Tak Diamkan Perlakuan Psikis, RAP Lapor Dugaan Perzinaan ke Polda Metro Jaya

JAKARTA – Seorang ibu rumah tangga, inisial RAP, telah secara resmi melaporkan suaminya, inisial AT, beserta seorang perempuan berinisial ACN, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan bernomor LP/B/7631/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA diterima pihak kepolisian pada hari Minggu, 11 Oktober 2026, pukul 13.42 WIB.

Laporan tersebut memuat dugaan dua tindak pidana: Perzinaan berdasarkan Pasal 411 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis sesuai Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

 

Kronologi Singkat Kejadian

Pelapor merupakan istri sah terlapor berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0359/019/X/2022 yang diterbitkan oleh KUA Malang, Jawa Timur. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak.

Sejak awal pernikahan, pelapor menyebut sering terjadi pertengkaran lantaran diduga suaminya berulang kali menjalin hubungan dengan perempuan lain. Puncaknya pada 7 Oktober 2026, pelapor menemukan percakapan berisi pesan mesra dan foto-foto vulgar antara suaminya dengan perempuan terlapor di perangkat elektronik milik suaminya. Penemuan ini membuat pelapor mengalami tekanan batin yang mendalam.

Dalam keterangannya, pelapor juga mengungkapkan dugaan bahwa suaminya diduga membawa perempuan lain ke dalam kediaman bersama, bahkan diduga bukan hanya satu atau dua orang. Hal ini dinilainya sangat berdampak buruk secara psikis, terutama bagi anak-anak mereka yang masih berusia balita.

“Saya sudah tidak peduli jika ia punya hubungan dengan siapa pun di luar rumah. Tapi membawa perempuan ke dalam rumah tempat anak-anak saya tinggal — itu yang paling tidak bisa saya terima. Anak-anak saya melihatnya, dan itu menyakitkan hati saya,” ungkap pelapor saat jumpa media di kawasan Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Pelapor juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melapor baru diambil setelah pihaknya mengumpulkan bukti yang cukup dan kuat. Ia menegaskan tidak ingin sekadar membuat asumsi tanpa dasar yang sah.

 

Kuasa Hukum Resmi Ditunjuk

Pelapor telah menandatangani Surat Kuasa Khusus yang memberikan wewenang penuh kepada tim advokat dari Kantor Hukum Laode Setiawan Partnership, yang terdiri dari Egidius Klau Berek, S.H., Roby Setiawan, S.H., M.H., dan La Ode Alkasih, S.H., untuk mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan hukumnya dalam seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Tim kuasa hukum menyatakan siap memperjuangkan keadilan bagi kliennya dan menegaskan bahwa pihak mereka telah memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup untuk mendukung laporan yang telah diajukan.

“Keadilan bukan hanya tentang satu pihak. Keadilan juga agar hal yang dialami oleh klien kami tidak dialami oleh perempuan lain. Kami sudah siap membuktikan apa yang kami tuduhkan di hadapan hukum,” ujar perwakilan tim hukum pelapor.

 

Proses Penanganan Perkara

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terlapor terkait laporan yang telah diajukan. Proses hukum akan terus berjalan dan pihak kepolisian diharapkan dapat memproses perkara ini secara transparan, objektif, dan akuntabel.(*)

Penganiayaan di Stasiun Angke Tambora: Korban Mengaku Dicambuk Kabel dan Dipukul, Pelaku Disebut Mengaku Anggota Paspampres

Jakarta Barat, Poskotapetir.com – Dugaan penganiayaan terjadi di kawasan Stasiun Angke, Tambora, Jakarta Barat, Jumat, 2 Oktober 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Seorang pria berinisial SI mengaku menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang.

 

Menurut keterangan korban dan pihak keluarga kepada wartawan, salah seorang yang diduga melakukan kekerasan disebut mengaku sebagai anggota Paspampres. Selain itu, terdapat pula seseorang yang menurut keterangan korban disebut mengaku sebagai anggota Polsek Tambora.

 

Klaim mengenai status keanggotaan tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh institusi terkait.

 

Korban SI mengaku mengalami tindakan kekerasan menggunakan kabel, serta dipukul menggunakan kepalan tangan pada bagian dagu hingga mengalami memar.

 

Tidak hanya itu, korban juga disebut mengalami sejumlah luka pada tubuh yang menurut pihak keluarga diduga berasal dari tindakan kekerasan menggunakan kabel.

 

Istri Korban Menangis:

Kondisi korban membuat Y, istri SI, menangis saat melihat keadaan suaminya setelah kejadian.

 

Menurut pihak keluarga, korban terlihat mengalami sejumlah luka dan memar, terutama pada bagian dagu. Keluarga mengaku terpukul melihat kondisi SI dan kemudian berupaya mendatangi lokasi kejadian untuk meminta penjelasan.

 

Namun, menurut keterangan keluarga, kedatangan mereka ke lokasi belum membuahkan penyelesaian yang dianggap dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap dugaan tindakan kekerasan tersebut.

 

Keluarga kemudian meminta bantuan wartawan agar kasus tersebut dipublikasikan dan mendapat perhatian, sehingga dugaan penganiayaan dapat diproses sesuai mekanisme hukum.

