PUBLIK SOSIAL
Haidar Alwi: Polri yang Semakin Profesional, Presisi, dan Dipercaya
poskotapetir 0

Haidar Alwi: Polri yang Semakin Profesional, Presisi, dan Dipercaya Rakyat Sedang Mengukuhkan Fondasi Indonesia Emas 2045..

Dunia sedang memasuki era ketika kualitas institusi negara menjadi salah satu penentu utama masa depan sebuah bangsa. Di abad ke-21, kekuatan negara tidak lagi hanya diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, atau kekayaan sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan institusinya menjaga stabilitas, membangun kepercayaan publik, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Menjelang satu abad kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari bonus demografi, transformasi digital, kejahatan siber, perkembangan kecerdasan buatan, hingga dinamika geopolitik global yang bergerak semakin cepat dan tidak menentu. Dalam situasi tersebut, keamanan, ekonomi, demokrasi, investasi, dan kesejahteraan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya dibangun oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kuatnya institusi negara yang profesional, modern, dan dipercaya rakyat. Menurutnya, Polri saat ini sedang menjalani transformasi besar yang akan menentukan masa depan Indonesia.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan dibangun oleh besarnya kekuasaan sebuah institusi, tetapi oleh besarnya kepercayaan yang diberikan rakyat. Semakin profesional, semakin humanis, dan semakin Presisi, maka Polri akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu fondasi utama kemajuan Indonesia. Sebab keamanan yang terjaga akan melahirkan ekonomi yang tumbuh, demokrasi yang sehat, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Haidar Alwi.

Karena itu, Polri tidak lagi dipandang semata sebagai institusi penegak hukum, melainkan sebagai salah satu fondasi yang ikut menentukan arah masa depan Indonesia.

Polri Sedang Mengukuhkan Perannya Sebagai Simpul Utama Kehidupan Berbangsa di Abad ke-21.

Di era modern, Polri berada pada titik temu berbagai aspek kehidupan bangsa. Stabilitas keamanan yang terjaga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, menjaga demokrasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Konstitusi pun telah memberikan mandat yang jelas. UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) menegaskan bahwa Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat tersebut diperkuat oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri melalui Pasal 2 dan Pasal 13.

Besarnya ruang pengabdian Polri harus dipandang sebagai tanggung jawab yang besar, bukan simbol kekuasaan. Indonesia juga memiliki dua institusi strategis yang saling melengkapi. TNI menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, sementara Polri menjaga stabilitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Keduanya memiliki ruang pengabdian yang berbeda, tetapi tujuan besarnya sama, yaitu menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat kemajuan Indonesia.

“Di abad ke-21, Polri bukan hanya menjaga keamanan hari ini, tetapi juga ikut menjaga masa depan Indonesia. Sebab keamanan, ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika Polri semakin profesional, maka Indonesia pun akan semakin kokoh melangkah menuju masa depannya,” ujar Haidar Alwi.

Namun, luasnya ruang pengabdian tersebut juga menuntut Polri untuk terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.

Presisi dan Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sedang Membentuk Wajah Baru Polri Indonesia.

Transformasi tersebut semakin terlihat melalui program Presisi yang dijalankan di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presisi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi modernisasi Polri untuk menjawab tantangan masa depan.

Konsep Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan telah menjadi arah baru dalam membangun budaya kerja yang lebih cepat, adaptif, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik, percepatan respons, dan modernisasi kelembagaan menjadi bagian dari proses transformasi tersebut.

Momentum ini juga diperkuat dengan pengesahan UU Polri yang baru pada 9 Juni 2026. Regulasi tersebut harus dipandang sebagai momentum penguatan profesionalisme, akuntabilitas, modernisasi kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sebagai instrumen untuk memperbesar kekuasaan institusi.

Dalam perspektif yang sama, Haidar Alwi juga menilai bahwa penguatan kelembagaan Polri membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2026 layak didukung sepanjang diiringi pengawasan yang ketat, transparansi, dan indikator kinerja yang terukur.

Berdasarkan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri pada 7 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 mencapai Rp173,4 triliun. Sementara pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp109,6 triliun, sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun yang mengacu pada Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025.

Menurut Haidar Alwi, publik tidak boleh lagi melihat anggaran keamanan sebagai pengeluaran semata, melainkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Sebab Polri saat ini tidak hanya menghadapi kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan siber, narkotika lintas negara, perdagangan manusia, pengamanan objek vital nasional, keselamatan lalu lintas, hingga pengamanan agenda demokrasi nasional menuju Pemilu 2029.

“Kita sering keliru memandang anggaran keamanan sebagai pengeluaran semata, padahal keamanan adalah fondasi utama pembangunan. Negara yang tidak berinvestasi pada sistem keamanannya akan membayar harga yang jauh lebih mahal dalam bentuk gangguan stabilitas, meningkatnya biaya sosial, dan melemahnya kepercayaan publik,” ujar Haidar Alwi.

Dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut juga harus berjalan beriringan dengan penguatan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, penegakan hukum yang profesional, meningkatnya keselamatan publik, dan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Di era kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presisi tidak boleh dipandang sebagai program jangka pendek, tetapi sebagai fondasi budaya kerja Polri menuju Indonesia Emas 2045. Sebab Polri yang semakin profesional, semakin humanis, dan semakin dipercaya rakyat akan menjadi salah satu pilar utama kemajuan Indonesia di masa depan,” jelas Haidar Alwi.

