SOSIAL
Syarikat Islam Luncurkan Logo Kongres ke-42 dalam Seminar Jakarta Berkelanjutan
poskotapetir 0

Foto: Syarikat Islam meluncurkan logo Kongres Nasional ke-42 dalam Seminar dan Dialog Publik “Jakarta Berkelanjutan” di TIM, Jakarta, (Istimewa)

 

JAKARTA — Syarikat Islam meluncurkan logo Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 dalam kegiatan Seminar dan Dialog Publik bertajuk “Jakarta Berkelanjutan”, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di TIM, Gedung Teater wahyu Sihombing, Jakarta. tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 18–20 Oktober 2026

Acara dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sekjend SI yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry J. Juliantono, S.E., Ak., M.Si. , Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, serta perwakilan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Peluncuran logo menjadi salah satu momentum penting menuju Kongres ke-42 yang mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati.”

Logo Kongres ke-42 menampilkan angka 42 yang dipadukan dengan lambang Syarikat Islam, elemen lingkaran serta panah berwarna emas yang mengarah ke atas. Identitas visual tersebut menggambarkan perjalanan panjang organisasi, persatuan, kesinambungan perjuangan, optimisme, serta semangat pembaruan dalam menghadapi tantangan zaman.

Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva menekankan bahwa Kongres ke-42 perlu menjadi momentum untuk memperkuat arah perjuangan organisasi, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

Menurut Hamdan, konsep dakwah ekonomi tidak cukup berhenti sebagai gagasan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam program dan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semangat tersebut, kata Hamdan, memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah Syarikat Islam yang sejak awal memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi, perdagangan, pemberdayaan, dan kemajuan masyarakat.

Hamdan juga mendorong agar konsolidasi menuju Kongres ke-42 menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat peran Syarikat Islam dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta.

Menurut Basri, tantangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan sosial, serta keberlanjutan ekonomi.

Karena itu, forum dialog seperti “Jakarta Berkelanjutan” dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pemikiran dan mendorong lahirnya gagasan yang dapat dikembangkan menjadi program nyata.

Sementara itu, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menyoroti pentingnya ketahanan air sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan.

Menurut Arief, air merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, aktivitas ekonomi, kehidupan masyarakat, serta ketahanan kota dalam menghadapi perubahan iklim.

“Ketahanan air tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Arief dalam forum tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak sekaligus menjaga lingkungan dan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Seminar dan Dialog Publik Jakarta Berkelanjutan menjadi ruang untuk membahas sejumlah tantangan perkotaan, mulai dari ketahanan air, lingkungan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan hingga partisipasi masyarakat

Kehadiran unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.(BarS)

PUBLIK SOSIAL
Bongkar Kejanggalan Sengketa Tanah Subak Kerdung: Pemegang Pipil Asli Jadi Tersangka, Ada Apa?
poskotapetir 0

DENPASAR — Kuasa hukum A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, Irjen Pol. Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang berlokasi di Subak Kerdung, kawasan Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar, Bali.

Hal tersebut disampaikan Sukawinaya saat memberikan keterangan pada Kamis (24/9/2026) di Denpasar. Ia mempertanyakan proses hukum yang menempatkan A.A. Ngurah Darmawan sebagai pihak terlapor dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat atau sporadik.

Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut disebut memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi. Namun, menurut kuasa hukum Puri Ukir, terdapat perbedaan data mengenai luas tanah antara dokumen yang digunakan pihak pelapor dengan dokumen yang dimiliki pihak Puri Ukir.

Perbedaan Luas dan Dokumen Kepemilikan

Menurut kuasa hukum Puri Ukir, pihak pelapor yang disebut berasal dari Puri Kaleran mengklaim objek tanah seluas 4.764 meter persegi di kawasan Subak Kerdung, Jalan Pulau Moyo.

Klaim tersebut, menurut Sukawinaya, antara lain didasarkan pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.010.002.012.0118.0, yang mencantumkan luas 4.764 meter persegi.

Sementara itu, pihak Puri Ukir menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi atau 0,680 hektare.

Pihak Puri Ukir mengaku memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk mendukung keterangannya, antara lain Pipil Asli atau Keterangan Tanah Nomor 456/Dps/1979, serta Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencatat luas tanah sebesar 7.000 meter persegi.

Perbedaan luas dan dasar dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan kuasa hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

Kuasa Hukum Soroti Bukti di Persidangan

Sukawinaya juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kali persidangan, pihak A.A. Ngurah Darmawan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan riwayat dan penguasaan tanah yang disengketakan.

Sebaliknya, kuasa hukum mengklaim pihak pelapor belum dapat menunjukkan Pipil Asli yang menurut mereka menjadi dasar pengakuan hak atas objek tanah tersebut di hadapan persidangan.