 

Keluarga Minta Pelaku Bertanggung Jawab:

Pihak keluarga berharap siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap SI dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

 

Keluarga juga meminta agar tidak ada pihak yang menggunakan atau mengatasnamakan institusi negara untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat.

 

Namun demikian, pemberitaan ini tidak menyimpulkan bahwa orang yang disebut mengaku sebagai anggota Paspampres maupun Polsek Tambora benar-benar merupakan anggota institusi tersebut. Status dan identitas mereka masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

 

Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap peristiwa tersebut, termasuk meminta keterangan korban, saksi-saksi, serta pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

 

Apabila korban telah menjalani pemeriksaan medis, visum et repertum juga dapat menjadi salah satu alat pendukung untuk mengetahui kondisi dan jenis luka yang dialami korban.

 

Langkah tersebut penting agar dugaan penganiayaan dapat ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan keterangan salah satu pihak.

 

“Berpotensi Masuk Pasal Penganiayaan”

Secara hukum, dugaan tindakan kekerasan yang menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit atau luka dapat masuk dalam ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai akibat yang ditimbulkan. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya luka berat, ketentuan pidana yang lebih berat dapat diterapkan sesuai fakta perkara.

 

Karena kejadian berlangsung pada 2 Oktober 2026, ketentuan KUHP baru menjadi rujukan hukum yang relevan.

 

“Jangan Ada yang Mengatasnamakan Aparat”

Kasus ini juga menimbulkan perhatian terhadap dugaan penggunaan identitas atau nama institusi aparat dalam suatu peristiwa kekerasan.

 

Apabila benar terdapat seseorang yang melakukan kekerasan dan mengaku sebagai anggota institusi tertentu, identitas serta status keanggotaannya perlu dipastikan. Jika ternyata benar merupakan anggota suatu institusi, proses pemeriksaan dapat dilakukan sesuai mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku.

 

Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut ternyata tidak benar, hal itu juga menjadi persoalan yang perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

 

Keluarga korban berharap proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih, sehingga siapa pun yang terbukti bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban.

 

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak yang disebut dalam dugaan kejadian tersebut belum diperoleh. Beritametropolitan.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

 

Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai keterlibatan dan status pihak-pihak yang disebut masih merupakan keterangan korban/keluarga dan belum merupakan kesimpulan hukum.

By: Team Redaksi.

Edrian Saputra Minta Maaf atas Tudingan terhadap Direktur PT SJS

Edrian Saputra Minta Maaf atas Tudingan terhadap Direktur PT SJS, Perkara di Polda Sultra Masuk Tahap RJ

Foto: Ilustrasi

Kendari— Kasus dugaan pencemaran nama baik melalui penyebaran tuduhan dugaan korupsi serta pesan WhatsApp yang diduga mengandung permintaan bantuan dana dan konsekuensi ancaman, melibatkan Edrian Saputra, kini memasuki tahapan Restorative Justice (RJ).

Perkara tersebut tercatat dalam TBL Nomor: TBL/165/II/2026/Ditreskrimsus Polda Sultra tertanggal 24 Februari 2026, dengan Edrian Saputra sebagai terlapor.

Berdasarkan fakta pemeriksaan, disebutkan adanya penyebaran flyer melalui WhatsApp yang memuat tuduhan dugaan korupsi terhadap pihak tertentu, serta pengiriman pesan WhatsApp kepada pelapor, H. Sukri Aras, yang dinilai mengandung pengancaman.

Dalam proses pemeriksaan, keterangan ahli juga menjadi bagian dari perkara tersebut. Ahli Bahasa menerangkan bahwa isi flyer memuat tuduhan terhadap pihak tertentu yang dapat dikenali melalui inisial dan jabatan. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, ahli menyebutnya dapat masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Sementara Ahli ITE menerangkan aspek penyebaran informasi melalui media elektronik serta ketentuan hukum yang relevan.

Perlu ditegaskan bahwa H. Sukri Aras merupakan Direktur Utama PT Satria Jaya Sultra (PT SJS). Dalam kedudukannya tersebut, pernyataan, tuduhan, maupun informasi yang secara langsung mengaitkan dirinya dengan aktivitas dan jabatan profesionalnya sebagai pimpinan perusahaan memiliki keterkaitan dengan reputasi dan citra manajemen PT SJS.

Dengan demikian, apabila terdapat pernyataan atau tuduhan di ruang publik yang mengaitkan H. Sukri Aras dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT SJS, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Konteks inilah yang kemudian menjadi bagian dari persoalan yang berkembang antara pihak pelapor dengan Edrian Saputra dan selanjutnya diarahkan pada penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice.

Seiring proses tersebut, Edrian Saputra selaku penanggung jawab sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) aksi kemudian menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada manajemen PT SJS atas pernyataan dan tudingan yang sebelumnya disampaikannya ke ruang publik.

Permohonan maaf tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani Edrian pada 11 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, Edrian mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataan yang telah disampaikan serta menyadari bahwa pernyataan tersebut memberikan dampak kurang baik terhadap PT SJS.

“Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada PT SJS atas pernyataan dan tudingan terkait (Kontrak PT Antam Tbk UBPN Sulawesi Tenggara Sultra dan PT Satria Jaya Sultra (SJS) dengan nilai kontrak Rp890 miliar) yang telah saya sampaikan. Saya memahami bahwa tudingan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, melalui kesempatan ini saya selaku penanggungjawab aksi demonstrasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada pihak PT SJS Apabila tindakan, pernyataan maupun sikap yang saya telah menyinggung dan merugikan nama baik perusahaan”

Edrian, yang diketahui merupakan mahasiswa asal Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yang sedang menempuh pendidikan (Kuliah) di Jakarta, juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran manajemen PT SJS serta pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan akibat aksi maupun pernyataan yang sebelumnya berkembang di ruang publik.

Dalam surat tersebut, Edrian menegaskan bahwa permohonan maaf dibuat atas kesadaran pribadi dan tanpa adanya dorongan maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Utama PT SJS melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap mengedepankan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.

Kuasa hukum Direkrtur Utama PT SJS Ikhsan Jamal menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Namun, setiap gerakan atau aksi di ruang publik diharapkan tetap didasarkan pada data, fakta, dan kajian yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dampak terhadap pihak lain.

Kuasa hukum Direktur Utama PT SJS yang juga mantan aktivis menyampaikan bahwa dirinya memahami dinamika gerakan mahasiswa maupun aksi penyampaian aspirasi di jalanan.

Menurutnya, keberanian menyampaikan aspirasi juga perlu diiringi dengan tanggung jawab terhadap setiap tuntutan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik

Karena itu, pihak manajemen mengingatkan pentingnya menghormati hak dan reputasi pihak lain serta memastikan setiap informasi yang disampaikan telah didukung data dan dokumen yang memadai.

Atas dasar tersebut, Kami menyatakan memilih mengedepankan nilai-nilai restorative justice sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Melalui peristiwa ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebelum mengambil langkah tegas berupa aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi di ruang publik yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nama baik seseorang maupun perusahaan, hendaknya terlebih dahulu dilakukan kajian secara menyeluruh serta dipersiapkan data dan dokumen pendukung yang memadai,” demikian sikap Kuasa Hukum PT SJS Ikhsan Jamal .

Saat ini, kami masih menunggu proses Restorative Justice yang akan difasilitasi oleh Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

Kami berharap proses tersebut dapat menjadi ruang penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, keadilan, serta hubungan yang konstruktif bagi seluruh pihak.

Dengan adanya surat permohonan maaf dari penanggung jawab aksi dan proses RJ yang masih berjalan, persoalan tersebut kini memasuki tahapan penyelesaian melalui mekanisme yang mengedepankan klarifikasi, tanggung jawab, dan pemulihan.(Bar)

Dilansir juga dari berbagai sumber/(KI)

Riksus Dana Stunting Rp103 Miliar Disebut Selesai, Ade Batubara Desak Hasil Dibuka dan BPK RI Audit Ulang

MANDAILING NATAL, (SUMUT) — Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap pengelolaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2022–2023 disebut telah selesai.

Namun, selesainya pemeriksaan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat, apa sebenarnya yang ditemukan, apa rekomendasinya, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara?

Aktivis dan juga tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi yang akrab disapa Ade Batubara, mendesak agar hasil Riksus tersebut tidak berhenti sebagai dokumen internal, tetapi dijelaskan secara transparan sesuai ketentuan kepada publik. Ia juga meminta BPK RI melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran stunting yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp103 miliar.

“Kalau Riksus sudah selesai, publik wajar bertanya, apa temuannya? Apa rekomendasinya? Apakah ada kerugian negara? Dan apakah seluruh rekomendasi benar-benar sudah diselesaikan secara substansial, bukan sekadar, (24/6).

Informasi yang beredar menyebut Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal melalui surat tertanggal 4 Mei 2026 menyatakan pemeriksaan khusus terhadap anggaran stunting TA 2022–2023 telah selesai dan hasilnya telah ditindaklanjuti perangkat daerah terkait. Namun, rincian mengenai hasil pemeriksaan tersebut belum secara luas diketahui publik.

Menurut Ade, kondisi tersebut perlu dijawab secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi. Pemeriksaan terhadap anggaran sebesar Rp103 miliar, katanya, tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus melihat perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, output program, penerima manfaat hingga dampaknya terhadap penurunan stunting di masyarakat.

“Jangan hanya mengatakan Riksus sudah selesai. Yang lebih penting adalah menjelaskan hasilnya. Kalau memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terang. Kalau ada temuan, jelaskan apa temuannya dan bagaimana tindak lanjutnya. Kalau ada indikasi kerugian negara, tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ade juga meminta BPK RI melakukan audit ulang secara komprehensif dan independen, termasuk menelusuri aliran anggaran serta kesesuaian antara dana yang dialokasikan dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, ia meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali mendalami informasi terkait pengelolaan program tersebut, termasuk meminta klarifikasi atau pemeriksaan kembali terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program stunting, termasuk Koordinator Stunting Kabupaten Mandailing Natal apabila secara hukum dan kewenangan memang diperlukan.

“Ini bukan soal mencari-cari kesalahan atau menuduh seseorang. Ini soal uang rakyat. Ketika anggarannya mencapai sekitar Rp103 miliar, maka pertanggungjawabannya juga harus terang. Jangan sampai publik hanya diberi tahu bahwa pemeriksaan sudah selesai, tetapi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaannya,” kata Ade.