Namun, modernisasi kelembagaan tidak akan berjalan optimal tanpa reformasi internal yang kuat dan berkelanjutan.

Indonesia Emas 2045 Sedang Dikukuhkan oleh Polri yang Semakin Bersih, Profesional, dan Menjadi Kebanggaan Bangsa.

Indonesia masih menghadapi tantangan berupa praktik industri hitam hukum yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, reformasi internal Polri harus terus diperkuat melalui integritas, meritokrasi, transparansi, pengawasan internal, dan penegakan disiplin organisasi.

Stigma bahwa berurusan dengan hukum harus menggunakan uang harus dihapuskan. Tidak boleh ada ruang bagi kolusi, transaksi hukum, ataupun praktik yang merusak marwah institusi. Penguatan Propam, promosi berbasis integritas, dan rekrutmen berbasis kompetensi harus terus dikedepankan.

Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun kepercayaan publik sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Sebab Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir secara otomatis. Ketika Polri semakin profesional, semakin Presisi, dan semakin dipercaya rakyat, maka Indonesia sedang mempercepat lahirnya sebuah peradaban yang lebih maju, lebih berkeadilan, dan lebih berdaulat. Pada akhirnya, kekuatan terbesar Polri bukan terletak pada kewenangannya, melainkan pada kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Indonesia Emas 2045 bukan perlombaan siapa yang paling kuat, tetapi perlombaan siapa yang paling mampu menjaga kepercayaan rakyat. Dan di situlah Polri sedang membangun sejarah barunya,” pungkas Haidar Alwi.

PUBLIK SOSIAL
Haidar Alwi: Indonesia Sedang Membongkar Dua Dekade Kebocoran Ekonomi Nasional
poskotapetir 0

Haidar Alwi: Indonesia Sedang Membongkar Dua Dekade Kebocoran Ekonomi Nasional, Mahasiswa Harus Mampu Membedakan Kritik, Gejala, dan Akar Masalah.

JAKARTA — Guncangan ekonomi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya kritik publik belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Indonesia saat ini bukan sedang menghadapi krisis biasa, melainkan sedang menghadapi konsekuensi dari pekerjaan rumah ekonomi yang menumpuk selama dua dekade. Di tengah derasnya perang narasi di ruang publik, bangsa ini sedang menjalani salah satu operasi pembenahan ekonomi terbesar sejak era reformasi.

Demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi kebijakan negara dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi Indonesia, kritik yang berkualitas harus lahir dari pemahaman yang utuh, bukan sekadar reaksi atas gejala yang tampak di permukaan.

Pada saat yang sama, dunia sedang memasuki era baru persaingan geoekonomi. Kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kemampuannya menguasai energi, perdagangan, teknologi, mineral strategis, pangan, dan rantai pasok global. Negara yang mampu mengendalikan sumber daya ekonominya akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas dan melindungi masa depan rakyatnya.

Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa mahasiswa perlu memahami persoalan ekonomi nasional secara menyeluruh agar kritik yang disampaikan mampu menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejala yang terlihat di permukaan.

“Mahasiswa adalah penjaga akal sehat bangsa. Namun akal sehat tidak boleh dibangun di atas potongan informasi yang terpisah-pisah. Di era perang ekonomi global, generasi intelektual harus memiliki kemampuan membaca sebab, akibat, dan memahami bagaimana sebuah negara bekerja sebelum mengambil kesimpulan. Sebab kritik yang berkualitas selalu lahir dari pengetahuan yang utuh, bukan dari kegaduhan yang sesaat,” tegas Haidar Alwi.

Pesan tersebut menjadi penting karena Indonesia saat ini sedang menjalani proses pembenahan ekonomi berskala besar yang tidak hanya menyangkut persoalan fiskal, tetapi juga menyangkut upaya menutup berbagai kebocoran ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Di Balik Guncangan Indonesia, Ada Operasi Besar Menutup Kebocoran Ekonomi Nasional.

Indonesia sesungguhnya tidak sedang membangun dari titik nol. Indonesia sedang berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah besar yang telah menumpuk selama dua dekade. Dalam ilmu ekonomi terdapat istilah transition cost, yaitu biaya dan gejolak yang muncul ketika sebuah negara melakukan perubahan besar terhadap sistem yang telah berlangsung lama.

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah economic leakage atau kebocoran ekonomi, yaitu kondisi ketika kekayaan nasional tidak sepenuhnya kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Salah satu bentuknya adalah praktik under invoicing, yaitu ketika komoditas Indonesia dilaporkan memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya saat diekspor ke negara perantara, sebelum akhirnya dijual kembali ke negara tujuan dengan harga yang sesungguhnya.

Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menghambat kemampuan negara membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan strategis lainnya.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa mafia ekonomi yang selama bertahun-tahun memanfaatkan celah tata kelola perdagangan dan sumber daya alam. Tantangan tersebut meliputi mafia under invoicing, mafia migas, dan mafia minyak sawit yang membentuk ekosistem rente ekonomi yang kompleks.

