetapi MUBES tersebut menuai protes dan menimbulkan polemik bahkan menyebabkan peristiwa yang semestinya tidak perlu terjadi.

“Saya ini dicalonkan bukan mencalonkan,” ungkap Azran, Rabu (27/05/2026)

“Saya bukan tipikal orang yang harus kekuasaan,” tegas Azran pada awal media dikediamannya.

Sebagai anggota DPD RI yang mewakili masyarakat Jakarta ini mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung semua organisasi Betawi demi kemajuan masyarakat Betawi.

“Saya sangat mendukung semua organisasi kebetawian,” imbuhnya.

“Mau FORKABI mau Betawi Rempug, pokoknya semua saya dukung. Bahkan dengan finansial saya sendiri,” katanya menegaskan.

Diketahui, Achmad Azran merupakan anggota DPD RI yang sangat peduli terhadap masyarakat Jakarta.
Baik yang telah memilihnya maupun yang tidak memilihnya.

Selain itu dia juga sangat perhatian terhadap para pelaku seni budaya Betawi. Sehingga dirinya sering kali terlihat turun langsung ditengah-tengah masyarakat dalam melayani sekaligus menyerap aspirasi warga Jakarta.

Sementara menurut Tahyudin Aditya selalu Wakil ketua umum FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi) yang menggelar MUBES FORKABI pada Minggu 23 Mei 2026 yang baru saja usai, menyampaikan beberapa alasan diantaranya;

  1. Masa bakti kepemimpinan Haji Abdul Ghoni secara de facto berakhir pada tanggal 1 Februari 2026 dan secara de jure berakhir tanggal 6 Mei 2026.
  2. MPOP (Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat) Melakukan koresponden ke pada BPH (Badan Pengurus Harian) Haji Abdul Ghoni, agar secepatnya melaksanakan Mubes VI dan mengembalikan status serta kedudukan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) FORKABI yang dibekukan karena surat pembekuan/karateker diterbitkan setelah status kedudukan Haji Abdul Goni demisioner namun surat MPOP tersebut diabaikan.
  3. MPOP mengundang para pengurus BPH demisioner dan DPD untuk membahas atas peringatan MPOP yang diabaikan dan menghasilkan Karateker yang diketuai oleh Saudara Tahyudin Aditya.
  4. Karateker menyelenggarakan MUBES VI pada tanggal 23 Mei 2026 dengan salah satunya menetapkan saudara Haji Achmad Azran sebagai Ketua Umum FORKABI masa bakti 2026 – 2031.

Terkait dengan polemik yang timbul atas terpilihnya Achmad Azran menjadi ketua umum FORKABI, Jalih Pitoeng selaku ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi), menyampaikan dukungannya terhadap keputusan tersebut.

“Apapun keputusan Mubes FORKABI yang diambil dalam musyawarah tersebut saya sangat hormati sekaligus mendukungnya,” ungkap Jalih Pitoeng, Rabu (27/05/2026).

Bahkan menurut pendiri Jalih Pitoeng Centre ini bahwa Achmad Azran menjadi ketua umum FORKABI itu justru turun Derajat.

“Sebenarnya menurut saya, bang Azran menjadi ketum FORKABI itu justru turun derajat,” celoteh Jalih Pitoeng dengan candanya.

“Beliau itu adalah sahabat baik saya di Partai Berkarya dibawah pimpinan Mas Tommy Suharto. Artinya beliau sudah terlibat dalam kepengurusan partai yang berskala nasional,” sambung Jalih Pitoeng mengingatkan.

Masih menurut Jalih Pitoeng, bahwa Achmad Azran yang saat ini menduduki jabatan sebagai anggota DPD RI dari DKI Jakarta adalah semata ingin membangun kampung nya sendiri.

“Saya sangat meyakini bahwa kesediaannya menjadi ketua umum FORKABI semata hanya ingin menjahit kembali para tokoh dan masyarakat Betawi yang selama ini terkesan terpecah belah,” kata Jalih Pitoeng.

Mengenai adanya dukungan kuat dari beberapa DPD FORKABI terhadap Achmad Azran, ketua umum FORMASI yang telah berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di dinas kebudayaan ini menjelaskan bahwa, itulah mekanisme yang benar, ideal dan konstitusional.