Ade menegaskan, program penanganan stunting berkaitan langsung dengan kepentingan kesehatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia juga mempertanyakan makna “selesai ditindaklanjuti” apabila yang diselesaikan hanya persoalan administratif, sementara substansi penggunaan anggaran, capaian program dan manfaat kepada masyarakat belum dijelaskan secara terbuka.

“Pengawasan terhadap pengawasan juga harus dilakukan. Kalau Inspektorat sudah memeriksa, maka hasil pemeriksaannya harus dapat diuji dan dipastikan kembali melalui mekanisme pengawasan yang memiliki kewenangan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima kesimpulan tanpa mengetahui dasar dan hasil pemeriksaannya,” tegasnya.

Ade berharap BPK RI, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian berdasarkan data dan dokumen pemeriksaan. Menurutnya, jika seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan justru akan menjadi klarifikasi yang penting bagi pemerintah daerah sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat.

“Rp103 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mendapatkan kepastian bagaimana uang tersebut digunakan, apa hasil programnya, dan apakah benar manfaatnya sampai kepada masyarakat. Karena itu, buka hasil pemeriksaannya dan lakukan audit secara menyeluruh jika masih ada hal yang perlu didalami.”

Ade menegaskan, desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola keuangan negara, bukan vonis terhadap pihak tertentu.

Setiap dugaan penyimpangan, kata dia, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang objektif sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)

Dugaan Pelecehan Seksual di Jabal Ulum Pidie, Aktivis Desak Aparat Usut Tuntas dan Negara Hadir Rehabilitasi Korban

PIDIE — Dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Jabal Ulum, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, diminta segera ditangani aparat penegak hukum.

Ketua Bidang Hukum, Advokasi & Kebijakan Publik. Rifqi Maulana, meminta kepolisian mengusut tuntas secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain dan pihak yang diduga mengetahui atau membantu terjadinya peristiwa tersebut.

“aparat penegak hukum harus segera bertindak. Usut tuntas berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Jangan ada upaya menyelesaikan persoalan pidana di luar mekanisme hukum,” kata Rifqi.

Menurut informasi yang diterima Rifqi dari masyarakat dan orang tua salah satu korban, dugaan tindakan tersebut disebut telah terjadi berulang dan melibatkan peserta didik. Informasi awal yang diterimanya menyebut terdapat sekitar 13 korban, sementara informasi lain menyebut jumlah korban dapat mencapai 15 orang.

“Angka korban harus dipastikan oleh aparat. ada banyak korban yang tidak berani speak up. Periksa Yayasan tersebut, korban, saksi, dan alat bukti secara profesional,” ujarnya.

Keuchik atau Kepala Desa Tgk Laweung Idris disebut membenarkan adanya informasi mengenai persoalan tersebut. Namun, substansi dugaan tindak pidana tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Rifqi meminta kasus tersebut diperlakukan sebagai persoalan hukum yang harus ditangani aparat berwenang.

“Ini bukan ruang untuk masyarakat melakukan tindakan sendiri. Jangan sampai muncul konflik baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Menurut dia, apabila penyidikan menemukan adanya pihak lain yang membantu, memfasilitasi, menyembunyikan perbuatan, atau turut serta dalam tindak pidana, keterlibatan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan peran masing-masing.

“Siapa pun yang terbukti membantu atau turut serta, proses sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi hanya karena memiliki posisi atau hubungan tertentu,” ujar Rifqi.

Rifqi menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku. Negara, kata dia, juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi.

“Negara harus hadir. Korban membutuhkan perlindungan, pendampingan dan rehabilitasi. Jangan sampai setelah proses hukum berjalan, korban dibiarkan menghadapi dampak psikologis dan sosial sendirian,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, lembaga perlindungan anak, tenaga profesional Psikologis dan instansi terkait memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan.

“Sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Kalau ada dugaan kekerasan seksual, pemerintah harus memastikan keselamatan peserta didik dan melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Rifqi juga meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Jabal Ulum diduga ditemukan persoalan dalam pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Data resmi Kemendikdasmen mencatat SMP Jabal Ulum sebagai satuan pendidikan swasta di Jalan Guha Tujoeh-Laweung, Gampong Tgk. Dilaweueng, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Data pemerintah juga mencatat yayasan Jabal Ulum Teungku Chiek di Laweueng sebagai badan penyelenggara sekolah tersebut.

Rifqi meminta persoalan kelembagaan pendidikan tidak digunakan untuk menghambat proses hukum.

“Kalau memang ada masalah dalam pengawasan lembaga pendidikan, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan. Yang utama adalah keselamatan peserta didik,” katanya.

Rifqi meminta instansi terkait, Dinas Pendidikan memeriksa terdapat dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut dia, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen dan laporan keuangan, bukan berdasarkan asumsi.