Ketika negara mulai memperkuat tata kelola perdagangan, memperbesar peran BUMN, Danantara, dan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam, kelompok-kelompok yang selama ini menikmati celah tersebut tentu akan merasa terganggu karena ruang geraknya semakin menyempit.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini belum terselesaikan secara optimal. Proses tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dukungan seluruh elemen bangsa.

“Indonesia bukan negara miskin. Indonesia terlalu lama mengalami kebocoran ekonomi. Karena itu, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan atau gejolak hari ini, melainkan siapa yang akan mengendalikan kekayaan Indonesia di masa depan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kekayaannya agar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri,” ujar Haidar Alwi.

Karena itu, Indonesia juga perlu memperkuat economic sovereignty atau kedaulatan ekonomi, yaitu kemampuan negara mengendalikan sumber daya, perdagangan, dan kepentingan ekonominya sendiri agar tidak terus bergantung pada kepentingan di luar negeri.

Mahasiswa Harus Mampu Membedakan Kritik, Gejala, dan Akar Masalah.

Haidar Alwi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Namun posisi tersebut juga dibarengi dengan tanggung jawab intelektual yang besar.

Pelemahan rupiah, misalnya, tidak boleh dibaca sebagai satu-satunya indikator keberhasilan atau kegagalan sebuah negara. Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi geopolitik, perdagangan internasional, harga energi dunia, hingga dinamika pasar keuangan global.

Dalam kondisi tertentu, menguatnya mata uang negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terhadap rupiah juga dapat membentuk persepsi publik dan meningkatkan aktivitas belanja wisatawan asing di Indonesia. Namun fenomena tersebut harus dibaca secara komprehensif dan tidak boleh dijadikan dasar tunggal untuk menarik kesimpulan besar.

Mahasiswa juga perlu memahami adanya konsep state capture, yaitu kondisi ketika kelompok-kelompok berkepentingan berusaha memengaruhi arah kebijakan negara demi mempertahankan keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Ketika negara mulai membersihkan sistem, pertarungan tidak selalu terjadi di lapangan, tetapi juga berpindah ke ruang persepsi dan perang narasi.

“Mahasiswa Indonesia harus berhati-hati agar idealismenya tidak dibajak oleh pihak-pihak yang merasa terganggu terhadap upaya membersihkan kebocoran ekonomi nasional. Sebab sejarah menunjukkan bahwa generasi intelektual yang gagal membedakan gejala dan akar persoalan tanpa sadar dapat berdiri di belakang sistem yang justru sedang diperbaiki. Idealisme harus dijaga, tetapi kejernihan berpikir harus ditempatkan di atas segalanya,” jelas Haidar Alwi.

Demokrasi membutuhkan kritik yang kuat, tetapi kritik yang berkualitas selalu lahir dari data, pengetahuan, dan kemampuan memahami sebab-akibat secara utuh. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mampu membaca persoalan secara mendalam.

“Bangsa yang besar tidak dibangun oleh generasi yang paling cepat menyalahkan, tetapi oleh generasi yang paling tekun memahami persoalan bangsanya. Sebab kebocoran ekonomi dapat diperbaiki, mafia ekonomi dapat diberantas, tetapi bangsa akan kesulitan bangkit apabila generasi intelektualnya kehilangan kejernihan berpikir. Di abad ke-21, kejernihan berpikir adalah bentuk patriotisme yang paling bernilai,” pungkas Haidar Alwi.

PUBLIK SOSIAL
Jelang HUT Bhayangkara, Haidar Alwi Ajak Media dan Masyarakat Soroti
poskotapetir 0

Jelang HUT Bhayangkara, Haidar Alwi Ajak Media dan Masyarakat Soroti Prestasi serta Dedikasi Polri untuk Negeri

JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang akan diperingati dalam waktu dekat, Ir. Haidar Alwi, M.T., Presiden Haidar Alwi Institute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC), sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, mengajak insan pers, akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap berbagai prestasi, pengabdian, dan kontribusi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas nasional.

Menurut Haidar Alwi, HUT Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum perayaan institusi kepolisian, tetapi juga saat yang tepat untuk melakukan refleksi nasional atas berbagai pengorbanan, dedikasi, dan capaian yang telah ditorehkan Polri dalam mengawal perjalanan bangsa.

“Polri merupakan salah satu pilar utama penjaga stabilitas negara. Di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan siber, terorisme, narkotika, hingga dinamika sosial yang berkembang cepat, Polri terus hadir di garis depan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan bangsa,” ujar Haidar Alwi di Jakarta.

Haidar Alwi menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah menunjukkan berbagai kemajuan signifikan melalui transformasi kelembagaan, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta berbagai program sosial dan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menyoroti keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan selama berbagai agenda nasional dan internasional, memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, narkotika, perdagangan orang, perjudian, kejahatan siber, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Keberhasilan pengungkapan ribuan kasus kejahatan, pengamanan berbagai agenda strategis nasional, hingga keterlibatan aktif dalam penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan menunjukkan bahwa Polri terus menjalankan tugas dan pengabdiannya secara nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Menurut Haidar Alwi, berbagai capaian tersebut perlu diketahui masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan konstruktif agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja institusi kepolisian.

