PUBLIK SOSIAL
Raja Agung Nusantara Apresiasi Kinerja H. Lalu Wirajaya
poskotapetir 0

Raja Agung Nusantara Apresiasi Kinerja H. Lalu Wirajaya, Dinilai Berpeluang Kuat Menuju Pilkada Loteng 2029 (Foto: Ist)

Jakarta — Ketua Umum DPP GMPRI sekaligus Ketua Harian DPP KNPI, Raja Agung Nusantara, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja H. Lalu Wirajaya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Raja Agung Nusantara, rekam jejak, konsistensi, serta capaian politik Lalu Wirajaya menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan berpotensi besar untuk melangkah lebih jauh dalam kontestasi politik daerah, termasuk memiliki kans kuat sebagai calon Bupati Lombok Tengah pada Pilkada 2029 mendatang.

“Beliau adalah figur yang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga dukungan elektoral yang nyata dari masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk kepemimpinan daerah ke depan,” ujar Raja Agung Nusantara dalam keterangannya.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra secara resmi telah menunjuk Lalu Wirajaya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB untuk periode 2024–2029. Penunjukan tersebut ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) DPP telah diterbitkan.

“Sudah dikeluarkan SK DPP untuk posisi Wakil Ketua DPRD NTB kepada Lalu Wirajaya,” ungkap Sudirsah.

Sudirsah juga menegaskan bahwa seluruh kader dan anggota DPRD dari Partai Gerindra wajib patuh terhadap keputusan partai. Ia menekankan pentingnya loyalitas serta kesiapan kader dalam menjalankan amanah di posisi manapun.

Lalu Wirajaya sendiri merupakan anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan VII Lombok Tengah. Pada Pemilihan Legislatif 2024, ia berhasil meraih 35.910 suara, menjadikannya peraih suara terbanyak kedua dari total 65 anggota DPRD NTB terpilih untuk periode 2024–2029.

Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Partai Gerindra sebagai salah satu kekuatan politik utama di NTB. Dengan perolehan 10 kursi di DPRD NTB—jumlah yang sama dengan Partai Golkar sebagai pemenang—Gerindra berhak atas posisi Wakil Ketua I DPRD NTB.

Raja Agung Nusantara menambahkan bahwa kepemimpinan Lalu Wirajaya di DPRD NTB diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta memperkuat peran legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat.

“Ke depan, figur-figur seperti Lalu Wirajaya sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi daerahnya,” tutupnya. (Red)

PUBLIK SOSIAL
CATAT!! AIE Ingatkan Bahaya Provokasi Politik
poskotapetir 0

A I E Ingatkan Bahaya Provokasi Politik, Drh.Ida Sunar Indarti : “Dukungan terhadap Kepemimpinan Prabowo Subianto Harus Tetap Kuat“

Foto : Istimewa/(dok.google)

Jakarta — Ketua Umum Aspirator Indonesia Emas (AIE), Ida Sunar Indarti, menyampaikan pesan moral politik kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu provokatif yang berkembang di ruang publik, termasuk narasi mengenai adanya “gerakan besar” yang dikaitkan dengan upaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Ida menegaskan bahwa dinamika politik yang diwarnai spekulasi, opini liar, dan potongan pernyataan yang viral di media sosial harus disikapi secara bijak dan tidak dijadikan dasar untuk membangun keresahan publik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terkecoh oleh narasi besar yang belum tentu memiliki dasar kebenaran yang kuat. Bangsa ini membutuhkan stabilitas, bukan kegaduhan yang dibangun oleh provokasi,” ujar Drh.Ida Sunar Indarti, (13/4).

Pernyataan tersebut juga menanggapi beredarnya potongan video yang menampilkan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, yang menyebut adanya kemungkinan “gerakan besar” pada Juni 2026, bahkan dikaitkan dengan skenario pergantian kepemimpinan nasional yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ida, narasi semacam itu berpotensi menimbulkan disinformasi dan memperkeruh suasana kebangsaan jika tidak disikapi secara proporsional.

AIE menilai bahwa hingga saat ini, kebijakan dan program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto berada pada jalur yang tepat dalam menjawab tantangan bangsa, baik dari sisi ekonomi, ketahanan nasional, maupun pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa alasan yang menjadi dasar penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi antara lain:
Pemerintahan yang sedang berjalan memerlukan dukungan publik agar agenda strategis dapat terlaksana secara konsisten tanpa gangguan spekulasi politik yang tidak berdasar.