“Ini adalah contoh sebuah mekanisme dalam memilih pemimpin yang ideal bukan transaksional,” sindirnya pedas.

“Karena mohon maaf, selama ini kita sering melihat, mendengar dan menyaksikan bahwa orang-orang berteriak-teriak saat berkampanye ‘Pilih Saya!’ tapi pas sudah terpilih lupa pada yang telah memilihnya,” Jalih Pitoeng menegaskan.

“Bahkan lupa dengan visi dan misi penting yang diembannya,” sambungnya ketus.

“Apalagi dengan cara-cara yang memalukan sekaligus menjijikan bahkan menyesatkan,” tandasnya.

Menurutnya, ini merupakan sebuah bentuk kesadaran bagi para tokoh Betawi khususnya para pimpinan DPD FORKABI, juga membuktikan bahwa masyarakat Betawi ingin bangkit dan maju,” sambungnya.

Ditanya pendapatnya tentang adanya organisasi kebetawian yang memiliki kesamaan nama organisasi, sosok anak Betawi yang terus mengamati perkembangan sosial, budaya dan politik melalui Jalih Pitoeng Centre, dirinya tidak menyalahkan orang membangun dan membentuk organisasi.

“Sejujurnya saya sangat prihatin serta malu jika kawan-kawan dari daerah lain saat mereka bertanya tentang adanya organisasi kembar ditanah Betawi,” ungkap Jalih Pitoeng menyayangkan.

“Kita sangat menyadari dan faham bahwa membangun organisasi adalah hak warga negara secara konstitusional bahkan dilindungi oleh undang-undang,” katanya.

“Akan tetapi, kan bukan itu esensi kita mendirikan organisasi. Tapi bagaimana organisasi itu bisa bermanfaat secara fungsional. Bukan sekedar dibentuk dan siapa yang yang harus jadi ketua umum untuk memimpinnya,” ungkapnya.

“Jangan sampai kita terpecah belah hanya karena saya menyebutnya kita ‘Berebut Tanduk’ sementara rumput hijau dimakan orang mana-mana,” Jalih Pitoeng mengingatkan.

“Karena pada prinsipnya yang sangat diharapkan oleh rakyat dan masyarakat itu adalah agar organisasi yang menaunginya itu benar-benar bermanfaat dan memiliki daya guna secara fungsional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Betawi,” pungkas Jalih Pitoeng menandaskan.

PUBLIK SOSIAL
IKCK se-Bandung Raya Gelar Halal Bi Halal 2026,
poskotapetir 0

IKCK se-Bandung Raya Gelar Halal Bi Halal 2026, Perkuat Ikatan Kekerabatan dan Semangat “Basamo Mangko Kuat”

Bandung, Jawa Barat — Dalam suasana penuh kehangatan, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan pasca Idulfitri, Ikatan Keluarga Canduang Koto Laweh (IKCK) se-Bandung Raya menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar IKCK pada Sabtu, 23 Mei 2026, bertempat di Balai Mustika Wangi (BMW), Kota Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 500 anggota dan keluarga besar IKCK se-Bandung Raya tersebut berlangsung meriah dan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persaudaraan antarperantau asal Canduang Koto Laweh yang berdomisili di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Mengusung tema “Ka Ilia Sarangkuang Dayuang, Kamudiak Sa Antak Galah”, acara ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya semangat gotong royong, persatuan, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi adat Minangkabau tersebut mengandung makna bahwa setiap tujuan dan pekerjaan bersama akan lebih mudah diwujudkan apabila dijalankan secara bahu-membahu, seia sekata, dan satu arah langkah.

Ketua IKCK se-Bandung Raya, Zul Aidi, menyampaikan bahwa Halal Bi Halal tidak hanya menjadi agenda silaturahmi tahunan, namun juga menjadi sarana memperkuat identitas kekeluargaan dan membangun kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

“Acara Halal Bi Halal ini bertujuan mempererat silaturahmi dan kekeluargaan di antara sesama keluarga besar Canduang Koto Laweh, khususnya di wilayah Bandung Raya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana pun kita berada,” ujar Zul Aidi kepada wartawan di Bandung.

Lebih lanjut, Zul Aidi menegaskan bahwa nilai silaturahmi dan persaudaraan harus terus dijaga sebagai fondasi utama organisasi dan kehidupan sosial masyarakat perantauan.