Karena itu, ia mengajak media massa untuk tidak hanya menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi, tetapi juga memberikan ruang yang proporsional terhadap berbagai keberhasilan, inovasi, dan kisah pengabdian anggota Polri yang selama ini bekerja tanpa mengenal waktu demi melayani masyarakat.

“Media memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kesadaran publik. Informasi yang disampaikan secara objektif akan membantu masyarakat melihat secara utuh berbagai tantangan sekaligus capaian yang telah diraih Polri.

Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terus diperkuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Haidar Alwi mengajak kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas sosial, serta para tokoh bangsa untuk bersama-sama membangun budaya apresiasi terhadap dedikasi aparat negara yang bekerja untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, apresiasi terhadap prestasi Polri bukan berarti menghilangkan ruang kritik, melainkan menjadi bentuk dukungan moral agar institusi kepolisian terus berkembang menjadi lembaga yang semakin profesional, modern, presisi, humanis, dan dicintai masyarakat.

“Apresiasi dan evaluasi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Ketika Polri berhasil menunjukkan kinerja yang baik, maka sudah sepatutnya mendapatkan penghargaan dari masyarakat.

Sebaliknya, berbagai kekurangan juga harus menjadi bahan introspeksi untuk perbaikan berkelanjutan demi terciptanya institusi kepolisian yang semakin kuat dan terpercaya,” tegas Haidar Alwi.

Menjelang HUT Bhayangkara, Haidar Alwi berharap pemberitaan yang berkembang tidak hanya berfokus pada aspek seremonial semata, tetapi juga mampu mengangkat berbagai kisah inspiratif tentang pengabdian anggota Polri di lapangan,

Inovasi pelayanan publik, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta kontribusi nyata Polri dalam mendukung pembangunan nasional.

Ia meyakini bahwa narasi yang objektif dan berimbang akan semakin memperkuat hubungan antara masyarakat, media, dan institusi kepolisian, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa.

“Menjelang HUT Bhayangkara, mari kita berikan penghormatan kepada seluruh anggota Polri yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raganya demi keamanan bangsa.

Semoga Polri semakin profesional, semakin dekat dengan rakyat, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi benteng terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Haidar Alwi. (Bar.S)

SOSIAL
PERMAHI Soroti Tuduhan Tak Terverifikasi terhadap Muslim Ayub dan Nazaruddin Dek Gam,
poskotapetir 0

PERMAHI Soroti Tuduhan Tak Terverifikasi terhadap Muslim Ayub dan Nazaruddin Dek Gam, Ingatkan Pentingnya Prinsip Negara Hukum

Jakarta– Peredaran informasi yang tidak terverifikasi di ruang digital kembali menjadi perhatian publik. Belakangan, beredar pesan berantai di media sosial yang mencantumkan nama sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Anggota DPR RI Muslim Ayub dan Nazaruddin Dek Gam, serta mengaitkannya dengan tuduhan tertentu terkait pengaturan proyek di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga saat ini, informasi tersebut belum disertai bukti yang dapat diuji secara objektif maupun dikonfirmasi melalui sumber resmi yang berwenang. Dalam kondisi demikian, penyebaran tuduhan kepada publik tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru sekaligus merugikan pihak-pihak yang disebutkan.

Ketua Bidang Komunikasi Digital Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Rifqi Maulana, menegaskan bahwa negara hukum tidak dibangun di atas asumsi, melainkan pada fakta, alat bukti, dan mekanisme pembuktian yang sah. Oleh karena itu, setiap tuduhan yang dialamatkan kepada seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

“Dalam sistem hukum modern berlaku prinsip praduga tak bersalah. Seseorang tidak dapat dinyatakan terlibat dalam suatu perbuatan hanya berdasarkan opini, dugaan, atau narasi yang beredar di media sosial. Tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui penghakiman publik,” ujar Rifki.

Menurutnya, demokrasi memang menjamin kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Setiap warga negara juga memiliki hak konstitusional atas perlindungan kehormatan, martabat, dan nama baiknya.

Rifki menilai fenomena penyebaran informasi tanpa verifikasi merupakan gejala yang semakin mengkhawatirkan dalam ekosistem digital. Tidak sedikit individu atau kelompok yang membentuk opini publik melalui pesan berantai tanpa menyertakan data, dokumen, maupun bukti yang dapat diuji kebenarannya.

“Perbedaan antara kritik dan fitnah harus dipahami secara jelas. Kritik lahir dari data dan argumentasi yang dapat diperdebatkan secara terbuka. Sebaliknya, fitnah berangkat dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan dan berpotensi merusak reputasi seseorang. Demokrasi membutuhkan kritik yang sehat, bukan pembunuhan karakter,” tegasnya.

Dari perspektif hukum, penyebaran tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik berpotensi masuk dalam ruang lingkup ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Karena itu, setiap pihak harus berhati-hati sebelum menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kepada publik.

Lebih lanjut, Rifqi menekankan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka instrumen negara telah menyediakan mekanisme yang jelas untuk melakukan pelaporan, penyelidikan, dan pembuktian. Jalur hukum harus menjadi sarana utama untuk mencari kebenaran, bukan pengadilan opini di media sosial.