Atas kondisi tersebut, Sukawinaya mempertanyakan dasar penetapan status hukum terhadap A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak dari Puri Ukir yang mengaku memiliki dokumen tanah asli.

Ia menilai terdapat dugaan persoalan hukum dalam proses tersebut dan meminta agar seluruh dokumen kepemilikan diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Pihak kami akan berjuang dan mengungkap secara tuntas rantai yang diduga sebagai praktik mafia tanah di Bali, agar tindakan seperti ini tidak memakan korban dan menyebabkan kerugian pada pihak lain di kemudian hari,” ujar Sukawinaya.

Minta Proses Hukum Berbasis Bukti

Kuasa hukum Puri Ukir menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan proses hukum sepanjang dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Menurut Sukawinaya, keberadaan Pipil Asli, data pembayaran PBB, serta dokumen pertanahan lainnya perlu diverifikasi dan dibandingkan dengan dokumen yang digunakan oleh pihak pelapor.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap asal-usul dokumen, luas objek tanah, riwayat pembayaran pajak, serta dasar penerbitan dokumen yang digunakan masing-masing pihak.

“Yang kami minta adalah proses yang transparan dan berdasarkan bukti. Semua dokumen harus diuji dan diverifikasi sehingga persoalan ini dapat diketahui secara terang dan tidak menimbulkan korban baru,” katanya.

Sementara itu, A.A. Ngurah Darmawan, selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, juga menjadi pihak yang dipersoalkan status hukumnya dalam perkara tersebut.

Perkara ini masih merupakan sengketa hukum antara para pihak. Berbagai klaim mengenai kepemilikan, keabsahan dokumen, maupun dugaan pelanggaran hukum masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan verifikasi dokumen oleh lembaga yang berwenang.

(red)

PUBLIK SOSIAL
DPRD Sumedang Terima Aspirasi LSM LIDIK dan Koalisi 99, Sidik Japar: Akan Ditindaklanjuti Sesuai Koridor Hukum
poskotapetir 0

Sumedang— Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Japar menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam aksi LSM LIDIK DPW Jawa Barat dan Koalisi 99 Peduli Sumedang di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (21/9/2026). DPRD selanjutnya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan lembaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Baru selesai menerima demo dari LSM LIDIK DPW Jabar dan Koalisi 99, mewakili masyarakat,” ujar Sidik Japar melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Sidik mengatakan, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara damai dan tertib. Menurutnya, DPRD berkewajiban menerima aspirasi masyarakat dan memastikan setiap persoalan yang menjadi perhatian publik ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan massa telah diterima dan akan menjadi bahan tindak lanjut DPRD.

“Kami apresiasi kepada saudara-saudara kami yang hari ini melaksanakan aksi damai. Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD,” katanya.

Namun, Sidik menegaskan DPRD harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Setiap keputusan maupun tindakan kelembagaan, menurutnya, harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh hanya didasarkan pada informasi yang berkembang di media sosial.

“Yang kami tunggu adalah surat resmi hasil investigasi. Kami tidak mau hanya mendengar dari media sosial. Kami ingin semuanya tertulis dan sesuai fakta,” tegas Sidik.

Ia menjelaskan, DPRD Kab.Sumedang masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hasil tim investigasi yang menangani persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Menurutnya, dokumen resmi diperlukan agar DPRD memiliki dasar yang jelas dalam menentukan langkah selanjutnya, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami tidak mau terburu-buru yang akhirnya langkah kami tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi aspirasi Bapak-Ibu sekalian kami terima dan siap kami tindak lanjuti sesuai koridor hukum yang kami miliki,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Sidik menyampaikan bahwa pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme yang ditempuh DPRD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPRD Kabupaten Sumedang akan menjadwalkan rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat, termasuk kemungkinan pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) maupun mekanisme kelembagaan lainnya.

Aksi tersebut sebelumnya diikuti ratusan massa yang terdiri dari unsur LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, penggiat media sosial, wartawan, aktivis, tokoh agama, ulama, santri hingga tokoh masyarakat.

Massa menyampaikan aspirasi terkait polemik yang berkembang di ruang publik dan menyeret nama Wakil Bupati Sumedang dengan mantan sekretaris pribadinya berinisial RY. Mereka meminta agar persoalan tersebut mendapatkan penjelasan secara terbuka serta ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Aksi dimotori Ketua DPP LSM LIDIK N. Mujianto bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, di antaranya Pembina Koalisi 99 Peduli Sumedang H. Ecek Karyana serta Ketua Garda Wali Songo Kiai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy.