“Menjadi suatu keharusan bagi warga IKCK di mana pun berada untuk terus mengedepankan, mempererat, dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Insya Allah, Halal Bi Halal ini akan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi program tetap organisasi IKCK. Kita harus terus menjalin silaturahmi dari kita, oleh kita, dan memberikan manfaat untuk kita bersama,” tambahnya.

Kegiatan ini juga mendapat kehormatan dengan hadirnya undangan dari IKCK se-Jabodetabek yang dipimpin oleh Syafrizal, SE, sebagai bentuk penguatan jejaring kekeluargaan lintas wilayah serta mempererat hubungan antarkomunitas perantau Canduang Koto Laweh.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Eka Kurnia Putra bersama Sekretaris Panitia Rona Habella menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar IKCK, para tamu undangan, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan menghadiri kegiatan tersebut.

Mereka berharap momentum Halal Bi Halal ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen dan mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga menjadi ruang memperkuat nilai adat, menjaga warisan budaya, serta membangun semangat persatuan yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

“Basamo mangko manjadi, barasamo mangko kuat.” Kebersamaan adalah kekuatan, dan silaturahmi adalah warisan yang terus dijaga.

PUBLIK SOSIAL
Ketum GMPRI Apresiasi Kinerja Karo SDM Polda NTB
poskotapetir 0

Ketua Umum DPP GMPRI Apresiasi Kinerja Karo SDM Polda NTB: Komitmen Penguatan SDM dan Transparansi Layak Menjadi Teladan

Foto : Istimewa

JAKARTA — Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Raja Agung Nusantara, menyampaikan dukungan sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada Kombes Pol. I Dewa Made Adnyana atas berbagai capaian, dedikasi, dan langkah pembenahan yang dilakukan dalam penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

Menurut DPP GMPRI, kepemimpinan yang ditunjukkan dalam bidang pembinaan personel, penguatan integritas, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan humanis merupakan bagian penting dalam menghadirkan institusi kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat.

“Kami dari DPP GMPRI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Karo SDM Polda NTB, Kombes Pol. I Dewa Made Adnyana, atas dedikasi dan kerja nyata yang tercermin dalam berbagai program pembinaan SDM, penguatan disiplin, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” ujar Raja Agung Nusantara dalam keterangannya. (24/5)

DPP GMPRI menilai bahwa sejumlah capaian yang diraih menjadi indikator positif dalam upaya reformasi internal dan penguatan kualitas pelayanan publik. Salah satu yang mendapat perhatian ialah keberhasilan Polda NTB dalam memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam bidang pembinaan kesehatan dan kebugaran personel yang dinilai mampu mendorong kesiapan serta profesionalisme anggota di lapangan.

Selain itu, penerapan prinsip seleksi penerimaan anggota Polri yang mengedepankan nilai bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dinilai sebagai langkah konkret dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen yang berintegritas.

DPP GMPRI juga mengapresiasi pendekatan kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi turut menekankan pembentukan karakter personel, peningkatan kapasitas anggota muda, serta pembangunan komunikasi yang terbuka di lingkungan internal.

“Model kepemimpinan yang hadir langsung mendengar aspirasi anggota, membangun budaya kerja yang sehat, serta menjaga kualitas SDM secara berkelanjutan merupakan fondasi penting bagi institusi yang adaptif terhadap tantangan zaman,” lanjutnya.

Lebih lanjut, DPP GMPRI berharap berbagai inovasi dan pola pembinaan yang telah dijalankan dapat terus diperkuat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan kepolisian secara lebih luas.

Sebagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan institusi publik, DPP GMPRI menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah positif yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Bar)

PUBLIK
FORKOT Sampaikan 6 Tuntutan Nasional
poskotapetir 0

FORKOT Sampaikan 6 Tuntutan Nasional: Perlindungan Driver Harus Sejalan dengan Keberlanjutan Transportasi Online

Jakarta — Forum Komunikasi Ojol Tertindas (FORKOT) yang terdiri dari berbagai organisasi, komunitas, dan paguyuban pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan sikap dan aspirasi bersama terkait arah kebijakan transportasi online nasional.