“Kalau ada anggaran pendidikan atau dana BOS, harus jelas digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya, dan apakah penggunaannya sesuai aturan. ada dugaan penyimpangan, periksa secara terbuka dan profesional,” ujar Rifqi.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan instansi pengawasan terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, termasuk terhadap administrasi, penggunaan anggaran, fasilitas pendidikan, serta sistem perlindungan peserta didik.

dugaan tindak pidana seksual dengan persoalan administrasi atau keuangan. Masing-masing harus diperiksa melalui mekanisme yang tepat. pelanggaran, tindak sesuai hukum,” katanya.

ia meminta apabila terdapat persoalan tanah wakaf, rehabilitasi bangunan, atau penggunaan aset yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, hal tersebut diperiksa oleh instansi yang berwenang berdasarkan dokumen kepemilikan dan peruntukannya.

“Tanah wakaf dan aset pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya. Kalau ada dugaan penyalahgunaan, periksa dokumennya dan selesaikan melalui mekanisme hukum,” ujarnya.

Rifqi mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan identitas, foto, video, maupun informasi yang dapat mengungkap identitas korban, terutama apabila korban masih di bawah umur.

“Jangan sampai korban kembali menjadi korban karena identitasnya tersebar. Kita harus melindungi mereka,” katanya.

Ia meminta aparat segera memberikan respons terhadap laporan yang berkembang di masyarakat.

“Yang kami minta sederhana aparat penegak hukum segera merespons, lakukan penyelidikan secara profesional, usut sampai tuntas, dan apabila ditemukan bukti yang cukup, proses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Negara juga harus hadir untuk melindungi dan merehabilitasi korban,” kata Rifqi.

Rifqi menegaskan masyarakat sebaiknya tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang disebut dalam informasi tersebut.

“Biarkan aparat yang berwenang bekerja. Masyarakat mengawal prosesnya, bukan melakukan penghakiman sendiri,” ujarnya.(Red)

Gatot Dinilai Provokatif: Kasus Febrie Dijadikan Alat Membenturkan Prabowo dengan Polri dan Jokowi

Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, (ist)

Jakarta —  Pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi target berikutnya setelah kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah merupakan sebuah konstruksi politik yang berbahaya.

Dalam narasi tersebut, Gatot mencoba menanamkan keyakinan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri adalah alat kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) yang dapat dikendalikan untuk menjatuhkan Prabowo.

Kekeliruan utama dari pandangan ini terletak pada lompatan logika yang menghubungkan tiga hal tanpa bukti: pembentukan Kortas Tipikor di era Jokowi, tindakan hukum terhadap Febrie, serta tuduhan bahwa unit tersebut dapat disetir untuk memframing Presiden sebagai pelaku korupsi.

Secara objektif, narasi Gatot bekerja dapat dinilai sebagai operasi adu domba dengan tiga sasaran sekaligus. Polri digambarkan sebagai senjata politik, Jokowi dicitrakan sebagai penguasa bayangan, dan Prabowo diposisikan sebagai kepala negara yang tidak berdaya atas aparatnya sendiri.

Meski seolah-olah membela Prabowo, ucapan Gatot justru merendahkan otoritas Presiden dengan menyebut bahwa “Prabowo tidak ada apa-apa.” Ini merupakan insinuasi terbuka bahwa kekuasaan Presiden dianggap kosong dan institusi kepolisian berada di luar kendali pemerintahan yang sah

Prabowo dipancing untuk melihat Polri sebagai “kuda Troya” peninggalan Jokowi, yang pada akhirnya dapat memicu keretakan antara Presiden dan lembaga penegak hukum.

Gatot juga membangun kesan keliru seolah-olah lembaga yang dibentuk di masa seorang presiden akan selamanya menjadi milik pribadi tokoh tersebut.

Secara hukum, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 secara tegas menempatkan Kortas Tipikor di bawah rantai komando Kapolri dan pemerintahan yang aktif, bukan organisasi personal mantan presiden. Penandatanganan aturan pembentukan tidak pernah menciptakan hak kepemilikan politik abadi.

Jika Gatot mengklaim adanya kendali pascakekuasaan oleh Jokowi, hal itu wajib dibuktikan secara konkret—mulai dari aliran perintah hingga komunikasi antarpihak—bukan sekadar diasumsikan karena unit tersebut dibentuk di era sebelumnya.

Lebih jauh lagi, tuduhan ini berbahaya karena memutarbalikkan makna penegakan hukum. Keberhasilan penyidik membongkar kasus Febrie malah dipelintir menjadi ilustrasi ancaman terhadap Prabowo, seolah-olah penyidik dapat dengan mudah memanipulasi bukti dan memasuki Kertanegara.

Narasi ini berisiko menciptakan efek gentar yang membatasi ketegasan aparat dalam menindak pejabat tinggi karena ketakutan politik.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo tidak boleh terperangkap dalam provokasi ini. Pengawasan terhadap institusi penegak hukum memang perlu diperkuat, tetapi tidak boleh didasarkan pada prasangka bahwa Polri adalah alat rahasia pihak lain, demi menjaga soliditas antara kepala negara dan institusi penegak hukumnya.(Red)

Sikat Habis Mafia Energi: Bukti Keseriusan Presiden Prabowo Mengusut

Sikat Habis Mafia Energi: Bukti Keseriusan Presiden Prabowo Mengusut Dugaan Korupsi di Balik Blackout Sumatera

Oleh: Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A. Ketua Umum PROUI

Jakarta — Beberapa waktu lalu, masyarakat di Pulau Sumatera menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional mendadak dilanda pemadaman listrik massal (blackout). Aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan publik ikut terdampak, rumah sakit harus bekerja ekstra menjaga keberlangsungan layanan, sementara jutaan masyarakat terpaksa menjalani aktivitas di tengah keterbatasan pasokan listrik.

Peristiwa ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai gangguan teknis. Munculnya dugaan penyimpangan dalam tata niaga batu bara yang disebut-sebut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan energi menjadi alarm serius bahwa tata kelola sektor energi nasional masih menghadapi tantangan besar.

Blackout Sumatera menjadi pengingat bahwa korupsi bukan hanya menghadirkan kerugian negara dalam bentuk angka di atas kertas. Korupsi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mengganggu pelayanan publik, menghambat aktivitas ekonomi, serta mengancam ketahanan energi nasional. Ketika kepentingan segelintir pihak mengalahkan kepentingan bangsa, rakyatlah yang menjadi korban.

Dalam konteks inilah, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas kebocoran kekayaan negara memperoleh relevansi yang semakin kuat. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan pentingnya menutup berbagai celah penyimpangan yang selama ini menggerogoti kekayaan nasional. Peristiwa blackout di Sumatera semakin mempertegas bahwa persoalan tata kelola energi harus dibenahi secara menyeluruh.

Menghadapi dugaan praktik mafia dan penyimpangan di sektor sumber daya alam tentu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan keberanian politik, konsistensi penegakan hukum, serta komitmen yang tidak mengenal kompromi.

Langkah-langkah yang ditunjukkan pemerintah saat ini menjadi harapan baru bahwa tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak yang mencoba memperkaya diri melalui penyalahgunaan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Keberanian Presiden Prabowo dalam mendorong pemberantasan korupsi berangkat dari keyakinan bahwa Indonesia tidak akan mampu mencapai cita-cita Indonesia Emas apabila kekayaan alam terus dikuasai oleh praktik korupsi, monopoli, dan penyalahgunaan kewenangan. Kemandirian energi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat hanya dapat terwujud apabila tata kelola sumber daya alam dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Korupsi di sektor energi bukan sekadar pencurian terhadap keuangan negara, tetapi merupakan ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan masa depan generasi bangsa.”

PROUI memandang ketegasan pemerintah dalam membenahi sektor energi sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan prinsip good governance, PROUI menyatakan dukungan terhadap setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami meyakini bahwa upaya membersihkan sektor energi tidak akan berjalan tanpa tantangan. Perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik penyimpangan sangat mungkin terjadi. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, keberanian mengambil keputusan, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, agenda pemberantasan korupsi diyakini dapat berjalan secara konsisten hingga menyentuh akar persoalan.

Peristiwa blackout di Sumatera hendaknya menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk memperkuat tata kelola energi nasional, meningkatkan pengawasan, serta memastikan bahwa seluruh kekayaan alam benar-benar dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut tidak boleh terus-menerus dirugikan oleh praktik korupsi dan mafia yang menggerogoti kepentingan bangsa. Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, sistem energi yang berkeadilan, serta Indonesia yang semakin kuat, mandiri, dan sejahtera.(Red/Bar.S)

Setengah Badan Patah dan Belum Bisa bergerak,

Setengah Badan Patah dan Belum Bisa bergerak, Janji Diingkari dan Seorang Ayah di Medan Berjuang Sendirian

Medan – Fiah Qalilah Kamaliah tidak pernah menyangka bahwa malam 28 Februari 2026, akan menjadi malam yang membelah hidupnya menjadi dua bagian: sebelum dan sesudah. Malam itu, suaminya Andi (RA) pulang dari bertemu temannya di Jalan Garuda, Medan. Ia tidak pernah sampai ke rumah dalam kondisi yang sama.

Di persimpangan lampu merah Jalan Juanda – Jalan Imam Bonjol, sebuah mobil BMW 320i menghantam sisi motor yang ditumpangi Andi dari samping kiri. Menurut perkiraan saksi mata yang berada di lokasi, kendaraan itu melaju dengan kecepatan sekitar 100 hingga 140 kilometer per jam, tanpa ada tanda-tanda pengereman.

Yang terjadi sesudahnya bukan sekadar cerita tentang kecelakaan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah keluarga biasa harus berhadapan dengan sistem yang tidak selalu berpihak kepada mereka yang tidak punya uang.

Malam yang Mengubah Segalanya

Andi, 37 tahun, adalah seorang wirausahawan kreatif. Bagi Fiah dan anak-anak mereka, Andi adalah tulang punggung keluarga dalam arti yang sesungguhnya.

Malam itu, ia dibonceng pulang oleh temannya, Mustafa Pulungan. Keduanya tidak pernah menduga bahwa sebuah BMW 320i yang terdaftar atas nama PT Industri Pembungkus Internasional (PT IPI) perusahaan kemasan besar di Kawasan Industri Medan, sedang melaju kencang dari arah samping kiri di perempatan sepi.

Pengemudi kendaraan tersebut, yang diketahui berinisial Melvern Chandra (MC), adalah putra dari Direktur Utama PT IPI dan cucu dari pemilik perusahaan tersebut. Setelah tabrakan keras terjadi MC meninggalkan tempat kejadian perkara.

“Tidak ada pemeriksaan kondisi pengemudi di lokasi. Tidak ada tes apapun yang dilakukan. Suami saya (red-Andi) ditemukan dengan kondisi: patah tulang lengan (humerus), patah tulang kaki (femur dan tibia), patah tulang panggul, patah tulang tengkorak wajah (maxillofacial fracture), serta cedera parah pada rahang dan gigi,” kata Fiah Qalilah Kamaliah istri korban kepada media, Rabu (8/7/2026) di Medan.

Dokter menyatakan korban Andi membutuhkan masa pemulihan hampir dua tahun dan itu pun baru bisa dicapai apabila seluruh operasi lanjutan segera dilaksanakan.

“Saya merawat suami saya siang malam. Anak-anak bertanya kapan ayah bisa jalan lagi. Saya tidak tahu harus menjawab apa,” ucap Fia sapaan akrabnya.

Dua Minggu Menghilang, Lalu Datang dengan Rombongan

Selama lebih dari dua minggu setelah kejadian, tidak ada kabar dari pihak MC maupun keluarganya. Tidak ada yang datang ke rumah sakit untuk bertanya kabar. Tidak ada yang melapor ke kepolisian.

Sementara Andi berjuang antara hidup dan mati di ruang perawatan, pihak yang menabraknya seolah menghilang dari peredaran. Ketika akhirnya pihak MC muncul di rumah sakit tempat Andi dirawat, mereka tidak datang sendiri.

Menurut pengakuan keluarga korban yang didukung dokumentasi, yang hadir bersama perwakilan pihak MC adalah sejumlah orang dari kalangan TNI AU dan kepolisian, serta seorang dokter. Kehadiran mereka, kata Fia bukan dalam rangka memberikan bantuan. Melainkan untuk memberikan sinyal kekuatan.

“Suami saya Andi (RA) yang semula dirawat di RS Elisabeth, Medan, kemudian diminta dipindahkan ke RS Bunda Thamrin setelah pihak MC mengetahui estimasi biaya perawatan yang tinggi di rumah sakit pertama. Di RS Bunda Thamrin, operasi dilakukan, namun hanya sebagian dari yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Perjanjian yang Lahir dalam Tekanan 14 Maret 2026

Dua minggu pasca kejadian, sebuah Perjanjian Perdamaian ditandatangani. Andi masih dalam kondisi sangat lemah, baru saja melewati masa kritis. Fia, istrinya, berdiri di sampingnya tanpa pendampingan pengacara.

Menurut pengakuan keluarga yang didukung dokumentasi yang mereka miliki, hadir pula seorang anggota kepolisian pada proses penandatanganan tersebut. Dimana anggota kepolisian ini berperan mengarahkan jalannya proses.

Dalam kondisi tertekan, tanpa pendampingan hukum, keluarga Andi menandatangani dokumen itu. Dalam perjanjian tersebut, khususnya Pasal 1 ayat (6) pihak MC secara tertulis menyatakan kesediaan menanggung seluruh biaya operasi lanjutan yang direkomendasikan dokter spesialis: rekonstruksi bahu, rekonstruksi rahang dan mulut, serta pemasangan implan gigi. Keluarga Andi menerima.

Janji yang Tertulis, Kewajiban yang Diingkari

Beberapa minggu setelah Andi pulang dari rumah sakit, keluarganya menyampaikan jadwal operasi lanjutan sesuai rekomendasi dokter spesialis. Pihak MC mengelak. Surat rekomendasi dokter dikirimkan secara resmi. Tidak ada balasan.

“Somasi resmi kemudian dilayangkan. Balasannya datang, bukan dari MC sendiri, melainkan dari kantor hukum yang mewakilinya, dengan tiga nama advokat yang tercantum,” terang Fia dengan wajah sedih.

Katanya, inti dari jawabannya: pihak MC menyatakan seluruh kewajiban telah dipenuhi dan perkara telah selesai secara final. Yang patut menjadi perhatian, dalam surat tanggapan setebal empat halaman tersebut, kewajiban operasi lanjutan yang tertulis eksplisit dalam Pasal 1 ayat (6). Perjanjian Perdamaian satu-satunya kewajiban yang dipersengketakan, tidak disebutkan sama sekali.

“Absennya penyebutan atas kewajiban utama dalam sebuah surat bantahan empat halaman menjadi tanda tanya besar yang kini tengah didalami oleh kuasa hukum kami dari keluarga korban,” ucapnya istri korban.

Kondisi Hari Ini, Menunggu Operasi dan Menunggu Keadilan

Kata Fia, kondisi suaminya masih menunggu tiga tindakan operasi yang belum dilaksanakan: rekonstruksi bahu, rekonstruksi rahang dan mulut, serta pemasangan implan gigi. Ketiganya telah direkomendasikan oleh dokter spesialis dan seluruhnya merupakan akibat langsung dari kecelakaan 28 Februari 2026.

“Setiap hari yang berlalu tanpa operasi, kondisi medis Andi berisiko semakin mempersulit proses pemulihan. Dokter menyatakan penundaan lebih lanjut dapat berdampak permanen pada kemampuan fungsional pasien,” tandasnya.

Fia, yang sehari-hari bekerja sebagai guru, kini menanggung semua sendiri. Merawat suami yang belum pulih. Menjaga anak-anak. Mengurus proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Setiap hari ia menjawab pertanyaan yang sama dari anak-anaknya: kapan ayah bisa pulang seperti dulu?

Meminta Perhatian Publik

Seluruh dokumen yang mendukung kasus ini tersedia dan dapat diverifikasi: Perjanjian Perdamaian, rekomendasi dokter spesialis, surat somasi, surat penolakan pihak MC, Laporan Polisi, dan dokumentasi kondisi korban.

“Ini bukan sekadar sengketa hukum antara dua pihak. Ini adalah pertanyaan tentang apakah sebuah janji yang tertulis, yang ditandatangani, yang dibuat di hadapan saksi-saksi, masih memiliki nilai di negeri ini, ketika salah satu pihaknya memiliki sumber daya yang jauh lebih besar,” keluh Fia.

Andi masih menunggu. Fiah masih berjuang. Dan anak-anak mereka masih menunggu jawaban atas pertanyaan yang tidak seharusnya harus mereka tanyakan.

“Kapan ayah bisa jalan lagi?” tutup Fia penuh harapan. (red)


 

Pengungkapan Kasus Dugaan Smart Village Dinilai Belum Memuaskan

.

Pengungkapan Kasus Dugaan Smart Village Dinilai Belum Memuaskan Masyarakat Mandailing Natal

Mandailing Natal – Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi yang akrab disapa Ade Batubara, menilai pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi Program Smart Village Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini masih belum memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat.

Ade Batubara mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang telah menetapkan Direktur Utama PT ISN berinisial MA sebagai tersangka atas dugaan korupsi Program Smart Village yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Namun, menurutnya, penetapan satu orang tersangka belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pelaksanaan program tersebut.

“Langkah Kejari Madina patut diapresiasi sebagai awal penegakan hukum. Namun, masyarakat masih menunggu pengungkapan perkara ini secara utuh. Jangan sampai muncul kesan bahwa proses hukum berhenti hanya pada satu pihak, sementara pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab belum tersentuh,” ujar Ade Batubara.

Ia mengingatkan bahwa Program Smart Village merupakan program yang dilaksanakan di banyak desa dengan nilai anggaran yang cukup besar. Berdasarkan hasil penyidikan, aplikasi yang disediakan tidak berjalan optimal karena diduga tidak dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,7 miliar.

Menurut Ade Batubara, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal perlu terus mengembangkan penyidikan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai komitmen yang telah disampaikan kepada publik. Apabila nantinya ditemukan alat bukti yang cukup, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar menyeluruh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tetap terjaga,” tegasnya.

Ade Batubara juga menilai pandangan kalangan akademisi yang mendorong agar penyidikan dikembangkan merupakan masukan yang patut menjadi perhatian. Menurutnya, proses hukum yang terbuka, akuntabel, dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab akan menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia berharap Kejari Mandailing Natal tetap konsisten mendalami perkara ini hingga tuntas, sehingga tujuan pemberantasan korupsi benar-benar tercapai serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Mandailing Natal.

“Publik tentu mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Karena itu, perkara Smart Village harus diungkap secara komprehensif agar tidak menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat,” tutup Ade Batubara.(Red)

Demi Transparansi Anggaran Kesehatan, Ade Batubara Desak Inspektorat Madina Agar..

Demi Transparansi Anggaran Kesehatan, Ade Batubara Dorong Inspektorat Madina Audit Ulang Dana Stunting Rp103 Miliar

Mandailing Natal – Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi yang akrab disapa Ade Batubara, mendesak Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Munawar, SH., MH, agar segera melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal yang nilainya diperkirakan mencapai ±Rp103 miliar.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan stunting.

Menurut Ade Batubara, audit ulang perlu dilakukan secara objektif, profesional, dan terbuka agar seluruh penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Kami meminta Plt. Kepala Inspektorat Madina, Bapak Munawar, SH., MH., melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap anggaran stunting sekitar Rp103 miliar tersebut. Audit jangan hanya administratif, tetapi juga menyentuh realisasi program di lapangan sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan transparansi,” tegas Ade Batubara.

Ia menjelaskan, permintaan audit ulang tersebut juga sejalan dengan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan adanya kepastian mengenai efektivitas penggunaan anggaran stunting, mengingat sebelumnya persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian DPRD Mandailing Natal, lembaga pengawas, hingga aparat penegak hukum.

Ade Batubara juga mengaitkan pentingnya pengawasan tersebut dengan desakannya sebelumnya agar dilakukan audit mendalam terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024–2025, termasuk pemeriksaan langsung terhadap pelayanan di seluruh Puskesmas di Mandailing Natal.

Menurutnya, pengawasan terhadap sektor kesehatan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa permintaan audit ulang ini bukan merupakan tuduhan kepada pihak tertentu, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan keuangan negara sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ade Batubara berharap hasil audit nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila tidak ditemukan penyimpangan, hasil tersebut dapat menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka proses selanjutnya diharapkan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menurutnya, anggaran penanganan stunting merupakan program strategis yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia, sehingga setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(Red/Bar.S)