“Apabila ada pihak yang memiliki bukti, silakan menyampaikannya kepada lembaga yang berwenang agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum. Namun apabila tidak memiliki dasar yang kuat, maka penyebaran tuduhan hanya akan memperkeruh ruang publik dan merusak kualitas demokrasi,” katanya.

PERMAHI mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan literasi digital, verifikasi informasi, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan suatu informasi menjadi tanggung jawab bersama agar ruang digital tetap sehat, rasional, dan berkeadaban.

“Yang harus dijaga bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Negara hukum hanya akan berjalan baik apabila fakta ditempatkan di atas opini dan pembuktian ditempatkan di atas prasangka,” tutup Rifqi Maulana.

PUBLIK SOSIAL
Akhirnya Habiburokhman Sependapat Dengan Haidar Alwi Tentang Jenderal Listyo Sigit
poskotapetir 0

Akhirnya Habiburokhman Sependapat Dengan Haidar Alwi: Jenderal Listyo Sigit Prabowo Layak Disebut Kapolri Terbaik Sepanjang Masa 

Jakarta – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut Listyo Sigit Prabowo sebagai “salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa” dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (9/6/2026), dinilai memperkuat pandangan yang sejak lama disampaikan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi.

Dalam rapat pengesahan RUU Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Habiburokhman secara terbuka memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa, kita kasih tepuk tangan,” ujarHabiburokhman di hadapan peserta rapat paripurna.

Menanggapi pernyataan tersebut, Haidar Alwi menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI sejatinya merupakan pengakuan atas berbagai capaian nyata yang telah ditunjukkan Polri selama masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya bersyukur karena semakin banyak tokoh nasional yang menilai secara objektif berbagai keberhasilan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apa yang disampaikan Pak Habiburokhman hari ini sejalan dengan pandangan yang telah saya sampaikan sejak tahun 2024, bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo layak disebut sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa,” kata Haidar Alwi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Haidar Alwi, penilaian terhadap seorang Kapolri harus didasarkan pada rekam jejak kepemimpinan secara menyeluruh, mulai dari kemampuan menjaga stabilitas keamanan nasional, memperkuat penegakan hukum, mendorong reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Ia menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Polri pada periode yang penuh tantangan. Mulai dari dinamika politik nasional, polarisasi sosial, maraknya penyebaran hoaks, hingga tingginya tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Namun berbagai tantangan tersebut berhasil dihadapi melalui pendekatan yang humanis, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Beliau mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, aktivis, hingga generasi muda. Pendekatan inilah yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional,” ujarnya.

Haidar Alwi menegaskan bahwa salah satu keberhasilan terbesar kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah kemampuan Polri mengawal berbagai agenda strategis nasional, termasuk penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berlangsung aman, damai, dan kondusif.

Menurutnya, keberhasilan tersebut lahir dari strategi preemtif, preventif, dan persuasif yang dijalankan Polri secara konsisten sehingga berbagai potensi konflik, provokasi, maupun disinformasi dapat dikelola dengan baik tanpa berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Selain menjaga stabilitas keamanan nasional, Haidar Alwi juga menyoroti transformasi kelembagaan yang dilakukan Polri selama beberapa tahun terakhir. Berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi seperti ETLE, SIM Online, digitalisasi layanan kepolisian, serta berbagai sistem pelayanan modern dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Transformasi digital yang dilakukan Polri menunjukkan bahwa institusi ini terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pelayanan menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah diakses, dan semakin akuntabel,” jelasnya.

Di bidang penegakan hukum, Haidar Alwi turut mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap berbagai kasus korupsi, narkotika, perjudian konvensional maupun daring, kejahatan siber, tindak pidana transnasional, serta berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara.

“Keberhasilan pengungkapan ribuan kasus korupsi, narkotika, perjudian, dan kejahatan lainnya menunjukkan bahwa Polri terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif demi melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Haidar Alwi menilai keberhasilan Operasi Ketupat 2026 menjadi bukti nyata efektivitas kepemimpinan Kapolri dalam membangun sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran menunjukkan keseriusan Polri dalam menghadirkan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

“Polri hari ini tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, mendukung pembangunan nasional, memperkuat ketahanan pangan, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat hingga ke tingkat desa,” katanya.

Menurut Haidar Alwi, jika dinilai secara objektif berdasarkan capaian kinerja, keberhasilan reformasi kelembagaan, modernisasi pelayanan publik, penegakan hukum, pengamanan agenda nasional, serta kedekatan institusi dengan masyarakat, maka kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu periode paling progresif dalam sejarah Polri modern.

“Apresiasi tentu tidak boleh menghentikan evaluasi dan perbaikan. Kritik yang konstruktif tetap diperlukan agar Polri semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Namun jika penilaian dilakukan secara jujur dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada, saya tetap berpendapat bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Kapolri terbaik sepanjang masa. Dan kini pandangan tersebut semakin memperoleh legitimasi serta pengakuan yang lebih luas dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Komisi III DPR RI,” pungkas Haidar Alwi.