FORKOT menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan bagi para driver ojol. Namun demikian, sejumlah kebijakan yang saat ini berkembang dinilai perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan dampak terhadap keberlangsungan ekosistem digital, kesempatan kerja, serta iklim investasi nasional.

FORKOT berpandangan bahwa transportasi online telah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat yang melibatkan banyak unsur secara terpadu, mulai dari pengemudi, aplikator, pelaku UMKM/merchant, konsumen, hingga sektor investasi digital. Oleh karena itu, setiap perubahan regulasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan seluruh pihak.

Adapun poin aspirasi dan tuntutan yang disampaikan FORKOT adalah sebagai berikut;

  1. Mendesak adanya kaji ulang terhadap kebijakan potongan 8% dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan driver, aplikator, merchant, konsumen, serta keberlanjutan investasi di sektor ekonomi digital.
  2. Menolak perubahan status mitra ojol menjadi pekerja/buruh, karena dinilai berpotensi mengurangi fleksibilitas pola kemitraan dan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
  3. Menuntut penetapan tarif layanan ojol yang adil dan manusiawi, dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, biaya operasional, serta kelayakan pendapatan pengemudi.
  4. Meminta adanya standarisasi jarak antar dan jemput yang lebih proporsional agar tercipta kepastian dan efisiensi bagi pengemudi maupun pengguna layanan.
  5. Mendesak pemerintah dan pihak aplikator melibatkan perwakilan driver dalam setiap proses penyusunan kebijakan transportasi online agar kebijakan yang lahir lebih partisipatif dan tepat sasaran.
  6. Mendukung penguatan perlindungan driver melalui mekanisme suspend yang transparan, penguatan perlindungan sosial, serta kepastian hukum tanpa menghilangkan sistem kemitraan yang telah berjalan.

FORKOT berharap pemerintah membuka ruang dialog yang objektif, terbuka, dan melibatkan seluruh unsur ekosistem transportasi online untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pengemudi, keberlangsungan usaha, serta daya saing ekonomi digital Indonesia.

“Driver ojol membutuhkan perlindungan yang nyata, namun ekosistem digital nasional juga harus tetap tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan tidak mengganggu iklim investasi di negeri ini.” Ujar Okky POI koordinator Forum Komunikasi Ojol Tertindas.

Wiwik P

HUKUM PUBLIK SOSIAL
FLI Sumut Resmi Serahkan Laporan Dugaan Pencemaran Lingkungan ke DLH
poskotapetir 0

FLI Sumut Resmi Serahkan Laporan Dugaan Pencemaran Lingkungan ke DLH Provinsi dan DPRD Sumut

MEDAN — Ketua DPD Forum Lestari Indonesia (FLI) Sumatera Utara, Faisal C.G. Ompusunggu, bersama jajaran pengurus resmi menyerahkan laporan dugaan pencemaran lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara. Tidak hanya itu, DPD FLI Sumut juga kembali menyerahkan laporan lanjutan kepada DPRD Sumatera Utara sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya telah disomasi kepada sejumlah pelaku usaha di Kota Medan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi dan observasi lapangan yang dilakukan DPD FLI Sumut terhadap sejumlah aktivitas usaha yang diduga berpotensi mencemari lingkungan, yaitu usaha pengolahan limbah timah baterai yang berlokasi di Kec. Tembung dan home industri pencucian tauge milik Bapak Amin yang berlokasi di Jalan Makmur, Pasar IV, Kota Medan.

Sebelumnya, melalui Tim Advokasi Forum Lestari Indonesia yang dipimpin M. Ridho Wibowo, S.H., M.H., FLI telah melayangkan Somasi I/Teguran I kepada pihak usaha terkait dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sejumlah regulasi lainnya.

Dari hasil peninjauan lapangan, FLI Sumut menemukan sejumlah poin penting, di antaranya dugaan tidak adanya izin usaha pengolahan limbah timah baterai dan pencemaran udara akibat aktivitasnya dan dugaan limbah cair hasil produksi tauge yang dibuang langsung ke saluran parit atau drainase tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Selain itu, tim juga tidak menemukan adanya papan informasi maupun tanda yang menunjukkan keberadaan izin usaha dan persetujuan lingkungan di lokasi kegiatan usaha pencucian tauge. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air dan lingkungan sekitar serta diduga belum memenuhi ketentuan terkait SPPL, UKL-UPL, pengelolaan limbah cair, dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam somasi tersebut, FLI Sumut meminta pihak usaha untuk segera menghentikan sementara aktivitas pengolahan limbah timah dan pembuangan limbah cair hasil pencucian tauge ke saluran drainase, melakukan pengelolaan limbah sesuai standar yang berlaku, memberikan klarifikasi tertulis terkait status izin usaha dan persetujuan lingkungan, serta melakukan langkah pencegahan pencemaran dan pemulihan lingkungan di sekitar lokasi usaha.