Dalam penyampaian aspirasinya, N. Mujianto menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai dan bertujuan mendapatkan kejelasan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau persoalan ini bisa diselesaikan oleh DPRD dan pemerintah, sebenarnya tidak perlu ada demo atau sorakan,” ujarnya.

Sementara itu, H. Ecek Karyana mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan apabila terdapat persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Hukum adalah panglima. Kalau ada persoalan, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Ketua Garda Wali Songo Kiai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy juga meminta adanya keterbukaan informasi agar masyarakat tidak terus menerima informasi yang simpang siur.

“Yang kami inginkan adalah kejelasan. Kalau memang tidak terjadi, sampaikan bahwa tidak terjadi. Kalau ada persoalan, harus dijelaskan berdasarkan fakta dan proses hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW LSM LIDIK Jawa Barat Oesep Sarwat menegaskan bahwa pihaknya tidak datang untuk menghakimi atau memberikan vonis kepada pihak tertentu.

“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa-siapa dan bukan untuk menjustifikasi siapa-siapa. Kami datang untuk menuntut rasa keadilan masyarakat Kabupaten Sumedang,” katanya.

Oesep juga meminta agar apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan media, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Selain itu, Oesep meminta DPRD Kabupaten Sumedang menindaklanjuti aspirasi melalui rapat pimpinan, RDP maupun mekanisme kelembagaan lainnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 14 hari tidak terdapat perkembangan yang disampaikan kepada publik, elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut akan mempertimbangkan kembali langkah selanjutnya.

“Kami memberikan waktu 14 hari agar hasil tindak lanjut DPRD disampaikan kepada masyarakat secara terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, terkait hasil pemeriksaan tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, massa mempertanyakan hasil dan dasar kesimpulan pemeriksaan yang sebelumnya disebut melibatkan Inspektorat Jawa Barat.

DPRD Kabupaten Sumedang pada prinsipnya menyatakan akan meminta dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. (Red/Bar.S)

Dilansir juga dari berbagai sumber/(Foto:istimewa/Dok.Google)

PUBLIK SOSIAL
MBG di Kantin Sekolah: Solusi Realistis yang Sudah Terbukti di Berbagai Negara
poskotapetir 0

Oleh: Prof. (HC) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A.
Ketua Umum PROUI

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis dan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang patut mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Namun, sebagaimana program nasional berskala besar lainnya.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa dalam bentuk makanan yang bergizi, aman, segar, dan tepat waktu.

Atas dasar pemikiran tersebut, sejak awal pelaksanaan MBG, PROUI telah menyampaikan gagasan agar program ini dapat dijalankan langsung melalui kantin sekolah sebagai salah satu alternatif pelaksanaan.

Model ini dinilai lebih efektif dibandingkan skema dapur terpusat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengharuskan makanan diproduksi di lokasi berbeda, kemudian dikemas dan didistribusikan ke berbagai sekolah yang jaraknya tidak sedikit.

Usulan tersebut bukanlah gagasan tanpa landasan. Berbagai negara yang sukses menjalankan program makan bergizi di sekolah telah membuktikan efektivitas model dapur yang terintegrasi dengan lingkungan pendidikan.

Jepang, misalnya, melalui sistem kyūshoku, mengembangkan model dapur sekolah yang dikelola secara profesional oleh ahli gizi dan tenaga pendidikan dengan standar kualitas yang sangat ketat. Sistem ini dikenal mampu menjaga kualitas makanan sekaligus menekan angka sisa makanan hingga tingkat yang sangat rendah.

Korea Selatan juga menerapkan konsep serupa, di mana proses memasak dilakukan langsung di lingkungan sekolah setiap hari. Dengan demikian, kualitas bahan baku, kebersihan dapur, dan keamanan pangan dapat diawasi secara langsung untuk meminimalkan risiko kontaminasi.

Sementara itu, Brasil telah menjalankan program makan sekolah sejak dekade 1940-an dan memperluas cakupannya secara nasional sejak tahun 2009. Program tersebut melibatkan ribuan penyedia makanan dengan sistem pengawasan mutu yang kuat. Finlandia bahkan telah menjadikan makan bergizi gratis bagi siswa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sejak awal abad ke-20.

Pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan satu kesimpulan yang sama: keberhasilan program makan bergizi sangat ditentukan oleh kedekatan proses produksi makanan dengan peserta didik, standar higienitas yang tinggi, serta mekanisme pengawasan yang kuat dan berlapis.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah memiliki sejumlah keunggulan yang patut dipertimbangkan secara serius.

Pertama, aspek pengawasan. Jika makanan diproduksi langsung di lingkungan sekolah, maka kepala sekolah, guru, komite sekolah, hingga orang tua siswa dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kualitas bahan baku, proses memasak, hingga penyajian makanan.

Pola pengawasan partisipatif seperti ini jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan terhadap dapur terpusat yang lokasinya jauh dari sekolah.

Kedua, aspek keamanan pangan. Pada skema dapur terpusat, makanan harus melalui proses pengemasan dan distribusi dalam jarak tertentu sebelum dikonsumsi siswa. Semakin panjang rantai distribusi, semakin besar pula potensi risiko penurunan kualitas makanan maupun kontaminasi.

Berbagai kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG belakangan ini menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Dengan sistem kantin sekolah, makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih segar karena langsung dikonsumsi setelah dimasak, sehingga risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan.

PROUI mengapresiasi perkembangan terbaru yang menunjukkan semakin terbukanya ruang diskusi terhadap opsi pelibatan kantin sekolah dalam program MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, telah menyampaikan bahwa opsi tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Presiden pun memberikan ruang untuk dilakukan kajian mendalam terhadap kemungkinan penerapan model tersebut sebagai alternatif pelaksanaan MBG di masa mendatang.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa gagasan yang sejak awal disampaikan PROUI bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan riil yang mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah, DPR, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas.

Karena itu, PROUI mendorong agar kajian mengenai pemanfaatan kantin sekolah dalam program MBG dilakukan secara serius, cepat, komprehensif, dan berbasis data. Kajian tersebut juga harus mempertimbangkan aspek pemberdayaan sekolah, koperasi sekolah, UMKM lokal, serta tenaga kerja di lingkungan sekitar.

Tentu saja, skema kantin sekolah tidak harus menggantikan seluruh sistem SPPG yang telah berjalan. Di wilayah perkotaan dengan jumlah siswa besar dan infrastruktur memadai, dapur terpusat masih dapat menjadi pilihan yang efektif. Namun bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa terbatas, wilayah terpencil, daerah kepulauan, maupun kawasan yang selama ini menghadapi kendala distribusi dan keamanan pangan, kantin sekolah dapat menjadi solusi yang lebih efisien, lebih segar, lebih aman, serta lebih mudah diawasi.

Belajar dari pengalaman Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan Finlandia, PROUI meyakini bahwa keberhasilan jangka panjang Program Makan Bergizi Gratis akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan sistem yang dekat dengan siswa, transparan, dan mudah diawasi. Dalam perspektif tersebut, kantin sekolah bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi realistis yang telah terbukti berhasil di berbagai negara dan layak menjadi bagian penting dari masa depan MBG Indonesia.(Red/Bar.S)

PUBLIK SOSIAL
Usung Semangat Baru, Partai Berkarya Nasional Siap Menjadi..
poskotapetir 0

Usung Semangat Baru, Partai Berkarya Nasional Siap Menjadi Mitra Strategis Pemerintah Prabowo-Gibran

[Foto: Istimewa]

Jakarta – Partai Berkarya Nusantara secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi Partai Berkarya Nasional. Transformasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pendiri sekaligus Ketua Umum Relawan Berkarya Nasional, Neneng A. Tutty, menegaskan bahwa perubahan nama ini merupakan wujud kesinambungan perjuangan dan penguatan arah gerakan politik yang berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Neneng, Relawan Berkarya Nasional sebelumnya telah memberikan kontribusi nyata dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 dengan menghimpun dukungan lebih dari enam juta suara dari berbagai wilayah di Indonesia. Modal perjuangan tersebut kini menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Partai Berkarya Nasional.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Nasional, Brigjen TNI (Purn.) Achmad Said, menjelaskan bahwa perubahan nama partai juga dibarengi dengan proses konsolidasi organisasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

“Saat ini kami sedang mengakomodasi kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Setelah proses tersebut selesai, kami akan mengajukan legalisasi kepada kementerian yang berwenang agar Partai Berkarya Nasional memperoleh pengesahan sebagai badan hukum yang sah,” ujarnya.

Achmad Said menambahkan, kekuatan Partai Berkarya Nasional berasal dari Relawan Berkarya Nasional yang diperkuat oleh berbagai organisasi kemasyarakatan serta elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Neneng A. Tutty menegaskan bahwa melalui konsolidasi nasional tersebut, Partai Berkarya Nasional bertekad menjadi kekuatan politik yang solid, konstruktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

“Kami berkomitmen untuk menjadi bagian aktif dalam mengawal dan menyukseskan seluruh program Astacita Prabowo-Gibran. Kami ingin berperan dalam menciptakan stabilitas politik, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, salah satu pendiri sekaligus Ketua Harian Partai Berkarya Nasional, Robin Gultom, menegaskan bahwa partainya akan menjadikan nilai-nilai luhur Trilogi Pembangunan dan Trisakti sebagai landasan perjuangan politik.

Menurutnya, kedua nilai tersebut akan menjadi ruh perjuangan Partai Berkarya Nasional dalam mendukung keberhasilan agenda Astacita, sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang semakin maju, mandiri, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Dengan transformasi ini, Partai Berkarya Nasional optimistis dapat menjadi kekuatan politik yang inklusif, memperkuat persatuan nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Indonesia Emas.(Red)
Bar/S

PUBLIK SOSIAL
Melampaui Label Kampus Negeri dan Swasta, Menuju Indonesia yang Lebih Baik
poskotapetir 0

 Foto: Prof. (Hc.) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., (dok.google/istimewa)

Setiap tahun ajaran baru, perdebatan yang sama selalu kembali mengemuka: lebih baik sekolah negeri atau swasta, kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta? Orang tua berlomba mengejar status, para siswa dibebani gengsi almamater, sementara masyarakat tanpa sadar terus membangun sekat antara “anak negeri” dan “anak swasta”.

Padahal, jika dinilai secara objektif, status kelembagaan bukanlah penentu utama kualitas seorang manusia terdidik. Negeri maupun swasta hanyalah bentuk pengelolaan dan pendanaan institusi pendidikan. Status tersebut tidak otomatis menentukan siapa yang lebih cerdas, lebih berintegritas, atau lebih siap mengabdi bagi bangsa.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh besar lahir dari perguruan tinggi swasta yang sederhana. Sebaliknya, tidak sedikit lulusan kampus negeri bergengsi yang justru terjerumus dalam praktik korupsi atau mengabaikan nilai-nilai kebenaran. Yang membedakan bukanlah nama besar almamater, melainkan kualitas karakter yang tumbuh dalam diri setiap peserta didik: kemampuan berpikir kritis, keberanian mempertanyakan keadaan, serta komitmen untuk tidak diam ketika melihat ketidakbenaran.

Pendidikan sejatinya bukan sekadar proses menghasilkan ijazah, melainkan proses membentuk manusia yang mampu berpikir mandiri, menganalisis persoalan secara rasional, serta berani menawarkan solusi bagi kemajuan bangsa.

Seorang lulusan, dari institusi mana pun asalnya, baru dapat disebut benar-benar terdidik apabila mampu melihat persoalan bangsa secara jernih, berpikir analitis, tidak mudah terpengaruh arus informasi, berani menyuarakan kebenaran meski tidak populer, dan mengubah kegelisahan menjadi gagasan serta tindakan nyata.

Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita besar Asta Cita, yakni membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, memperkuat akses terhadap pendidikan bermutu, serta mewujudkan bangsa yang mandiri melalui generasi yang berintegritas dan berpikiran maju.

Cita-cita itu tidak akan tercapai hanya dengan membangun gedung sekolah yang megah atau memperbanyak institusi pendidikan negeri. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak bangsa, di mana pun mereka menempuh pendidikan, memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi pribadi yang kritis, jujur, kreatif, dan memiliki keberanian untuk membawa perubahan.

Karena itu, setiap insan terdidik perlu memegang satu prinsip yang sederhana namun sangat mendasar: boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong.

Daya kritis tanpa kejujuran hanya akan melahirkan manusia yang pandai mencari pembenaran. Sebaliknya, kejujuran tanpa kemampuan berpikir kritis hanya menghasilkan kepatuhan yang kehilangan arah.

Kesalahan merupakan bagian alami dari proses belajar. Seseorang yang berani mencoba, menyampaikan pendapat, lalu melakukan kekeliruan, sesungguhnya sedang bertumbuh. Namun kebohongan merupakan pengkhianatan terhadap hakikat pendidikan itu sendiri.

Bangsa yang dipenuhi orang-orang cerdas tetapi gemar memanipulasi fakta, menutupi kesalahan, atau membenarkan sesuatu demi kepentingan sesaat, tidak akan pernah menjadi bangsa yang benar-benar maju.

Oleh sebab itu, pendidikan—baik di sekolah maupun perguruan tinggi, negeri maupun swasta—harus menanamkan keberanian untuk berkata, “Saya mungkin salah, tetapi saya tidak akan berbohong.” Nilai inilah yang akan melahirkan pemimpin masa depan yang dapat dipercaya, bukan sekadar memiliki gelar atau reputasi akademik.

Sudah saatnya masyarakat menghentikan dikotomi antara negeri dan swasta seolah-olah keduanya berada pada kasta yang berbeda.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah pendidikan yang kita jalani telah membentuk manusia yang berpikir kritis, menjunjung kejujuran, serta berani mengambil peran dalam memperbaiki Indonesia?

Pada akhirnya, Indonesia tidak akan dibangun oleh status almamater atau prestise gelar akademik, melainkan oleh generasi yang berani berpikir, siap belajar dari kesalahan, dan tidak pernah mengorbankan kejujuran.(Red)

Prof. (Hc.) Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A //Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri STAI Kharisma Sukabumi //Ketua Umum PROUI//Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden//Alumni TOT Lemhannas RI

SOSIAL
BRI BO Cimanggis Optimalkan Penggunaan BRImo melalui Brimo Day di Berbagai Uker Supervisi
poskotapetir 0

BRI BO Cimanggis Optimalkan Penggunaan BRImo melalui Brimo Day di Berbagai Uker Supervisi

Cimanggis, Poskotapetir.com

Bank Rakyat Indonesia (BRI) BO Cimanggis memperkuat transformasi layanan digital melalui penyelenggaraan Brimo Day di area BO BRI Cimanggis dan Unit Kerja (Uker) Supervisi.

Seperti terlihat di Unit Radar Auri, dan Unit Pekapuran, Unit Palsigunung, Unit Simpangan Depok, dan Unit Pekapuran beberapa hari lalu.

Hal ini menjadi bagian dari upaya BRI BO Cimanggis dalam meningkatkan literasi digital sekaligus mendorong lebih banyak nasabah memanfaatkan aplikasi BRImo dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

Melalui Brimo Day, para petugas BRI di cabang maupun unit kerja secara sigap memberikan pendampingan langsung kepada nasabah untuk melakukan aktivasi hingga memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi BRImo. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat.Nasabah yang hadir pun terlihat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Mereka mendapatkan edukasi mengenai berbagai layanan digital yang dapat diakses melalui BRImo, mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan token listrik, pembayaran menggunakan QRIS, hingga berbagai transaksi keuangan lainnya yang dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam.

Pelaksanaan Brimo Day juga menjadi momentum bagi BRI khususnya BRI BO Cimanggis dalam memperkenalkan kemudahan layanan perbankan digital kepada masyarakat yang sebelumnya masih mengandalkan transaksi secara konvensional di kantor unit.

Kegiatan yang digelar di beberapa uker tersebut menunjukkan komitmen BRI BO Cimanggis dalam menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan bertransaksi, tetapi juga mendukung inklusi keuangan agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati layanan perbankan modern.

BRI BO Cimanggis berharap kegiatan BrimoDay dapat meningkatkan jumlah pengguna aktif BRImo sekaligus memperkuat budaya transaksi digital di tengah masyarakat. Seiring berkembangnya kebutuhan layanan keuangan yang serba cepat, BRImo diharapkan menjadi solusi utama bagi nasabah untuk mengakses berbagai layanan perbankan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang.

SOSIAL
Glad2Glow Adakan G2G Glow Gathering, Perkenalkan G2G PDRN Series sebagai “Your Daily Skin Booster”
poskotapetir 0

Glad2Glow Adakan G2G Glow Gathering, Perkenalkan G2G PDRN Series sebagai “Your Daily Skin Booster”

Jakarta, 26 Juni 2026 –

Glad2Glow sukses menggelar G2G Glow Gathering mengusung tema “G2G PDRN Series: Your Daily Skin Booster”. Acara ini menjadi momen untuk mengajak para beauty influencers dan content creators mengenal lebih dekat inovasi terbaru dari G2G PDRN Series, yang terdiri dari G2G PDRN Brightening Serum dan G2G PDRN Brightening Moist.

Mengusung konsep edukatif sekaligus interaktif, rangkaian acara diawali dengan sesi pemaparan dari tim Product Development Glad2Glow yang membahas lebih dalam mengenai teknologi PDRN (Polydeoxyribonucleotide), salah satu inovasi ingredient yang tengah menjadi sorotan di industri kecantikan karena dikenal mampu membantu mendukung regenerasi kulit.

Dalam sesi tersebut, perwakilan tim Product Development Glad2Glow menjelaskan bahwa PDRN merupakan fragmen DNA salmon yang awalnya digunakan dalam dunia aesthetic treatment untuk membantu proses regenerasi kulit. Seiring berkembangnya inovasi skincare, teknologi ini kini mulai diadaptasi ke dalam produk perawatan kulit sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebagai bagian dari rutinitas harian.

“Banyak yang sudah mendengar istilah PDRN, tetapi belum tentu mengetahui bahwa PDRN atau Polydeoxyribonucleotide merupakan fragmen DNA salmon yang awalnya digunakan dalam dunia aesthetic treatment untuk membantu regenerasi kulit. Kini, teknologi tersebut mulai diadaptasi ke dalam skincare sehingga manfaatnya bisa dinikmati setiap hari di rumah dan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang,” ujar perwakilan tim Product Development Glad2Glow.

Pada kesempatan yang sama, Kharinta juga menjelaskan filosofi di balik tagline “Your Daily Skin Booster” yang diusung oleh G2G PDRN Series.

“Kalau treatment skin booster hanya bisa dilakukan di klinik, skincare dengan PDRN membantu menjaga dan mempertahankan kondisi kulit setiap hari. Konsepnya adalah skin booster from home, sehingga konsumen dapat menjadikan PDRN sebagai bagian dari rutinitas harian untuk membantu merawat kulit.”

Selain mengandalkan PDRN sebagai hero ingredient, tim Product Development Glad2Glow turut menjelaskan bahwa G2G PDRN Series juga diperkaya dengan Niacinamide yang membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit, serta Tranexamic Acid (TXA) yang membantu menyamarkan hiperpigmentasi dan bekas jerawat. Kombinasi ketiga bahan aktif tersebut bekerja secara sinergis untuk membantu menjaga skin repair, meningkatkan tampilan kulit yang lebih kenyal, sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat.

Usai sesi edukasi, para peserta diajak mengikuti skincare demonstration untuk melihat secara langsung tekstur, cara penggunaan, serta pengalaman aplikasi dari Glad2Glow PDRN Brightening Serum dan Glad2Glow PDRN Brightening Moisturizer. Dalam sesi ini, tim Product Development juga memperkenalkan tekstur jelly berwarna pink yang ringan dan nyaman di kulit, memberikan pengalaman penggunaan yang menyenangkan sebagai bagian dari rutinitas skincare sehari-hari.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing bersama content creator Sofia Meifaliani, yang membagikan pengalamannya menggunakan Glad2Glow PDRN Series sebagai bagian dari rutinitas skincare hariannya. Sofia turut berbagi testimoni mengenai pengalaman menggunakan Glad2Glow PDRN Brightening Serum dan Glad2Glow PDRN Brightening Moisturizer, serta bagaimana kedua produk tersebut membantu menjaga kulitnya tetap terasa lembap, tampak lebih sehat, dan glowing.

Sebagai penutup, Glad2Glow mengajak seluruh peserta mengikuti aktivitas cake decorating yang dikemas dalam suasana hangat dan menyenangkan. Aktivitas ini menjadi momen kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi kepada para KOL yang telah menjadi bagian dari perjalanan Glad2Glow.

Melalui G2G Glow Gathering, Glad2Glow berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa inovasi skincare tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menghadirkan teknologi yang mudah diakses untuk mendukung perawatan kulit sehari-hari.

Dengan mengusung semangat “G2G PDRN Series: Your Daily Skin Booster”, Glad2Glow berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi perawatan kulit yang inovatif, efektif, dan relevan bagi kebutuhan konsumen masa kini.

PEMBANGUNAN PUBLIK SOSIAL
Merah Putih Tak Pernah Purna: Menjaga Api Patriotisme Sepanjang Hayat
poskotapetir 0

Oleh: Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A.

Jakarta — Bulan Agustus selalu hadir membawa atmosfer yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Ada aroma tanah yang masih basah di pagi hari, gema derap langkah sepatu lars yang beradu selaras dengan aspal, serta lantang suara komando yang memecah keheningan. Bagi sebagian orang, Agustus hanyalah peringatan sejarah yang datang setiap tahun.

Namun bagi keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia (PPI), bulan ini adalah ruang yang membawa kembali ingatan pada sebuah momentum ketika keringat, air mata, disiplin, dan kebanggaan berpadu dalam satu pengabdian kepada Sang Saka Merah Putih.

Menjelang peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus, kenangan itu selalu hidup kembali. Ingatan melayang pada masa-masa penempaan di “Desa Bahagia”, tempat ego pribadi ditempa menjadi jiwa korsa yang kokoh. Kita kembali mengenang teriknya matahari yang membakar kulit, perihnya telapak kaki, hingga momen sakral saat mencium ujung Sang Merah Putih dengan linangan air mata yang tak mampu dibendung.

Semua itu bukan sekadar kenangan, melainkan fondasi karakter yang terus melekat sepanjang hayat.
Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa menyandang status sebagai “Purna” bukanlah tanda berakhirnya pengabdian.

Sebaliknya, purnatugas di lapangan pengibaran hanyalah awal dari pengabdian yang lebih luas kepada bangsa dan negara. Seorang Paskibraka tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mengibarkan bendera pada upacara kemerdekaan, tetapi dari kemampuannya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupan setelah tugas itu usai.

Sebagai bagian dari Purna Paskibraka Indonesia, kita mewarisi estafet perjuangan yang panjang. Kendit hijau yang dahulu melingkar di pinggang bukan sekadar atribut, melainkan simbol yang senantiasa mengingatkan bahwa patriotisme, kedisiplinan, integritas, dan cinta tanah air harus terus menyala dalam sanubari. Nilai-nilai itulah yang menuntun kita untuk tetap menjadi teladan di tengah berbagai tantangan zaman.

Kini, ketika kalender perlahan mendekati tanggal 17 Agustus, perhatian dan harapan kita kembali tertuju kepada adik-adik Calon Paskibraka (Capaska) yang sedang menjalani proses latihan di seluruh penjuru Indonesia. Mereka tengah berjuang melawan rasa lelah, rindu keluarga, tekanan mental, dan tuntutan disiplin yang dahulu juga pernah kita rasakan.

Di sinilah peran Purna Paskibraka Indonesia menemukan makna nyatanya. Persiapan menyambut Hari Kemerdekaan bukan semata persoalan teknis melipat bendera, menyempurnakan formasi, atau menjaga keseragaman gerakan.

Lebih dari itu, inilah proses pewarisan nilai dan pembentukan karakter. Kehadiran PPI harus menjadi sumber semangat, menjadi mentor yang membimbing, menguatkan mental, serta menanamkan kebanggaan kepada para Capaska agar memahami bahwa yang mereka kibarkan bukan sekadar selembar kain merah dan putih, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang ditebus melalui perjuangan, pengorbanan, dan darah para pahlawan.

Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang diperjuangkan sejak tahun 1945 tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan ataupun nostalgia sejarah. Jika para pendiri bangsa dahulu berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas generasi penerus hari ini adalah menjaga, mengisi, dan memperkuat kemerdekaan itu melalui karya nyata, integritas, serta pengabdian di bidang masing-masing.

Momentum menjelang 17 Agustus hendaknya menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali janji pengabdian yang pernah kita ikrarkan. Sudahkah semangat Merah Putih tetap menyala dalam pekerjaan, pendidikan, pengabdian sosial, maupun profesi yang kita jalani? Masihkah disiplin, integritas, kepedulian, dan jiwa kepemimpinan yang dahulu ditempa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari?

Kepada seluruh keluarga besar Purna Paskibraka Indonesia di mana pun berada, marilah kita kembali merapatkan barisan. Berikan dukungan moril, tenaga, pemikiran, maupun kontribusi terbaik kepada adik-adik yang akan mengemban amanah sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini.

Jadilah teladan yang mampu menginspirasi, membimbing, sekaligus menjaga marwah Paskibraka sebagai kawah candradimuka pembentukan karakter generasi bangsa.

Mari kita buktikan bahwa seorang Paskibraka sejati tidak pernah benar-benar meninggalkan lapangan pengabdiannya. Mereka hanya memindahkan medan pengabdian itu ke ruang yang jauh lebih luas, yaitu Indonesia.
Sekali Merah Putih, Tetap Merah Putih!
Salam Paskibraka.

Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A.
Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.

HUKUM SOSIAL
Pengungkapan Kasus Dugaan Smart Village Dinilai Belum Memuaskan
poskotapetir 0

.

Pengungkapan Kasus Dugaan Smart Village Dinilai Belum Memuaskan Masyarakat Mandailing Natal

Mandailing Natal – Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi yang akrab disapa Ade Batubara, menilai pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi Program Smart Village Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini masih belum memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat.

Ade Batubara mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang telah menetapkan Direktur Utama PT ISN berinisial MA sebagai tersangka atas dugaan korupsi Program Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Namun, menurutnya, penetapan satu orang tersangka belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pelaksanaan program tersebut.

“Langkah Kejari Madina patut diapresiasi sebagai awal penegakan hukum. Namun, masyarakat masih menunggu pengungkapan perkara ini secara utuh. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses hukum berhenti hanya pada satu pihak, sementara pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab belum tersentuh,” ujar Ade Batubara.

Ia mengingatkan bahwa Program Smart Village merupakan program yang dilaksanakan di banyak desa dengan nilai anggaran yang cukup besar. Berdasarkan hasil penyidikan, aplikasi yang disediakan tidak berjalan optimal karena diduga tidak dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.

Menurut Ade Batubara, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal perlu terus mengembangkan penyidikan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada publik. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar menyeluruh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga,” tegasnya.

Ade Batubara juga menilai pandangan kalangan akademisi yang mendorong agar penyidikan dikembangkan merupakan masukan yang patut menjadi perhatian. Menurutnya, proses hukum yang terbuka, akuntabel, dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab akan menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia berharap Kejari Mandailing Natal tetap konsisten mendalami perkara ini hingga tuntas, sehingga tujuan pemberantasan korupsi benar-benar tercapai serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Mandailing Natal.

“Publik tentu mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Karena itu, perkara Smart Village harus diungkap secara komprehensif agar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat,” tutup Ade Batubara.(Red)