(Bart.S) 

PUBLIK SOSIAL
Alya Cahya Dukung Pembahasan RUU Polri demi Mewujudkan Kepolisian yang..
poskotapetir 0

Alya Cahya Dukung Pembahasan RUU Polri demi Mewujudkan Kepolisian yang Modern, Profesional, Terbaik dan Adaptif

foto : istimewa (dok.google/Ist)

Jakarta – Ketua Umum Cahya Public Center (CPC), Alya Cahya, S.H., menyatakan dukungannya terhadap proses pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang saat ini tengah berlangsung di DPR RI. Menurutnya, revisi regulasi tersebut merupakan momentum strategis untuk memperkuat kapasitas institusi Polri dalam menghadapi tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks di era modern.

Alya Cahya menilai perkembangan teknologi, meningkatnya kejahatan siber, perdagangan orang, peredaran narkotika lintas negara, hingga berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya menuntut hadirnya institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, adaptif, dan memiliki landasan hukum yang kuat.

“RUU Polri harus dipandang sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kapasitas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang semakin efektif bagi masyarakat. Keamanan yang kuat merupakan fondasi utama bagi pembangunan nasional, pertumbuhan investasi, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Alya Cahya di Jakarta.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi kepolisian merupakan langkah penting agar Polri mampu menjawab tantangan zaman sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Alya Cahya juga mengapresiasi berbagai capaian transformasi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui program PRESISI yang telah mendorong peningkatan pelayanan publik, digitalisasi sistem kepolisian, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

“Transformasi yang dilakukan Polri selama beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen nyata dalam membangun institusi yang semakin dekat dengan masyarakat. Berbagai inovasi pelayanan dan reformasi internal menjadi bukti bahwa Polri terus bergerak menuju institusi yang profesional dan dipercaya publik,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan Polri dalam mengungkap berbagai tindak kejahatan juga menjadi indikator penting bahwa institusi tersebut terus menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Keberhasilan pengungkapan ribuan kasus korupsi, narkotika, perjudian, dan berbagai kejahatan lainnya menunjukkan bahwa Polri terus menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif demi melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Capaian tersebut patut diapresiasi dan harus didukung dengan penguatan kelembagaan serta regulasi yang memadai,” tegas Alya Cahya.

Alya Cahya mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal pembahasan RUU Polri secara objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan nasional.

“Kita perlu memberikan ruang bagi proses legislasi yang sedang berjalan agar menghasilkan regulasi terbaik bagi Indonesia. Mari kita doakan agar pembahasan hingga pengesahan RUU Polri berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi penguatan keamanan nasional, penegakan hukum, serta kepastian hukum di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada seluruh jajaran Polri yang setiap hari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

“Atas nama Cahya Public Center, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh anggota Polri agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ketika Polri semakin kuat, profesional, dan dicintai rakyat, maka Indonesia akan semakin siap mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Alya Cahya.

(Cahya Public Center/CPC)

SOSIAL
Dari Demak untuk Indonesia: Kolaborasi Strategis Tingkatkan
poskotapetir 0

Dari Demak untuk Indonesia: Kolaborasi Strategis Tingkatkan Produktivitas Padi dan Kesejahteraan Petani

DEMAK – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para petani. Semangat sinergi tersebut tercermin dalam kegiatan Panen Raya Padi yang digelar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, tim dari PT Formula Top Indonesia hadir memberikan edukasi dan pembekalan mengenai penerapan teknologi pertanian modern, khususnya pemanfaatan Formula 100 dan nutrisi pendukung tanaman (booster) guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Widiastuti, yang memberikan arahan terkait pentingnya penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Bupati Demak Hj. Esti’anah, didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Demak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, serta perwakilan kelompok tani dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Food Station Cipinang Jaya dan perwakilan petani yang difasilitasi oleh PT Pragola Pati Nuswantoro. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menjamin kepastian pasar dan penyerapan hasil panen petani, sekaligus menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Dalam sesi wawancara doorstop, Direktur Komersial PT Formula Top Indonesia, Melvin, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian nasional.

“Melalui penerapan Formula 100 di Kabupaten Demak, kami berharap dapat membantu lebih banyak petani meningkatkan hasil usaha taninya.

Target kami adalah mendorong kenaikan produktivitas padi minimal satu ton per hektare, sekaligus memulihkan kesuburan tanah yang menurun melalui pemanfaatan pupuk hayati.

Kami juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sektor swasta, penggilingan padi, hingga para mitra strategis lainnya agar terbangun sinergi menuju satu tujuan bersama, yaitu terwujudnya ketahanan nasional di bidang pangan, air, dan energi,” ujar Melvin.

Senada dengan itu, Public Relations PT Formula Top Indonesia, Tupado Panggabean, menjelaskan bahwa penggunaan Formula 100 yang dikombinasikan dengan serum atau nutrisi pendukung tanaman telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di berbagai daerah.

“Berdasarkan hasil demonstrasi plot (demplot) dan berbagai testimoni petani, penggunaan Formula 100 yang dipadukan dengan serum booster terbukti mampu mempercepat masa tanam hingga panen, sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen secara signifikan.

Inovasi ini menjadi salah satu solusi nyata untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan,” ungkap Tupado.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Formula 100+ Pupuk Hayati (Pengembur Tanah) merupakan pupuk berbasis mikroba yang berfungsi memperbaiki struktur tanah yang mengalami degradasi serta membantu menyeimbangkan ketersediaan unsur hara.