Ketua DPD FLI Sumut, Faisal C.G. Ompusunggu, menegaskan bahwa pelaporan resmi kepada DLH Provinsi Sumut dan DPRD Sumut dilakukan demi memaksimalkan pengawasan serta mendorong adanya langkah konkret dari pihak berwenang.

“Sebelumnya kami telah melayangkan somasi sebagai bentuk peringatan dan ruang klarifikasi kepada pihak terkait. Kini laporan resmi kami serahkan kepada DLH Provinsi Sumut dan DPRD Sumut agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan aturan lingkungan hidup yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPD FLI Sumut akan terus konsisten mengawal persoalan lingkungan hidup demi menjaga hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“FLI Sumut tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Semua pelaku usaha wajib mematuhi aturan dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan,” tegas Faisal.

DPD FLI Sumut berharap laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan, pengawasan lapangan, serta evaluasi administratif agar dugaan pencemaran lingkungan dapat ditangani secara objektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Media Center
Forum Lestari Indonesia (FLI)
Diteruskan ke Redaksi Media Nasional

PUBLIK
Diskusi Bersama Abrar Syarif, FLI Sumut Tegaskan Komitmen,
poskotapetir 0

Diskusi Bersama Abrar Syarif, FLI Sumut Tegaskan Komitmen Jaga Satwa Dilindungi dan Ekosistem Alam

SUMUT — Forum Lestari Indonesia (FLI) terus memperkuat gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui berbagai agenda silaturahmi, edukasi, dan diskusi bersama para aktivis lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu momentum yang menarik perhatian ialah pertemuan dan diskusi bersama aktivis lingkungan Abrar Syarif, yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan perlindungan satwa dilindungi di wilayah Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, Abrar Syarif berbagi pengalaman, edukasi, serta pandangannya mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam dan habitat satwa liar yang kini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perburuan liar, kerusakan hutan, hingga perdagangan satwa ilegal.

Menurut Abrar Syarif, persoalan lingkungan hidup dan perlindungan satwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial, komunitas pemuda, dan generasi muda.

“Kesadaran menjaga alam harus dibangun bersama. Satwa dilindungi merupakan bagian penting dari keseimbangan ekosistem yang wajib kita jaga demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang,” ujar Abrar Syarif dalam diskusi tersebut.

Sementara itu, terpilihnya Faisal C. Ompusunggu sebagai Ketua DPD FLI Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat gerakan kolaboratif dalam membangun kepedulian lingkungan hidup di tengah masyarakat.

Dalam struktur kepengurusan DPD FLI Sumatera Utara, turut mendampingi Dewan Pembina Marulitua P. Sianturi, S.E., S.Th., M.Kom., Dewan Penasehat Vonsius Sinaga, Sekretaris Gunawan Saputra Sihombing, serta Bendahara Yudi Pratama Siregar.

Forum Lestari Indonesia sendiri merupakan organisasi berbadan hukum yang telah memperoleh pengesahan resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000793.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Lestari Indonesia.

Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi lintas daerah, DPD FLI Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi wadah penguatan gerakan pelestarian lingkungan hidup, termasuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan satwa dilindungi dan keberlangsungan ekosistem alam Indonesia.

PUBLIK
Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Gelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026, Tema: Pemuda Remaja Masjid sebagai Kekuatan Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketahanan Nasional dan Persatuan Indonesia.
poskotapetir 0

Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Gelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026, Tema: Pemuda Remaja Masjid sebagai Kekuatan Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketahanan Nasional dan Persatuan Indonesia.

Jakarta, Kesbangnews.com

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) BKPRMI Tahun 2026 resmi digelar di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada 14 Mei 2026, dengan mengusung tema “Pemuda Remaja Masjid sebagai Kekuatan Sosial dalam Mendukung Stabilitas, Ketahanan Nasional dan Persatuan Indonesia.”