Program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
karena berbagai kebijakan Presiden Prabowo dirancang untuk jangka panjang dan membutuhkan kepercayaan publik, bukan gangguan narasi destruktif.

Bahaya disinformasi di era digital.
Potongan video, opini personal, atau narasi yang viral tidak selalu mencerminkan fakta utuh. Masyarakat harus mampu memilah informasi secara kritis.

Menjaga persatuan nasional
Provokasi politik berpotensi memecah belah masyarakat. Persatuan harus dijaga sebagai fondasi utama kekuatan bangsa.

Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa Aspirator Indonesia Emas (AIE) akan terus berada di garda depan dalam mengawal jalannya pemerintahan yang sah serta mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat.

“Kami percaya bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah bagian dari ikhtiar besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Oleh karena itu, kami tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang dapat melemahkan kepercayaan publik melalui provokasi yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

AIE juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga etika politik, mengedepankan dialog yang konstruktif, serta menolak segala bentuk narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan instabilitas nasional.

Di tengah dinamika politik yang berkembang, AIE menekankan bahwa kedewasaan demokrasi tercermin dari kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, menjaga ketenangan, serta tetap percaya pada mekanisme konstitusional yang berlaku.

Bangsa Indonesia, menurut Ida, tidak boleh terjebak dalam skenario ketakutan yang dibangun oleh segelintir pihak, melainkan harus tetap fokus pada kerja nyata, persatuan, dan masa depan bersama.(Red)

PUBLIK SOSIAL
Pengukuhan Adat Jadi Sorotan, Nama Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair Muncul di Pengaduan
poskotapetir 0

Foto : Istimewa

Labuan Bajo – Di tengah laju investasi dan lonjakan nilai tanah di kawasan super premium Labuan Bajo. Muncul dugaan praktik yang memicu kegelisahan warga pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM), yang disebut-sebut harus melalui restu pihak tertentu mengatasnamakan fungsionaris adat.

Sorotan itu kini mengarah pada dua nama terduga, Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair. Dimana dalam laporan masyarakat disebut sebagai pihak yang mengeluarkan “pengukuhan adat”.

Sebuah dokumen yang diduga menjadi syarat tak tertulis dalam proses pengurusan sertifikat tanah di Kantor ATR/BPN Manggarai Barat.

Kegelisahan warga itu akhirnya bermuara pada langkah resmi. Sekretariat Bersama Pemuda dan Masyarakat Manggarai Barat (Setber PM-MB) melayangkan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada Selasa, (7/4/2026) kemarin.

Surat pengaduan tersebut diterima langsung oleh perwakilan kejaksaan, M. Hilman Anfasa Maroef, saat menemui massa aksi di kantor Kejari.

Melalui rilis media, Kamis (9/4/2026) ini, Setber PM-MB mengungkapkan, bahwa banyak warga merasa dipaksa mengikuti mekanisme di luar hukum jika ingin mengurus SHM.

Syarat Tak Tertulis, Tapi Menentukan Nasib Tanah

Sekretaris Jenderal Setber PM-MB, Florianus Surion, menyebut praktik ini sebagai bentuk ketergantungan berbahaya pada kekuasaan informal.

“Warga mengeluh, tanpa pengukuhan dari pihak yang mengaku sebagai fungsionaris adat, proses SHM tidak bisa berjalan. Ini bukan sekadar syarat tambahan, tapi sudah menjadi penentu,” tegasnya.

Dalam praktiknya, kata dia, keberadaan pengukuhan tersebut seolah menjadi pintu masuk wajib, yang harus dilalui masyarakat, meskipun tidak pernah diatur dalam regulasi resmi.

Diduga Jadi Ladang Pungli

Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini diduga membuka ruang lebar bagi pungutan liar.

Sejumlah warga, menurut Setber PM-MB, harus mengeluarkan uang agar mendapatkan pengukuhan. Bahkan, dalam beberapa kasus, muncul dugaan bahwa warga diminta menyerahkan sebagian tanahnya.

“Ini sangat rawan. Ketika akses terhadap hak atas tanah ditentukan oleh pihak tertentu, maka potensi penyalahgunaan sangat besar,” ujar Florianus.

Munculnya nama Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair dalam pengaduan publik memunculkan pertanyaan mendasar: dari mana kewenangan itu berasal?

Setber PM-MB menegaskan, tidak ada satu pun regulasi nasional yang memberikan legitimasi kepada individu tertentu untuk menentukan sah atau tidaknya proses pendaftaran tanah.

Mereka merujuk pada berbagai aturan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga regulasi terbaru di sektor pertanahan, yang seluruhnya menekankan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur.

“Tidak ada dasar hukum yang mengatur kewajiban pengukuhan tersebut. Kalau ini dipaksakan, maka patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum,” tegas Florianus.

Di saat pemerintah tengah mendorong percepatan sertifikasi tanah melalui program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan, praktik semacam ini justru dinilai sebagai kemunduran.

Alih-alih mempercepat, syarat pengukuhan adat, justru memperpanjang birokrasi dan memperbesar biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat.

Melalui pengaduan tersebut, Setber PM-MB mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli diusut tuntas, sekaligus menghentikan penerapan syarat yang dinilai tidak sah tersebut.

“Kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, tapi pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat luas,” tegas Florianus.

Katanya, kasus ini memperlihatkan sisi lain dari gemerlap pembangunan Labuan Bajo. Di balik proyek-proyek besar dan masuknya investasi, persoalan mendasar seperti kepastian hukum atas tanah masih menyisakan tanda tanya.

“Ketika akses terhadap sertifikat tanah diduga dikendalikan oleh pihak di luar sistem resmi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak warga—tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin keadilan agraria,” tutupnya. (red)

PUBLIK SOSIAL
Revolusi Customer Experience, Praktisi Indonesia Buka Akses..
poskotapetir 0

Revolusi Customer Experience, Praktisi Indonesia Buka Akses Standar Global bagi Dunia Usaha

Foto : Istimewa

Jakarta — Adopsi Customer Experience (CX) di Indonesia kian menunjukkan perkembangan, seiring meningkatnya kesadaran organisasi untuk memahami pelanggan secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi data tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan CX mulai bergeser. Jika sebelumnya lebih banyak diposisikan sebagai fungsi layanan, kini CX perlahan menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih luas.

Sejumlah inisiatif pun bermunculan untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih terstruktur, termasuk dengan mengacu pada standar global. Salah satunya dilakukan oleh Lismaryanti melalui The Bridge Academy.

Melalui program pelatihan, sertifikasi, riset serta kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Forrester, COPC Inc., dan CX University, akses terhadap praktik Customer Experience global mulai terbuka bagi para profesional di Indonesia.

Pendekatan yang dibawa tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menekankan implementasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Di sisi lain, ruang kolaborasi juga semakin berkembang. Forum seperti Indonesia CX Summit dan Indonesia CX Week menjadi wadah pertukaran pengalaman antar praktisi dan pemimpin organisasi, sekaligus memperkuat ekosistem CX di dalam negeri.

Meski demikian, tantangan di lapangan masih cukup nyata. Banyak organisasi telah memiliki data pelanggan dalam jumlah besar, namun belum sepenuhnya mampu mengolahnya menjadi insight yang dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan Customer Experience hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, dengan membantu organisasi melihat perjalanan pelanggan secara lebih utuh dan terintegrasi.

Penguatan CX juga dinilai tidak cukup hanya melalui sistem atau teknologi, tetapi membutuhkan perubahan cara pandang di tingkat organisasi bahwa pengalaman pelanggan merupakan tanggung jawab bersama, lintas fungsi.

Sebagai bagian dari upaya berbagi pembelajaran, Lismaryanti menulis buku The Power of Customer Experience yang terbit pada 2025. Buku tersebut merangkum pendekatan praktis dalam membangun CX yang lebih terstruktur, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika organisasi di Indonesia.

Ke depan, dengan semakin terbukanya akses terhadap standar global dan meningkatnya kebutuhan akan pendekatan yang lebih terukur, Customer Experience diperkirakan akan memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong daya saing bisnis di Indonesia.

PUBLIK SOSIAL
Kinerja Lurah Sungai Bambu Dipuji JURK Milenial
poskotapetir 0

Dari Sampah Liar ke Sistem Tertata: Kinerja Lurah Sungai Bambu Dipuji JURK Milenial

Foto: Istimewa

Jakarta Utara — Sekretaris Jenderal Jakarta Utara Rumah Kita (JURK) Milenial, Ferdiansyah Hermawan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kinerja Lurah Sungai Bambu, Syaiful Anwar, bersama Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara dalam menertibkan pembuangan sampah liar di kawasan kolong Jalan Tol Kencana.

Langkah strategis tersebut dinilai berhasil mengubah pola pengelolaan sampah masyarakat, dari praktik pembuangan liar menjadi sistem yang lebih tertata melalui pengalihan ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Danau Cincin (Waduk Cincin).

Menurut Ferdiansyah, keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan kolaboratif yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi konkret dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Kami melihat langsung bahwa langkah yang diambil bukan sekadar razia sesaat, tetapi solusi berkelanjutan yang menyentuh akar persoalan di lapangan,” ujarnya.

Ferdiansyah menyoroti tiga kebijakan utama yang dinilai profesional dan berpihak kepada masyarakat:

  1. Pengalihan ke Fasilitas Resmi dan Layak
    Warga diarahkan untuk membuang sampah ke TPS Danau Cincin yang memiliki sistem pengelolaan lebih tertata, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan lokasi sebelumnya di kolong tol.
  2. Fasilitas Dukungan bagi Warga Tidak Mampu
    Kelurahan Sungai Bambu menyediakan dua unit truk pengangkut sampah khusus bagi warga yang tidak memiliki akses kendaraan, terutama pengguna gerobak. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil.
  3. Komitmen Bebas Pungutan Liar (Pungli)
    Lurah Syaiful Anwar menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar dalam pengelolaan sampah. Jika terdapat biaya jasa, hal tersebut bersifat sukarela berdasarkan kesepakatan antarwarga, bukan pungutan resmi maupun ilegal.

“Transparansi ini sangat penting. Selama ini persoalan pungli dalam layanan kebersihan kerap menjadi keluhan warga. Komitmen seperti ini patut diapresiasi dan dicontoh,” tambah Ferdiansyah.

Program penertiban ini merupakan kelanjutan dari upaya yang telah berjalan sejak Desember 2025, melibatkan unsur Kelurahan Sungai Bambu, Sudin LH Jakarta Utara, Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, serta Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup.

Selain itu, keterlibatan langsung Lurah dalam sosialisasi kepada warga dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan. Pendekatan dialogis ini membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk munculnya usulan untuk mengubah bekas lokasi pembuangan sampah liar menjadi ruang terbuka hijau atau area bermain anak.

JURK Milenial menyatakan kesiapan untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan mengawal keberlanjutan program.

“Lingkungan bersih tidak cukup dengan penertiban semata, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif dan kepemimpinan yang konsisten. Apa yang dilakukan saat ini adalah langkah awal yang sangat baik dan harus dijaga bersama,” pungkas Ferdiansyah.

Tentang JURK Milenial

Jakarta Utara Rumah Kita (JURK) Milenial merupakan organisasi kepemudaan yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik, peningkatan partisipasi warga, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di wilayah Jakarta Utara.

PUBLIK SOSIAL
Relawan Prabowo Gibran Mendukung Sufmi Dasco
poskotapetir 0

Pimpinan Relawan Prabowo Gibran Mendukung Sufmi Dasco tentang Perkokoh Persatuan Nasional

Foto: Istimewa

Jakarta – Ketua Umum Relawan ALL Cipayung Prabowo-Gibran David Pajung mengapresiasi dan mendukung pernyataan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk memperkokoh ‘Persatuan Nasional’. Menurut Aktivis 98 ini sekaligus untuk menopang pemerintahan Prabowo-Gibran menangani tantangan kekinian bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini sampaikan Sufmi Dasco Ahmad Prof. Sufmi Dasco Ahmad di Kampus Aula Barat ITB, Kamis (5/3/2026). Saat peluncuan buku karya Syahganda Nainggolan. Bertema Menggugat Republik dan Seminar Nasional bertajuk “Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan.”

“Pernyataan Don Dasco (red-Sufmi Dasco Ahmand) adalah manifestasi dari keberpihakan dan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Dimana sebagai politisi berpengalaman dirinya melihat berbagai dinamika kebangsaan kita saat ini'” kata David Pajung kepada media, Sabtu (4/4/2026) di Jakarta.

Menurut David sapaan akrabnga’ fenomena saling maki dan menyudutkan melalui media sosial oleh para aktivis, maupun kelompok politik sangat tidak produktif. Apalagi di saat Pemwrintah sedang fokus bekerja mewujudkan cita-cita dan perjuangan kesejahteraan rakyat.

“Konsep dan rancangan Asta Cita Presiden Prabowo adalah jembatan utk mewujudkan Indonesia emas 2045. Desain ini harus ditopang secara kolektif oleh seluruh elemen negara dan elemen sosial kemasyarakatan tanpa terjebak dalam sekat perbedaan politik dan sosial,” tukas David.

Lannjutnya, Prof Dasco adalah Pimpinan DPR RI yang selama ini sangat proaktif dalam merespon setiap masukan dan aspirasi, yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu tindakan fenomenal yang diurus Don Dasco, yaitu saat menetralisir dan menerima aspirasi mahasiswa dan para aktivis saat demonstrasi Agustus 2025.

Dimana gerakan ini mengancam harmoni sosial politik, yang saat itu  menimbulkan beberapa aksi anarkis.

“Jika Don Dasco sebagai pimpinan DPR RI tidak turun tangan dan segera merespon tuntutan demonstran saat itu. Maka kemungkinan kerusuhan lebih besar akan terjadi, tanpa tangan dingin-nya dalam memberi solusi efektif sebagai politisi yang tenang dan matang,” tandas David Pajung

Baginya, himbauan untuk memperkokoh Persatuan Nasional sangat relevan sebagai pesan moral dan kebangsaan dalam menapaki proses konflik global saat ini.

“Apa yang disampaikan Don Dasco harus dilihat dalam kapasitas beliau sebagai pimpinan DPR RI yang merupakan representasi suara rakyat. Dimana rakyat sudah gelisah dengan fenomena fragmentasi dan disharmoni yang terlihat nyata di media sosial,” tutup David yang juga alumnus Lemhannas RI ini. 

Pidato Ajakan Don Dasco

Ketika Dasco berdiri di podium di Kampus Aula Barat ITB, Kamis (5/3/2026)’ suasana ruangan mendadak hening.

Buku karya Syahganda Nainggolan baru saja diluncurkan Menggugat Republik dan Seminar Nasional bertajuk “Prabowonomics, Demokrasi dan Arah Republik ke Depan” hampir mencapai ujungnya. Namun justru di penghujung itulah nada diskusi menjadi paling tajam.

“Buku ini sangat kritis,” kata Dasco.

“Ia lahir dari kegelisahan mendasar: demokrasi bisa berjalan secara prosedural, tapi belum tentu manfaat pembangunan terdistribusi secara adil.”

Ia berhenti sejenak, lalu menatap hadirin. “Demokrasi juga meniscayakan keadilan terutama keadilan ekonomi. Tanpa itu, kohesi sosial kita bisa tergerus.”

Pidato itu segera berubah menjadi ajakan terbuka kepada masyarakat sipil. Dasco mengatakan banyak orang bertanya berapa lama Presiden Prabowo Subianto harus diberi waktu untuk menunaikan janji-janjinya. Namun menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru sebaliknya.

“Berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu, menguatkan persatuan nasional, agar Prabowo punya waktu menunaikan janji-janjinya?” kata dia.

Menurut Dasco, pemerintah saat ini juga menghadapi warisan persoalan struktural, termasuk izin pertambangan yang dinilai tidak memberi manfaat bagi negara.

“Kalau ada IUP tapi tak memberi keuntungan pada negara, pemerintah cabut,” katanya.

Pidato pamungkas itu menutup sebuah seminar yang sejak siang berlangsung panas, penuh interupsi gagasan, sekaligus emosional. (red)

PUBLIK SOSIAL
Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Keluarga Besar Ponto atas Ziarah Menteri Kebudayaan RI
poskotapetir 0

Apresiasi dan Ucapan Terima Kasih Keluarga Besar Ponto atas Ziarah Menteri Kebudayaan RI ke Makam Raja Jacub Ponto, (Foto: Istimewa)

Jakarta — YM. Iftiqar S.A. Ponto, mewakili keluarga besar Ponto-Pontoh, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Fadli Zon atas kunjungan kerja sekaligus ziarah ke makam Raja Jacob Ponto di Desa Sangkanurip, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada 3 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang dihadiri para Raja, Sultan, Datuk, serta tokoh pemangku adat dari seluruh Nusantara. Dalam keterangannya, YM. Iftiqar S.A. Ponto menilai kehadiran Menteri Kebudayaan merupakan bentuk nyata penghormatan negara terhadap sejarah perjuangan para raja dan tokoh adat di Indonesia.

Raja Jacob Ponto, yang merupakan putra Raja Bolangitang Daud Ponto dengan permaisuri Boki Nanggio, diangkat sebagai Raja Siau pada tahun 1851 oleh Komalang Bubato (Dewan Kerajaan Siau). Beliau dikenal sebagai sosok pejuang yang gigih melawan kolonialisme Hindia Belanda. Akibat perlawanannya, beliau diasingkan ke Cirebon pada tahun 1889 dan wafat pada tahun 1890 di wilayah Kuningan, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kebudayaan bersama rombongan melaksanakan doa bersama dan tabur bunga di makam Raja Jacub Ponto. Di sela kegiatan, beliau juga mengisahkan kembali perjuangan para tokoh bangsa yang diasingkan oleh pemerintah kolonial sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan rakyat, seraya menegaskan pentingnya merawat ingatan kolektif bangsa.

YM. Iftiqar S.A. Ponto juga menyampaikan harapan agar makam Raja Jacub Ponto dapat menjadi titik temu dan pusat kegiatan kebudayaan yang menghubungkan tiga wilayah historis, yakni Bolangitang, Siau, dan Cirebon, sebagai simbol persatuan sejarah dan budaya Nusantara.

Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh keluarga besar keturunan Raja Jacub Ponto, di antaranya Ibu Dorothy Ponto, Bapak Jacub Ponto di Jakarta, serta Komalang Bubato Datu (Majelis Adat Kerajaan Siau) Bapak Paulus Daud Ponto, yang masih merupakan keturunan langsung Raja Jacub Ponto.

“Ziarah ini bukan sekadar kunjungan, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap jasa para leluhur dan pejuang bangsa. Kami berharap langkah ini menjadi awal penguatan kembali nilai-nilai sejarah, adat, dan jati diri bangsa,” ujar YM. Iftiqar S.A. Ponto, (3/04)

Rilis ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga adat dalam menjaga, merawat, serta menghidupkan kembali warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. (Red)

PUBLIK SOSIAL
CATAT!! Elly Yuniarti Serukan Hal Ini
poskotapetir 0

Elly Yuniarti Serukan Konsolidasi Nasional Berbasis Adat dan Spiritualitas: “Bersatu atau Runtuh”

Jakarta — Di tengah dinamika dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, seruan untuk kembali pada akar persatuan berbasis adat, budaya, dan nilai spiritual kembali mengemuka. Hal ini disampaikan oleh Yangmulia Dra. Elly Yuniarti, mantan Kasubdit Ketahanan Seni dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Melalui pernyataan reflektifnya, Elly menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga harmoni antara hukum negara, nilai adat, serta kesadaran spiritual sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Mengawali pesannya dengan salam penuh makna, ia menyampaikan:
“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. YM sedulur terkasih sekandung Ibu Pertiwi di manapun berada, mari guyub bersatu teguh. Bercerai pasti runtuh. Kita bergotong royong, umpama jari dan bahu yang saling membahu. Kita berada dalam tingkat penyelesaian amanat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghidupi kehidupan yang benar, tepat, dan pasti. Menuju kedamaian dunia abadi di abad ke-21, peradaban mulia budaya bangsa yang rahmatan lil ‘alamin.”

Seruan tersebut menegaskan kembali pentingnya semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa yang tidak boleh luntur. Elly mengibaratkan kebersamaan sebagai satu kesatuan yang saling menopang simbol sinergi kolektif dalam menjalankan amanat Ilahi demi terciptanya kehidupan yang adil dan berkeadaban.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya penguatan peran Mahkamah Keteraturan Bhineka Tunggal Ika (MKBTI) dan Mahkamah Keteraturan Adat Budaya Desa (MKABD) sebagai instrumen moral dan kultural dalam menata kembali kepemimpinan desa. Menurutnya, kehadiran pemimpin desa yang kompeten, amanah, dan berintegritas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Dalam konteks penegakan hukum, Elly menegaskan perlunya harmoni antara Dewan Konsultan dan Majelis Hakim Sukarela guna memperkuat perlindungan pemerintah terhadap keadilan substantif di Indonesia. Ia menekankan bahwa hukum positif tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Gagasan dan pesan strategis tersebut turut disampaikan dalam Forum Komunikasi Majelis Adat Indonesia (MAI) yang dihadiri para Raja, Sultan, Datuk, Ratu, serta tokoh pemangku adat dari seluruh Nusantara. Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi nasional berbasis adat sebagai penyeimbang moral bangsa.

Elly bahkan menempatkan kondisi saat ini sebagai fase krusial menuju “Peradaban Dunia Abadi”, di mana Indonesia diharapkan mampu tampil sebagai pusat nilai rahmatan lil ‘alamin yang mengedepankan kedamaian, keadilan, serta kemuliaan budaya bangsa.

Dalam penutupnya, ia mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak hanya bersatu secara lahiriah, tetapi juga menyatukan hati, niat, dan spiritualitas dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Salam Merah Putih. Arrahman Arrahim. Wujudullah, Nurullah, Sifatullah, Sirrullah. Semoga segenap doa, kasih, dan sayang menjadi energi cinta abadi dalam naungan Ilahi Rabb,” pungkasnya.

Sumber: Media Center
Majelis Adat Indonesia// Bar.S

PUBLIK SOSIAL
Sekolah Perikanan Dikalahkan Hotel Mewah?
poskotapetir 0

Sekolah Perikanan Dikalahkan Hotel Mewah? Dugaan Perampasan Tanah Negara Mengguncang Labuan Bajo

Labuan Bajo – Polemik dugaan perampasan tanah negara kembali mencuat di kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Manggarai Barat, NTT. Daerah yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah pariwisata super premium.

Publik kini mempertanyakan sikap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dimana dinilai belum menunjukkan ketegasan, meski isu ini menyangkut kepentingan masa depan masyarakat luas.

“Tanah yang dipersoalkan disebut-sebut bukan sekadar lahan biasa. Di atasnya pernah dirancang pembangunan sekolah perikanan Manggarai,” kata salah satu nara sumber di Kerangan, Labuan Bajo, NTT saat dihubumgi, Kamis (2/4/2026).

Menurut sumber, program yang digagas pada masa kepemimpinan alm. Gasper P. Ehok (Mantan Bupati Manggarai), Labuhan Bajo akan dijadikan bagian dari investasi jangka panjang bagi generasi muda pesisir NTT.

“Namun rencana itu kini sirna. Alih-alih menjadi pusat pendidikan vokasi kelautan, lahan tersebut justru dikaitkan dengan proyek pembangunan hotel mewah St. Regis Labuan Bajo. Sebuah proyek prestisius yang disebut melibatkan pengusaha besar dan figur-figur berpengaruh,” ungkapnya.

Pertanyaan Publik: Siapa yang Diuntungkan?

Kecurigaan publik semakin menguat seiring munculnya dugaan adanya “pembiaran” dari sejumlah institusi, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kepentingan investasi telah mengalahkan kepentingan rakyat?

Sejumlah sumber menyebut adanya pernyataan kontroversial dari seorang pengusaha bernama Erwin Santosa Kadiman yang diduga terlibat dalam proyek pembangunan hotel St. Regist Labuan Bajo tersebut.

Dalam percakapan yang terjadi di Ubud, Bali, beberapa waktu lalu bersama seorang pengacara dari korban perampasan tanah seluas 11 ha di Keranga, Labuan Bajo. Pengusaha Kadiman Santoso itu disebut meremehkan upaya pembelaan terhadap masyarakat kecil, bahkan diduga menawarkan ‘imbalan perkara’ kepada pihak tertentu.

“Santosa Kadiman alias Erwin Bebek menyatakan kepada salah satu pengacara saat di Bali “ngapain bela rakyat miskin? Lebih baik bela saya pengusaha hotel st. Regist labuan bajo dan nanti saya kasih kasus tanah tanah sengketa yang lain,” kata sumber tersebut yang namanya tidak mau disebutkan kepada media ini.

Pernyataan ini bukan sekadar persoalan etika, tetapi juga mengindikasikan adanya praktik yang patut diusut secara serius.

Groundbreaking di Tengah Sengketa

Kontroversi semakin dalam setelah kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hotel dilakukan pada 21 April 2022. Padahal, menurut berbagai sumber, status lahan tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan belum memiliki kelengkapan legalitas, termasuk sertifikat hak atas tanah.

Fakta ini bahkan disebut telah menjadi bagian dari temuan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ironisnya, acara tahun 2022 tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Viktor Bungtilu Laiskodat mantan Gubernur NTT yang menjabat saat itu dan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Kehadiran mereka justru menambah tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Dugaan Perluasan Konflik Tanah

Kasus ini tidak berdiri sendiri. Nama pengusaha yang sama juga (Erwin Santosa Kadiman) disebut dalam dugaan penguasaan lahan lain di Labuan Bajo, termasuk sebidang tanah seluas 3.500 meter persegi di sekitar Resto Taman Laut, Labuan Bajo..

Hal ini memperkuat dugaan adanya pola sistematis dalam penguasaan lahan strategis di wilayah yang kini menjadi magnet investasi nasional dan internasional.

Masa Depan yang Dipertaruhkan

Yang paling memprihatinkan, konflik ini bukan hanya soal hukum dan investasi. Ini adalah soal masa depan.

Sekolah perikanan yang direncanakan di atas lahan tersebut digadang-gadang menjadi pintu bagi generasi muda Manggarai Barat untuk mengakses pendidikan berbasis potensi lokal. Di wilayah kepulauan seperti NTT, pendidikan kelautan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Ketika proyek itu tergeser oleh kepentingan komersial, masyarakat merasa kehilangan lebih dari sekadar tanah—mereka kehilangan harapan.

Desakan Penegakan Hukum

Gelombang kritik pun menguat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok peduli tanah negara dan keadilan mendesak agar pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum tidak lagi bersikap pasif.

Transparansi, penegakan hukum yang adil, serta keberpihakan pada kepentingan publik menjadi tuntutan utama. Jika tidak, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola tanah di kawasan pariwisata super premium seperti Labuan Bajo.

Di tengah ambisi menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia, satu pertanyaan mendasar tetap menggema:
apakah pembangunan akan tetap berpihak pada rakyat, atau justru menyingkirkan mereka? 

Sumber: investigasi media

SOSIAL
Jejak Sejarah Dinasti Ponto-Pontoh
poskotapetir 0

Jejak Sejarah Dinasti Ponto-Pontoh, Pilar Adat dan Peradaban di Sulawesi Utara

SULUT — Dinasti Ponto-Pontoh merupakan salah satu garis keturunan bangsawan yang memiliki jejak historis kuat dalam perkembangan adat, budaya, dan sistem pemerintahan tradisional di wilayah Bolaang Mongondow Utara.

Berasal dari kawasan Bolaangitang, dinasti ini memainkan peran penting sejak era kerajaan hingga masa kolonial di Sulawesi Utara.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa penggunaan nama “Ponto” pertama kali muncul melalui sosok Pangeran Bolaangitang, Class Ponto, yang tercatat dalam surat kepada penguasa VOC di Ternate pada tahun 1727.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan kepemimpinan Raja Bolaangitang, Salmon Muda Ponto juga dikenal sebagai Salomon Ponto dalam dokumen resmi yang secara tradisi dinobatkan sebagai raja pertama pada tahun 1793 dan kemudian diakui dalam administrasi kolonial Inggris sekitar tahun 1811.

Sejak masa tersebut, penggunaan marga Ponto-Pontoh menjadi identitas yang melekat pada para raja Bolaangitang hingga terbentuknya Kerajaan Kaidipang Besar pada tahun 1912, hasil penyatuan Kerajaan Bolaangitang dan Kaidipang. Dalam fase ini, Ram Suit Pontoh tercatat sebagai raja pertama sekaligus terakhir dari kerajaan gabungan tersebut.

Pengaruh Dinasti Ponto-Pontoh juga meluas ke wilayah kepulauan di Sulawesi Utara. Di Tahuna, tercatat Raja Soleman Ponto dan Christian Ponto; di Siau, tercatat Raja Nicholaas Ponto dan Jacob Ponto yang merupakan pangeran dari Kerajaan Bolaangitang yang diangkat menjadi raja; sementara di Manganitu, tercatat Lambert Ponto sebagai Presiden Pengganti Raja. Penyebutan nama-nama ini menegaskan luasnya peran dan pengaruh dinasti dalam sejarah pemerintahan tradisional di kawasan tersebut.

Hingga kini, garis keturunan tersebut tetap terhimpun dalam wadah Ikatan Keluarga Ponto-Pontoh (IKPP) yang anggotanya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Salah satu perwakilan generasi penerus, Iftiqar SA Ponto cicit dari Presiden Raja Bolaangitang Sinjo Ponto mengajak seluruh keluarga besar Ponto-Pontoh untuk terus berperan aktif dalam menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai adat serta kebudayaan, khususnya di Sulawesi Utara.

“Dinasti Ponto-Pontoh bukan sekadar garis keturunan, tetapi juga bagian penting dari identitas sejarah dan kebudayaan daerah yang harus dijaga bersama sebagai warisan untuk generasi mendatang,” ujarnya.(Red)