Sementara itu, Formula 100+ Serum Booster merupakan pupuk organik cair (POC) yang berperan sebagai penguat tanaman, merangsang pertumbuhan akar, serta mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani, Panen Raya Padi di Demak diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem pertanian nasional yang produktif, berkelanjutan, dan mampu mendukung tercapainya target swasembada pangan Indonesia. (Red)

PUBLIK SOSIAL
Advokat Muda KNAI Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing, S.H. Raih IPK Sempurna 4,00 di Unika Santo Thomas
poskotapetir 0

Foto : Istimewa

JAKARTA – Sosok muda yang menginspirasi kembali lahir dari dunia akademik dan profesi hukum. Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing, S.H., seorang praktisi hukum yang berkiprah sebagai advokat pada Law Firm Dewi Keadilan Bekasi sekaligus anggota Komite Nasional Advokat Indonesia (KNAI), berhasil menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan dalam perjalanan studinya di Program Studi Hukum Universitas Katolik Santo Thomas (Unika Santo Thomas).

Berdasarkan data akademik yang tercatat dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Katolik Santo Thomas Tahun Akademik 2025/2026, Pangidoan berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dengan total 15 SKS yang seluruhnya memperoleh nilai A. Selain itu, catatan kehadirannya dalam perkuliahan menunjukkan tingkat kedisiplinan yang sangat baik, mencerminkan komitmen tinggi terhadap proses pendidikan dan pengembangan kapasitas diri.

Prestasi tersebut menjadi semakin istimewa karena diraih di tengah kesibukannya menjalankan profesi sebagai advokat. Kemampuan Pangidoan dalam menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan kewajiban akademik menunjukkan dedikasi, integritas, dan etos kerja yang patut menjadi teladan bagi kalangan mahasiswa maupun praktisi hukum muda di Indonesia.

Sebagai bagian dari Law Firm Dewi Keadilan Bekasi dan anggota KNAI (Komite Nasional Advokat Indonesia), Pangidoan dikenal memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum, keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat yang sama juga tercermin dalam perjalanan akademiknya, di mana ia terus berupaya meningkatkan kompetensi dan memperdalam wawasan hukum melalui pendidikan formal.

Keberhasilan meraih IPK sempurna membuktikan bahwa profesi dan pendidikan bukanlah dua hal yang saling menghalangi, melainkan dapat berjalan beriringan apabila dijalani dengan disiplin, kerja keras, manajemen waktu yang baik, serta kemauan untuk terus belajar.

Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa seorang advokat dituntut tidak hanya memiliki kemampuan praktik, tetapi juga terus memperkaya kapasitas intelektual dan keilmuan hukum.

Prestasi yang diraih Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing, S.H. menjadi kebanggaan bagi keluarga, rekan-rekan profesi, organisasi advokat, civitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas, serta masyarakat yang mengenalnya.

Keberhasilannya menjadi contoh nyata bahwa konsistensi, ketekunan, dan semangat belajar sepanjang hayat merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan.

Di tengah tantangan dunia pendidikan dan profesi yang semakin kompetitif, sosok Pangidoan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, untuk terus mengejar prestasi tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan. Ilmu pengetahuan, pengalaman, dan integritas harus berjalan seiring agar mampu melahirkan insan hukum yang profesional, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” demikian pesan yang mencerminkan semangat perjuangan akademik dan profesionalisme yang terus dijaga oleh Pangidoan.

Prestasi akademik yang gemilang ini menjadi bukti bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dilandasi kerja keras, disiplin, doa, dan komitmen untuk terus berkembang.

Dengan capaian tersebut, Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing, S.H. tidak hanya mengharumkan nama Universitas Katolik Santo Thomas (Unika Santo Thomas), tetapi juga memperlihatkan bahwa insan hukum Indonesia mampu menjadi teladan dalam dunia akademik maupun profesi.(Red/Bar)

PUBLIK SOSIAL
Terpanggil Bangun Jembatan Pers dan Polri, Alya Cahya Dorong
poskotapetir 0

Terpanggil Bangun Jembatan Pers dan Polri, Alya Cahya Dorong Kolaborasi Strategis Demi Stabilitas Nasional, (foto: istimewa/dok.google)

JAKARTA — Suasana hangat, akrab, dan penuh semangat kolaborasi mewarnai kegiatan silaturahmi yang digelar Alya Cahya, S.H., Ketua Bidang XII BPP HIPMI Womenpreneur, Sekretaris Jenderal KAPMI, sekaligus CEO LPK Profesia Pro, bersama sejumlah insan pers di Kopi Oey Melawai, kawasan Blok M, Jakarta Selatan

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antara kalangan media dan berbagai elemen masyarakat, tetapi juga menjadi ruang diskusi yang produktif dalam membangun sinergi positif antara insan pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna mendukung terciptanya stabilitas sosial, keamanan, dan pembangunan nasional.

Dalam kesempatan itu, Alya Cahya menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerahkan masyarakat. Menurutnya, media memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran publik sekaligus menjaga iklim sosial yang sehat melalui penyebaran informasi yang bertanggung jawab.