Kegiatan strategis yang berlangsung selama dua hari ini menjadi momentum konsolidasi nasional BKPRMI dalam memperkuat peran pemuda masjid, guru ngaji, serta penguatan ekonomi umat berbasis kolaborasi lintas sektor.

Ketua Umum DPP BKPRMI, H. Nanang Mubarok, SHI, M.Sos menegaskan bahwa Rapimnas 2026 tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga ruang perjuangan besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan memperkuat kontribusi pemuda masjid bagi bangsa dan negara.

“Rapimnas ini menjadi momentum penting untuk merumuskan berbagai rekomendasi strategis organisasi, termasuk penetapan tuan rumah Festival Anak Soleh Indonesia, yang merupakan hajatan nasional BKPRMI dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia,” ujar Nanang Mubarok.

Festival Anak Soleh Indonesia disebut sebagai agenda kolosal BKPRMI yang selama ini menjadi ajang pembinaan generasi Qurani dan dihadiri ribuan santriwan-santriwati, guru ngaji, wali murid, serta pengurus BKPRMI dari berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, BKPRMI juga melakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai kementerian dan lembaga strategis guna memperkuat sinergi pemberdayaan umat dan perlindungan sosial bagi guru ngaji di seluruh Indonesia.

Salah satu MoU dilakukan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang nantinya akan ditindaklanjuti hingga tingkat wilayah dan kabupaten/kota. Selain itu, BKPRMI juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah.

Tak hanya itu, BKPRMI turut menandatangani kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para guru ngaji dan pekerja rentan di bawah naungan LPPTKA BKPRMI.

Nanang Mubarok menegaskan bahwa pihaknya tengah memperjuangkan agar jutaan guru ngaji di Indonesia mendapatkan akses BPJS Ketenagakerjaan dengan skema khusus dan lebih terjangkau.

“Guru-guru ngaji harus mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Jika terjadi kecelakaan kerja hingga musibah wafat, seluruhnya dapat ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak-anaknya hingga perguruan tinggi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BKPRMI tengah membangun sistem aplikasi “Gerbang Emas BKPRMI” guna mempermudah pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi para guru ngaji di seluruh daerah.

Lebih jauh, Rapimnas BKPRMI 2026 juga menjadi panggung perjuangan agar profesi guru ngaji mendapat pengakuan resmi dari negara. Menurut Nanang, hingga saat ini masih banyak guru ngaji yang menerima honor sangat minim, bahkan hanya puluhan ribu rupiah per bulan.

“Kita ingin guru ngaji dimuliakan. Guru ngaji harus diakui sebagai profesi oleh negara. Mereka adalah pilar pendidikan moral dan akhlak bangsa,” katanya disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.

Melalui forum nasional tersebut, BKPRMI juga mendorong penguatan organisasi Asosiasi Guru Ngaji Al-Qur’an Indonesia sebagai wadah perjuangan peningkatan kompetensi, sertifikasi profesi, advokasi kesejahteraan, hingga perlindungan jaminan sosial bagi para guru ngaji.

Rapimnas BKPRMI 2026 dihadiri perwakilan 30 DPW BKPRMI dari seluruh Indonesia, tokoh masyarakat, kementerian terkait, hingga para mitra strategis organisasi. Seluruh rekomendasi dan usulan yang dibahas selama dua hari akan dirumuskan menjadi keputusan nasional untuk dibawa kepada para pemangku kepentingan.

Menjelang usia satu abad BKPRMI pada 2027 mendatang, organisasi kepemudaan masjid terbesar di Indonesia itu menegaskan komitmennya untuk terus menjadi kekuatan sosial, keumatan, dan kebangsaan dalam menjaga persatuan Indonesia serta memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji di seluruh tanah air.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) BKPRMI, H. Said Aldi Al Idrus, menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan ustaz-ustazah serta keberlangsungan pendidikan Al-Qur’an melalui TKTPA di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapimnas BKPRMI 2026 yang berlangsung di Jakarta.

Dalam sambutannya, Said Aldi Al Idrus menyampaikan apresiasi kepada perwakilan Kementerian P2MI, Kementerian Koperasi, serta BPJS yang hadir dan siap bersinergi bersama BKPRMI melalui sejumlah draft nota kesepahaman (MoU) yang tengah disiapkan.

Ia menegaskan, perjuangan BKPRMI terhadap kesejahteraan guru ngaji dan ustaz-ustazah telah dilakukan sejak lama oleh para senior organisasi, termasuk Idrus Marham dan Ali Mochtar Ngabalin. Menurutnya, perhatian terhadap para pengajar Al-Qur’an merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar mereka dalam membentuk generasi Qurani bangsa.

Said Aldi juga mengenang perjuangan BKPRMI pada masa pandemi COVID-19 tahun 2022 saat dirinya bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI. Dalam pertemuan tersebut, BKPRMI menyampaikan bahwa kebutuhan paling mendesak bagi ustaz-ustazah adalah insentif dan bantuan operasional bagi TKTPA yang terdampak pandemi.

“Saat itu kami menyampaikan bahwa ada sekitar 51 ribu TKTPA binaan BKPRMI di seluruh Indonesia. Awalnya pemerintah menawarkan bantuan untuk 10 ribu TKTPA, namun kami terus memperjuangkan hingga akhirnya 20 ribu TKTPA mendapatkan bantuan masing-masing Rp10 juta,” ujarnya.

Program bantuan tersebut, lanjutnya, menjadi bukti nyata kepedulian negara terhadap para guru ngaji yang selama pandemi mengalami kesulitan akibat berhentinya aktivitas belajar mengajar tatap muka.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan ustaz-ustazah di berbagai daerah masih sangat beragam. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, namun ada pula daerah seperti Bontang yang telah memberikan insentif hingga Rp2 juta per bulan kepada ustaz-ustazah.

Menurutnya, keberhasilan Kota Bontang menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat hadir memberikan perhatian serius kepada para pengajar Al-Qur’an. Ia pun meminta seluruh pengurus DPW dan DPD BKPRMI di Indonesia aktif menyuarakan kebutuhan para ustaz-ustazah kepada pemerintah daerah masing-masing.

“Ustaz-ustazah ini wajib kita perhatikan. Mereka bergerak dengan penuh keikhlasan karena Allah. Bahkan dengan insentif kecil mereka tetap mengabdi demi pendidikan agama generasi bangsa,” tegasnya.

Selain itu, Said Aldi juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan Festival Anak Soleh Indonesia yang dinilai sebagai wadah strategis membangun karakter generasi muda Islam. Ia meminta agar lokasi pelaksanaan kegiatan dipilih secara bijak dan mempertimbangkan kemudahan akses bagi para peserta dari seluruh daerah.

Ia optimistis seluruh agenda BKPRMI ke depan akan terus mendapatkan dukungan luas dari masyarakat maupun pemerintah, termasuk harapan agar Festival Anak Soleh Indonesia mendatang dapat dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Menutup sambutannya, Said Aldi Al Idrus mengajak seluruh pengurus BKPRMI mulai dari DPP hingga tingkat kelurahan untuk terus menjaga kekompakan dan semangat pengabdian dalam membina generasi Qurani serta memperkuat kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia.

PUBLIK
MBG Harus Jadi Jalan Masa Depan Anak Bangsa
poskotapetir 0

Fiqih di FORJIS “Adili Jokowi”: MBG Harus Jadi Jalan Masa Depan Anak Bangsa, Bukan Sekadar Program Makan Gratis

JAKARTA — Fiqih, salah satu anggota yang tergabung dalam Forum Komunikasi (grup Wa) FORJIS 1 “Adili Jokowi” yang juga diisi sejumlah tokoh nasional, menyampaikan pandangan kritis dan reflektif terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (10/5/2026).

Dalam diskusi forum tersebut, muncul sebuah pertanyaan menarik dari salah satu tokoh nasional mengenai arah dan ukuran keberhasilan program MBG.

“Apakah keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis cukup diukur dari anak kenyang saat sekolah, atau juga harus dilihat dari sejauh mana negara mampu menjamin masa depan mereka setelah lulus pendidikan?” demikian pertanyaan yang mengemuka dalam forum komunikasi FORJIS “Adili Jokowi”.

Menjawab pertanyaan tersebut, Fiqih menegaskan bahwa kebijakan negara seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan harus mampu menjamin keberlanjutan hidup generasi muda bangsa.

“Menjamin masa depan anak bangsa jauh lebih utama,” ujar Fiqih dalam forum komunikasi tersebut.

Fiqih menilai, keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari tersalurkannya makanan atau minimnya persoalan teknis di lapangan, tetapi juga harus dilihat dari dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Kalaupun program MBG berhasil dan berjalan tanpa persoalan seperti keracunan, pertanyaannya adalah apa manfaat sesungguhnya bagi keluarga tidak mampu dan anak-anak miskin setelah mereka lulus sekolah?” katanya.

Ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap siswa kelas 3 SMA yang telah menerima manfaat MBG sejak tahun 2025.

Menurutnya, perlu dilihat apakah program tersebut benar-benar mampu membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi maupun memperoleh pekerjaan yang layak.

“Apakah setelah lulus mereka otomatis bisa kuliah? Apakah lapangan pekerjaan tersedia? Apakah semua bisa masuk sekolah kedinasan? Jika tidak, maka mereka tetap menghadapi persoalan ekonomi yang sama dan kembali menjadi beban keluarga,” lanjutnya.

Menurut Fiqih, kebutuhan rakyat kecil tidak berhenti hanya pada pemenuhan makan selama masa sekolah. Ia menilai masyarakat juga membutuhkan kepastian masa depan, kesempatan kerja, akses pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Karena itu, ia mengusulkan agar anggaran MBG lebih difokuskan bagi masyarakat benar-benar tidak mampu dan penyalurannya dilakukan secara lebih tepat sasaran, termasuk melalui mekanisme bantuan langsung atau transfer.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan sebagian anggaran negara pada program-program strategis yang dinilai lebih menyentuh kebutuhan mendasar rakyat, antara lain;

1.Kuliah gratis bagi anak dari keluarga tidak mampu,
2.Penciptaan industri padat karya,
Balai pelatihan keterampilan gratis,
Tunjangan kesehatan masyarakat kecil,
3.Bantuan biaya hidup bagi lansia non-pensiunan di atas usia 60 tahun, sebagaimana diterapkan di Timor-Leste.

Fiqih menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus masukan konstruktif agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.

“Rakyat bukan hanya membutuhkan makan hari ini, tetapi juga membutuhkan harapan hidup, pendidikan, pekerjaan, dan jaminan masa depan,” tutupnya.(Redaksi)

PUBLIK
Ketua PAC IPK Medan Sunggal Donald Panggabean Tegaskan..
poskotapetir 0

Ketua PAC IPK Medan Sunggal Donald Panggabean Tegaskan Kepemimpinan Amanah untuk Sosial& Lingkungan Hidup

SUMUT — Ketua PAC IPK Medan Sunggal, Donald Panggabean menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam pernyataannya, Donald menyampaikan bahwa kepemimpinan di tubuh Ikatan Pemuda Karya (IPK) bukan hanya sebatas jabatan organisatoris, melainkan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga ketertiban sosial, persatuan pemuda, dan keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah Medan Sunggal.

Menurut Donald Panggabean, persoalan lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian serius yang harus disikapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan. Ia menilai bahwa kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, serta kepedulian terhadap kelestarian alam merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral generasi muda.

Oleh sebab itu, di bawah kepemimpinannya, PAC IPK Medan Sunggal diharapkan mampu hadir sebagai organisasi yang aktif membangun gerakan sosial dan edukasi lingkungan di tengah masyarakat.

“Kami ingin membangun semangat baru di PAC IPK Medan Sunggal, bahwa pemuda harus menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan hidup. Organisasi ini harus memberi manfaat nyata, bukan hanya dalam menjaga solidaritas dan kekompakan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial, gotong royong, penghijauan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan,” ujar Donald Panggabean.

Ket.Foto: Suasana Pelantikan PAC IPK Medan Sunggal, (Istimewa)

Ia juga menegaskan bahwa amanah sebagai Ketua PAC IPK Medan Sunggal akan dijalankan dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan. Donald berharap seluruh kader dan elemen masyarakat dapat bersinergi membangun Medan Sunggal yang lebih tertib, harmonis, serta memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan generasi mendatang.(Red/Bar)