“Pers memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengawal jalannya pembangunan. Karena itu, hubungan yang harmonis antara media, masyarakat, dan berbagai institusi, termasuk Polri, perlu terus dirawat dan diperkuat,” ujar Alya Cahya.

Sebagai figur muda yang aktif dalam bidang kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan perempuan, Alya menilai keberadaan media yang profesional menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan publik, mendukung iklim investasi, serta memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Alya juga menyampaikan apresiasi kepada Polri atas berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Menurutnya, di era digital yang ditandai dengan derasnya arus informasi, kolaborasi yang erat antara pers dan Polri menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Lebih dari sekadar memberikan apresiasi, Alya mengaku dirinya merasa terpanggil untuk turut mengambil bagian dalam memperkuat hubungan yang konstruktif antara media dan Polri. Ia menilai kedua institusi tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga kehidupan demokrasi, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan ruang sosial yang aman dan kondusif.

Menurut Alya, media berfungsi sebagai jembatan informasi dan kontrol sosial, sementara Polri memiliki tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Ketika keduanya berjalan dalam semangat kemitraan yang sehat dan profesional, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Saya meyakini bahwa pers yang profesional dan Polri yang Presisi merupakan dua kekuatan penting yang dapat berjalan beriringan untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, saya merasa terpanggil untuk terus mendorong dan memperkuat ruang-ruang kolaborasi yang positif demi kepentingan masyarakat dan bangsa,” ungkapnya.

Alya berharap komunikasi dan hubungan baik yang telah terbangun antara insan pers dan Polri dapat terus ditingkatkan melalui berbagai forum dialog, silaturahmi, dan kerja sama yang konstruktif. Menurutnya, keterbukaan komunikasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di masa depan.

Sejumlah wartawan yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka menilai forum silaturahmi yang berlangsung secara informal ini menjadi sarana yang efektif untuk bertukar gagasan, memperkuat komunikasi, sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antarberbagai elemen masyarakat.

Dalam suasana santai sambil menikmati hidangan di Kopi Oey Melawai, para peserta juga berdiskusi mengenai berbagai isu aktual, mulai dari tantangan dunia jurnalistik di era digital, pentingnya verifikasi informasi, hingga upaya bersama dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Selain membahas perkembangan dunia pers, diskusi turut menyoroti pentingnya kolaborasi antara kalangan pengusaha, organisasi kemasyarakatan, media, dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kegiatan silaturahmi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik antara insan pers, masyarakat, dunia usaha, dan aparat penegak hukum. Diharapkan, sinergi yang terjalin dapat semakin memperkuat semangat kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Laporan : Bar.S

HUKUM SOSIAL
Wartawan Senior PWI Jaya Merasa Dirugikan, Minta Manajemen Warung Saung Kita..
poskotapetir 0

Wartawan Senior PWI Jaya Merasa Dirugikan, Minta Manajemen Warung Saung Kita Jakarta Barat Bertindak Tegas terhadap Oknum Karyawan,

Foto: Suasana saat di Warung Saung Kita, kawasan Grogol, Jakarta barat (istimewa)

WARTAWAN SENIOR PWI JAYA MERASA TIDAK NYAMAN ATAS PELAYANAN OKNUM KARYAWAN, MINTA MANAJEMEN WARUNG SAUNG KITO LAKUKAN EVALUASI

JAKARTA — Wartawan senior yang juga Ketua Umum API Nusantara, Wiwik Putriana, S.S., PH., mengaku mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan saat berkunjung ke Warung Saung Kito yang berlokasi di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Menurut keterangan yang disampaikan, peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya sedang berada di lokasi usaha kuliner tersebut sebagai pelanggan.

Dalam kunjungannya, Wiwik Putriana menilai terdapat tindakan dari salah seorang oknum karyawan berinisial Y (25) yang dianggap tidak mencerminkan standar pelayanan yang baik kepada konsumen.

Atas kejadian tersebut, Wiwik Putriana menyampaikan keberatannya kepada pihak manajemen Warung Saung Kito dan berharap adanya perhatian serius terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, seorang supervisor berinisial LN (30) berupaya melakukan mediasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. LN juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan serta melakukan evaluasi internal terhadap karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan.

Wiwik Putriana berharap kejadian yang dialaminya dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen agar pelayanan kepada pelanggan semakin profesional, ramah, dan berorientasi pada kenyamanan konsumen.

“Sebagai konsumen, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali kepada pelanggan lainnya. Saya percaya setiap usaha memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kenyamanan dan kepercayaan para pengunjung,” ujar Wiwik Putriana.

Menurutnya, setiap pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, profesional, dan menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang maupun profesinya.

Sementara itu, penyelesaian secara baik dan kekeluargaan diharapkan dapat menjadi jalan terbaik bagi seluruh pihak. Langkah pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting untuk menjaga reputasi usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan komunikasi yang terbuka serta sikap profesional dari seluruh pihak, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
(Bar)

Catatan Redaksi:
Rilis pers ini disusun berdasarkan keterangan dari pihak yang menyampaikan keberatan atas pelayanan yang diterimanya. Pihak manajemen Warung Saung Kito maupun pihak terkait lainnya memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional.