HUKUM
Panggilan Ke 2 Bareskrim Polri, Keluarga Niko Naput dan 3 Staf BPN Mabar Dimintai Klarifikasi
poskotapetir 0

Panggilan Ke 2 Bareskrim Polri: Erwin Santosa Kadiman alias Erwin Bebek, Keluarga Niko Naput dan 3 Staf BPN Mabar Dimintai Klarifikasi

[Foto: istimewa]

Jakarta – Perkara dugaan pemalsuan surat dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan seluas kurang lebih 11 hektare di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memasuki babak lanjutan.

“Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali memanggil sejumlah pihak untuk menjalani klarifikasi kedua terkait laporan polisi yang dibuat oleh pelapor berinisial D,” kata Jon Kadis penasehar hukum ahli waris almarhun Ibrahim Hanta, kepada media, Kamis (17/6/2026) di Labuan Bajo.

Mrnurut dia, pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dugaan keterlibatan pihak lain (turut serta dan turut membantu). Selain itu dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas objek tanah yang menjadi sengketa.

“Dua sertifikat yang menjadi perhatian dalam perkara ini yakni SHM Nomor 02545 atas nama Maria Fatmawati Naput dan SHM Nomor 02549 atas nama Paulus Grant Naput, yang diterbitkan atas objek tanah di kawasan Keranga, Labuan Bajo, yang kemudian diketahui telah diperjualbelikan kepada Erwin Santosa Kadiman alias Santosa Kadiman, pemilik hotel St. Regis Labuan Bajo,” jelas Jon Kadis.

Erwin Kadiman Kembali Dipanggil Bareskrim

Dalam proses penyelidikan tersebut, Bareskrim Polri kembali melayangkan undangan klarifikasi kepada Erwin Santosa Kadiman, yang dalam laporan polisi disebut sebagai pihak terlapor sekaligus pihak yang membeli tanah dari almarhum Nikolaus Naput.

Erwin dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyelidik Dittipidum Bareskrim Polri pada:

Senin, 22 Juni 2026 pukul 09.00 WIB Sampai Selesai

Bertempat di Kantor Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin/Bareskrim Polri Lantai 4, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pemanggilan tersebut merupakan kali kedua terhadap Erwin Santosa Kadiman dalam rangka meminta penjelasan terkait proses perolehan dan dokumen yang berkaitan dengan objek tanah tersebut.

Keluarga Nikolaus Naput Turut Dimintai Keterangan

Selain Erwin Kadiman, Bareskrim Polri juga kembali meminta keterangan dari Maria Fatmawati Naput dan Paulus Grant Naput sebagai pihak yang tercatat dalam dua SHM yang menjadi objek penyelidikan.

Maria Fatmawati Naput dijadwalkan hadir memberikan klarifikasi pada: Senin, 22 Juni 2026 pukul 15.00 WIB sampai selesai

Sementara Paulus Grant Naput dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada: Senin, 22 Juni 2026 pukul 13.00 WIB sampai selesai.

“Pemanggilan terhadap keduanya dilakukan untuk mendalami proses penerbitan sertifikat, riwayat penguasaan tanah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek tanah di Keranga tersebut,” ucap Jon Kadis.

Sejumlah Pejabat BPN Manggarai Barat Juga Dipanggil

Tidak hanya pihak pemilik sertifikat dan pembeli tanah, Bareskrim Polri juga meminta klarifikasi terhadap sejumlah staf Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan sertifikat tersebut.

Adapun jadwal klarifikasi kedua terhadap staf BPN Manggarai Barat yakni:

  1. I Ketut Suarsana.
    Selasa, 23 Juni 2026 pukul 09.00 WIB sampai selesai.
  2. Stephanus Kakut.
    Selasa, 23 Juni 2026 pukul 13.00 WIB sampai selesai.
  3. Konstantinus Lalu.
    Selasa, 23 Juni 2026 pukul 15.00 WIB sampai selesai.

Tindak Lanjut Laporan Polisi Nomor LP/B/96/II/2026

Menurut Jon Kadis, pemanggilan sejumlah pihak tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B/96/II/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 Februari 2026 dengan pelapor berinisial S.

Dalam dokumen penyelidikan Bareskrim Polri disebutkan, perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat, dugaan turut serta, turut membantu, serta dugaan penyalahgunaan wewenang. Dimana berkaitan dengan penerbitan dua Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas sekitar 11 hektare di wilayah Keranga, Labuan Bajo.

“Dugaan peristiwa tersebut disebut terjadi pada 31 Januari 2017 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,” terangnya.

Kemudian, dalam surat undangan klarifikasi yang diterima media ini, penyidik Bareskrim Polri juga meminta para pihak yang dipanggil untuk membawa dokumen, data, maupun keterangan yang berkaitan. Terutama dalam hal perkara tersebut guna mendukung proses penyelidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang dipanggil terkait materi klarifikasi yang akan disampaikan kepada penyelidik Bareskrim Polri.

Media ini masih berupaya memperoleh tanggapan dari seluruh pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (red)

HUKUM
Dinilai Tanpa Bukti Jelas, Deportasi Artem Kotukhov Kembali
poskotapetir 0

Dinilai Tanpa Bukti Jelas, Deportasi Artem Kotukhov Kembali Dipersoalkan Ketum LANN

JAKARTA– Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika Nasional (LANN), Ibrahim Saehaia, mendatangi Kantor Imigrasi untuk menindaklanjuti permohonan pembatalan status pencekalan (cekal) atas nama Artem Kotukhov, anggota LANN Provinsi Bali yang telah dideportasi sejak 14 Juni 2023.

Dalam keterangannya, Ibrahim mengaku prihatin terhadap proses yang dinilainya berlarut-larut dan belum memberikan kejelasan mengenai dasar hukum deportasi yang dikenakan terhadap Artem Kotukhov.

Menurut Ibrahim, terdapat sejumlah kejanggalan mendasar dalam kasus tersebut. Artem disebut dideportasi berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian, namun hingga saat ini pihaknya mengaku belum pernah memperoleh bukti yang menjelaskan secara rinci dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

“Kami sangat menghormati penegakan hukum. Jika memang terbukti bersalah, kami tidak akan melindungi siapa pun dan justru mendukung agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun hingga detik ini, kami belum mendapatkan bukti yang menunjukkan kesalahan yang dituduhkan kepada Artem. Tidak ada kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi, siapa korbannya, maupun barang bukti yang mendasarinya. Ini yang menurut kami perlu dijelaskan secara terbuka,” tegas Ibrahim.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek keimigrasian, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, saya memohon kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum dan perlindungan HAM, agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Secara khusus kami berharap pihak Imigrasi dapat meninjau kembali dan mencabut status cekal terhadap Artem Kotukhov apabila memang tidak ditemukan dasar yang kuat untuk mempertahankannya,” lanjutnya.

Permohonan tersebut juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pemangku kepentingan terkait agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan, objektif, dan berkeadilan, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk terhadap citra penegakan hukum Indonesia di mata publik maupun masyarakat internasional.

Sebelumnya, pada 17 Juni 2026, Ibrahim Saehaia telah melaporkan dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait proses deportasi Artem Kotukhov yang menurutnya mengandung berbagai kejanggalan.

Dalam laporan tersebut, turut diserahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung yang diklaim mencakup identitas pihak-pihak yang diduga terlibat, bukti percakapan, bukti transfer, serta dokumen lain yang dianggap relevan untuk mengungkap duduk perkara secara menyeluruh.

LANN berharap seluruh laporan dan bukti yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak. (Red/Bar)

HUKUM PENDIDIKAN PUBLIK
Advokat Muda Berprestasi, Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing
poskotapetir 0

Judul: Advokat Muda Berprestasi, Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing Lanjutkan Pendalaman Hukum Pidana di Jenjang Magister

Teks Foto: Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing S.H(kiri) (Dok.Google/Ist)

JAKARTA – Semangat menuntut ilmu kembali ditunjukkan oleh Pangidoan Terbit Ropu Lumbantobing, S.H., seorang advokat muda yang saat ini tengah melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas (Unika Santo Thomas), Medan.

Setelah sebelumnya mencatatkan prestasi akademik membanggakan dengan meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00, Pangidoan kini melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan akademiknya dengan memilih Konsentrasi Hukum Pidana pada Program Magister Hukum Universitas Katolik Santo Thomas sebagaimana surat pemberitahuan pemilihan konsentrasi yang diterbitkan Program Pascasarjana Fakultas Hukum.

Pilihan tersebut sejalan dengan komitmennya sebagai praktisi hukum yang terus berupaya memperdalam wawasan, meningkatkan kapasitas intelektual, serta memperkuat pemahaman terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

Bagi Pangidoan, pendidikan bukan sekadar meraih gelar akademik, melainkan bagian dari proses pembelajaran sepanjang hayat. Ia meyakini bahwa semakin tinggi ilmu yang dipelajari, semakin luas pula cakrawala pemahaman yang terbuka.

Dalam kesempatan tersebut, Pangidoan menyampaikan sebuah petuah yang menjadi sumber motivasinya dalam menempuh pendidikan lanjutan

“Dalamnya lautan dan tingginya gunung masih dapat diukur. Tetapi dalamnya ilmu tidak dapat terukur. Itulah yang menambah semangat saya untuk terus melanjutkan studi dan memperdalam pengetahuan.” Ujarnya , (15/6/2026)

Menurutnya, tantangan profesi hukum yang semakin kompleks menuntut setiap insan hukum untuk terus belajar, memperkaya wawasan, serta meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan memilih Konsentrasi Hukum Pidana pada jenjang Magister Hukum, Pangidoan berharap dapat memperdalam pemahaman mengenai sistem peradilan pidana, pembaruan hukum pidana, kebijakan publik, hingga berbagai perkembangan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Langkah akademik tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kesibukan sebagai advokat tidak menjadi penghalang untuk terus menimba ilmu. Sebaliknya, pendidikan dan profesi dapat berjalan beriringan sebagai sarana pengabdian dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

“Belajar tidak mengenal batas usia maupun profesi. Selama kesempatan masih ada, maka menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus terus dijaga,” ujar Pangidoan.

Perjalanan akademik yang ditempuhnya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa dan praktisi hukum, untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, kerja keras, disiplin, serta semangat belajar yang tidak pernah padam.

Redaksi PoskotaPetir/Bar.S

HUKUM
Kasus Batu Bara PLN EPI yang Hebohkan Publik Kini Seolah Tenggelam
poskotapetir 0

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, (istimewa/foto:dok.google/ist)

JAKARTA– Publik patut mengingat kembali kasus dugaan korupsi pengadaan batu bara di lingkungan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang sempat menjadi sorotan luas pada 2025.

Meski tudingan kerugian negara mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah dan menyeret nama pejabat tinggi penegak hukum, hingga kini belum terdengar perkembangan berarti terkait penanganan perkara tersebut.

Pada 28 Mei 2025, Koalisi Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari Indonesia Police Watch (IPW), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), dan Perekat Nusantara mendatangi Istana Negara untuk menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto

Mereka mendesak Presiden memerintahkan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan batu bara PLN EPI dengan memanfaatkan sistem digital pengelolaan batu bara terintegrasi guna mengungkap dugaan manipulasi kualitas dan harga batu bara yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun.

Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi, Ronald Lobloby, saat itu menyebut terdapat dugaan permainan kualitas batu bara hingga mencapai sekitar 40 persen dari total kebutuhan batu bara PLN EPI. Praktik tersebut diduga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah fantastis.

Menurut Ronald, batu bara yang dipasok ke sejumlah PLTU PLN memiliki kualitas sekitar 3.000 GAR (Gross As Received), jauh di bawah spesifikasi kebutuhan boiler pembangkit yang seharusnya berada pada rentang 4.400 hingga 4.800 GAR.
“Dengan kebutuhan batu bara PLN EPI mencapai 161,2 juta metric ton pada tahun 2023, potensi kerugian negara akibat manipulasi kualitas dan harga batu bara dapat mencapai rata-rata Rp15 triliun per tahun,” ungkap Ronald saat memberikan keterangan di kawasan Istana Negara.

Dengan kebutuhan batu bara PLN EPI mencapai 161,2 juta metric ton pada tahun 2023, potensi kerugian negara akibat manipulasi kualitas dan harga batu bara dapat mencapai rata-rata Rp15 triliun per tahun,” ungkap Ronald saat memberikan keterangan di kawasan Istana Negara.

Tiga perusahaan yang disebut dalam laporan itu adalah PT Oktasan Baruna Persada, PT Rizky Anugrah Pratama, dan PT Buana Rizky Armia. Ketiganya diduga memasok batu bara dengan kualitas lebih rendah dari spesifikasi kontrak.

Koalisi mengklaim, praktik tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sedikitnya Rp5 triliun hingga tahun 2025 hanya dari kontrak yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Angka itu disebut belum termasuk biaya tambahan yang harus ditanggung negara akibat menurunnya performa pembangkit, meningkatnya biaya pemeliharaan, serta percepatan kerusakan peralatan PLTU, khususnya boiler dan sistem penanganan batu bara.

Dalam surat terbukanya kepada Presiden, Koalisi Sipil Anti Korupsi menyatakan mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintahan Prabowo. Namun mereka mengingatkan bahwa komitmen tersebut akan kehilangan makna apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan di sektor penegakan hukum justru dibiarkan tanpa pengusutan.

“Berdasarkan hasil penelitian mendalam yang kami lakukan terhadap kinerja Febrie Adriansyah selama menjabat Jampidsus, ditemukan fakta-fakta yang dapat dipandang bahwa selama ini publik dan bahkan Kepala Negara telah dikelabui,” kata Ronald saat itu.

Hingga kini, lebih dari setahun setelah laporan dan surat terbuka tersebut disampaikan ke Istana, publik belum mendapatkan penjelasan memadai mengenai tindak lanjut audit investigatif maupun perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLN EPI tersebut.

Kasus yang sempat menghebohkan ruang publik itu kini seolah tenggelam, meski nilai kerugian negara yang ditudingkan tidaklah kecil dan menyangkut sektor strategis ketenagalistrikan nasional.

HUKUM
Publik Harus Objektif Menyikapi Kasus Raffi Ahmad
poskotapetir 0

Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI: Publik Harus Objektif Menyikapi Kasus Raffi Ahmad, Penegakan Hukum Berdasarkan Bukti Bukan Asums

Jakarta – Kepala Bidang Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI menegaskan bahwa penyebutan nama seseorang dalam proses penyidikan maupun persidangan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

Dalam negara hukum, setiap proses penegakan hukum harus berlandaskan alat bukti yang sah serta mekanisme hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, munculnya nama Raffi Ahmad dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dipahami secara proporsional oleh masyarakat.

Penyebutan nama dalam fakta persidangan maupun proses penyidikan bukanlah bentuk penetapan kesalahan, melainkan bagian dari proses pencarian dan pengungkapan fakta hukum.
“Konstitusi Indonesia menjamin prinsip due process of law.

Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan dari tindakan yang bersifat menghakimi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Konsekuensinya, seluruh proses penegakan hukum wajib dilaksanakan secara sah, objektif, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut prinsip pembuktian yang ketat dan tidak memberikan ruang bagi penghukuman berdasarkan dugaan, asumsi, ataupun opini publik.

Selain itu, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan prinsip fundamental yang wajib dihormati.

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan harus tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI menegaskan bahwa prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk figur publik seperti Raffi Ahmad.
Status sebagai tokoh publik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak konstitusional seseorang maupun membentuk penghakiman sebelum proses hukum selesai.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Karena itu, penyebaran tuduhan yang belum terbukti secara hukum berpotensi menimbulkan kerugian sosial maupun hukum bagi pihak yang bersangkutan.

“Dalam perspektif reformasi hukum, masyarakat harus mampu membedakan antara informasi yang muncul dalam proses penyidikan dengan fakta hukum yang telah terbukti. Negara hukum tidak mengenal penghukuman berdasarkan persepsi, melainkan berdasarkan alat bukti yan sah dan putusan pengadilan,” tegasnya.

DPN PERMAHI mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea dan Cukai secara profesional, independen, dan tanpa intervensi.

Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah, dan prinsip kepastian hukum.

Menurutnya, menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak warga negara merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, seluruh pihak diimbau untuk menunggu hasil proses hukum secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan seseorang sebelum terdapat bukti yang cukup serta putusan yang sah menurut hukum.

::

HUKUM
Warga Binaan Dibekali Pemahaman PK, LBH Parsaoran Tegaskan Hak Hukum
poskotapetir 0

Warga Binaan Dibekali Pemahaman PK, LBH Parsaoran Tegaskan Hak Hukum Tidak Hilang di Balik Jeruji


P.SIANTAR – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran Cabang Simalungun kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses terhadap keadilan dengan menggelar kegiatan Pemberdayaan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Pematangsiantar, Minggu (8/6/2026)

Kegiatan yang mengusung tema “Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) bagi Masyarakat Miskin” tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan LBH Parsaoran dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan yang tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan bantuan hukum.

Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman mengenai hak-hak hukum warga negara, mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali (PK), akses terhadap bantuan hukum gratis, hingga pentingnya pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.

Direktur LBH Parsaoran Cabang Simalungun, Marihot F. Sinaga, S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari misi kemanusiaan dan penegakan hukum yang inklusif.

“Ini merupakan kegiatan pemberdayaan hukum yang kesekian kali kami laksanakan di Lapas Narkotika Pematangsiantar.

Kami ingin memastikan setiap warga binaan memahami hak-hak hukumnya, karena keadilan tidak boleh berhenti hanya karena seseorang sedang menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan,” ujar Marihot.

Menurutnya, bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh negara dan harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun kondisi sosial.

Dalam sesi pemberdayaan tersebut, warga binaan juga dibekali pengetahuan praktis mengenai tata cara memperoleh bantuan hukum gratis, peran penasihat hukum dalam proses peradilan, serta pentingnya memahami prosedur hukum secara menyeluruh agar dapat menjalani setiap tahapan dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Narkotika Pematangsiantar, Pujiono Slamet, A.Md.IP., S.E., M.Si., melalui Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Krispinus Tarigan, A.Md.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, program pemberdayaan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum warga binaan sekaligus membangun kesadaran hukum yang lebih baik selama menjalani proses pembinaan di dalam lapas.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena memberikan manfaat yang nyata bagi warga binaan. Literasi hukum yang baik akan membantu mereka memahami hak dan kewajibannya serta mendorong terciptanya proses pembinaan yang lebih efektif,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Hukum Nasional yang bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga bantuan hukum dan institusi negara dalam mewujudkan prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.

LBH Parsaoran Cabang Simalungun bersama Lapas Kelas IIA Narkotika Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala, baik di lingkungan pemasyarakatan maupun di tengah masyarakat luas, sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
(Red)

HUKUM
DPP GMPRI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan
poskotapetir 0

GMPRI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan di DPRD Kabupaten Tangerang

JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026), pukul 17.00 WIB. Dalam kesempatan tersebut, DPP GMPRI menyampaikan desakan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan transparan terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat di lingkungan DPRD Kabupaten Tangerang.

Dalam pernyataannya, GMPRI meminta Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terkait, termasuk dua anggota DPRD Kabupaten Tangerang, yakni Aida Hubaedah dan Nonce Thendean, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

GMPRI menilai bahwa pengusutan perkara yang berkembang di DPRD Kabupaten Tangerang tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam mengusut berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup,” tegas perwakilan DPP GMPRI dalam konferensi pers tersebut.

Selain itu, GMPRI juga mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit dan penelusuran terhadap aliran keuangan yang berkaitan dengan para pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

Enam Tuntutan DPP GMPRI

  1. Mendesak Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa Aida Hubaedah dan Nonce Thendean terkait berbagai dugaan yang berkembang di ruang publik.
  2. Meminta seluruh pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Tangerang memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme dan penyaluran dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
  3. Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang mengambil langkah transparan terkait pengelolaan dan pemanfaatan kendaraan siaga yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
  4. Mendorong BPK RI dan PPATK melakukan audit serta penelusuran terhadap rekening keuangan seluruh pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Tangerang.
  5. Mendorong BPK RI dan PPATK melakukan audit terhadap rekening keuangan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang beserta Sekretaris DPRD Kabupaten Tangerang.
  6. Meminta BPK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dan Kejaksaan Agung RI melakukan audit menyeluruh terhadap program hibah pengadaan mobil siaga yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang pada periode 2014–2024.

GMPRI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan daerah. Organisasi ini juga menyatakan dukungan penuh kepada BPK RI, KPK RI, PPATK, serta Kejaksaan Agung RI dalam upaya membongkar dan menindak setiap dugaan praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat.

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) merupakan organisasi kepemudaan yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik, pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta advokasi kepentingan masyarakat dan generasi muda Indonesia.(RED/BAR.S)

HUKUM SOSIAL
Wartawan Senior PWI Jaya Merasa Dirugikan, Minta Manajemen Warung Saung Kita..
poskotapetir 0

Wartawan Senior PWI Jaya Merasa Dirugikan, Minta Manajemen Warung Saung Kita Jakarta Barat Bertindak Tegas terhadap Oknum Karyawan,

Foto: Suasana saat di Warung Saung Kita, kawasan Grogol, Jakarta barat (istimewa)

WARTAWAN SENIOR PWI JAYA MERASA TIDAK NYAMAN ATAS PELAYANAN OKNUM KARYAWAN, MINTA MANAJEMEN WARUNG SAUNG KITO LAKUKAN EVALUASI

JAKARTA — Wartawan senior yang juga Ketua Umum API Nusantara, Wiwik Putriana, S.S., PH., mengaku mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan saat berkunjung ke Warung Saung Kito yang berlokasi di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Menurut keterangan yang disampaikan, peristiwa tersebut terjadi ketika dirinya sedang berada di lokasi usaha kuliner tersebut sebagai pelanggan.

Dalam kunjungannya, Wiwik Putriana menilai terdapat tindakan dari salah seorang oknum karyawan berinisial Y (25) yang dianggap tidak mencerminkan standar pelayanan yang baik kepada konsumen.

Atas kejadian tersebut, Wiwik Putriana menyampaikan keberatannya kepada pihak manajemen Warung Saung Kito dan berharap adanya perhatian serius terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap pelanggan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, seorang supervisor berinisial LN (30) berupaya melakukan mediasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. LN juga menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan serta melakukan evaluasi internal terhadap karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan.

Wiwik Putriana berharap kejadian yang dialaminya dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen agar pelayanan kepada pelanggan semakin profesional, ramah, dan berorientasi pada kenyamanan konsumen.

“Sebagai konsumen, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali kepada pelanggan lainnya. Saya percaya setiap usaha memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kenyamanan dan kepercayaan para pengunjung,” ujar Wiwik Putriana.

Menurutnya, setiap pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, profesional, dan menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang maupun profesinya.

Sementara itu, penyelesaian secara baik dan kekeluargaan diharapkan dapat menjadi jalan terbaik bagi seluruh pihak. Langkah pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting untuk menjaga reputasi usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan komunikasi yang terbuka serta sikap profesional dari seluruh pihak, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
(Bar)

Catatan Redaksi:
Rilis pers ini disusun berdasarkan keterangan dari pihak yang menyampaikan keberatan atas pelayanan yang diterimanya. Pihak manajemen Warung Saung Kito maupun pihak terkait lainnya memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional.

HUKUM
Usai Menang Perdata hingga PK Melawan PT Paramount, Komang Ani Hadapi Proses Pidana
poskotapetir 0

Usai Menang Perdata hingga PK Melawan PT Paramount, Komang Ani Hadapi Proses Pidana; Kuasa Hukum Minta Penegakan Hukum Objektif

JAKARTA — Keluarga dan tim kuasa hukum Komang Ani Susana menyampaikan keberatan atas proses pidana yang kini menjerat Komang Ani, setelah sebelumnya yang bersangkutan memenangkan sengketa perdata terkait kepemilikan tanah hingga tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut pihak keluarga, perjuangan hukum atas tanah yang berlangsung sejak tahun 2012 telah menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hak kepemilikan atas objek sengketa.

Namun setelah proses perdata selesai, Komang Ani justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan penggunaan surat palsu.

Kuasa hukum Komang Ani menilai perkara pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari riwayat sengketa pertanahan yang sebelumnya telah diuji dalam proses perdata dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, surat yang saat ini dipersoalkan dalam perkara pidana sebelumnya telah diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam proses perdata dan tidak dinyatakan bermasalah dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pihak keluarga menyampaikan beberapa alasan yang menurut mereka perlu menjadi perhatian dalam penanganan perkara ini, antara lain:

Komang Ani disebut telah memenangkan perkara perdata sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
Berdasarkan surat hasil pengawasan internal yang dikutip pihak keluarga, disebutkan belum ditemukan cukup bukti terkait dugaan tindak pidana penggunaan surat palsu sebagaimana yang dipersangkakan.

Pihak keluarga menyatakan dokumen yang dipersoalkan diterbitkan melalui mekanisme administrasi desa pada saat pejabat terkait masih aktif menjalankan fungsi pemeriksaan administratif.

Dokumen tersebut menurut keluarga telah digunakan dan diuji dalam proses persidangan perdata tanpa dinyatakan sebagai dokumen palsu.

Keluarga menilai terdapat perbedaan perlakuan hukum karena pihak penerbit dokumen tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Kuasa hukum juga mengajukan penangguhan penahanan, dengan mempertimbangkan kondisi usia dan kesehatan Komang Ani.

Selain itu, keluarga mengaku mempertanyakan adanya tawaran penyelesaian setelah penahanan terjadi.
Menurut keterangan keluarga, terdapat penawaran nilai pembebasan tanah sekitar Rp5 juta per meter persegi dengan mekanisme pembayaran bertahap, sementara mereka merujuk pada nilai yang menurut mereka tercermin dalam putusan perdata sekitar Rp30 juta per meter persegi untuk objek yang disengketakan. Pernyataan ini merupakan versi pihak keluarga dan belum diuji dalam proses hukum lebih lanjut.

Keluarga menyatakan perjuangan mempertahankan hak atas tanah telah berlangsung lebih dari 12 tahun dan berharap seluruh proses hukum berjalan objektif, transparan, serta menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami berharap ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara. Jika memang ada putusan yang telah final, maka seluruh proses berikutnya juga perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sudah diuji di pengadilan,” demikian disampaikan pihak keluarga.

Di sisi lain, hingga rilis ini disusun, ruang klarifikasi dan tanggapan dari pihak terlapor maupun aparat penegak hukum tetap terbuka untuk menjaga asas keberimbangan informasi.(Red)

HUKUM
CATAT!! Ir. H. Ahmad Faizir Sani, M.M. Resmi Kembali Menakhodai..
poskotapetir 0

Penuh Syukur dan Terima Kasih, Ir. H. Ahmad Faizir Sani, M.M. Resmi Kembali Menakhodai BMA Rejang Lebong Periode 2026–2031

[ Foto: istimewa]

REJANG LEBONG — Dengan penuh rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab, Ir. H. Ahmad Faizir Sani, M.M. menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk memimpin Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong untuk masa bakti 2026–2031.

Beliau menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kehormatan pribadi, melainkan titipan besar untuk terus menjaga marwah adat, memperkuat persatuan masyarakat, melindungi nilai-nilai budaya, serta memastikan adat dan kearifan lokal tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah dan penguatan jati diri bangsa.

“Pertama dan utama, saya memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan izin-Nya, amanah besar ini kembali dipercayakan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Ketua BMA Rejang Lebong. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan jujur, adil, penuh kebijaksanaan, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan generasi yang akan datang.”

Beliau juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terus memberikan ruang bagi pelestarian adat, budaya, dan nilai luhur Nusantara sebagai bagian dari kekuatan bangsa.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada NKRI yang terus menjaga persatuan dalam keberagaman dan memberikan ruang yang terhormat bagi adat, budaya, serta nilai luhur Nusantara dalam perjalanan pembangunan bangsa.”

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, khususnya kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, SSTP., M.Si., atas dukungan terhadap sinergi pembangunan dan pelestarian nilai adat di Kabupaten Rejang Lebong.

Penghormatan yang sama turut disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Iwan Sumantri, S.E., M.M. (Iwan Badar) atas dukungan kelembagaan, komunikasi, serta penguatan tata kelola yang harmonis antara pemerintah dan unsur adat.

Secara khusus, Ketua BMA terpilih juga menyampaikan ucapan penghormatan dan terima kasih kepada Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu, Drs. H. S. Efendi, M.S., atas perhatian, dukungan, komunikasi yang baik, serta semangat persaudaraan yang selama ini terjalin dalam memperkuat eksistensi kelembagaan adat di Provinsi Bengkulu.

“Saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih secara khusus kepada Ketua BMA Provinsi Bengkulu, Bapak Drs. H. S. Efendi, M.S., atas dukungan, kebersamaan, dan komitmen dalam menjaga marwah adat serta memperkuat peran lembaga adat sebagai ruang pemersatu masyarakat. Semoga sinergi ini terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi kemajuan budaya dan masyarakat Bengkulu.”

Tidak lupa, beliau juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rejang Lebong yang selama ini terus menjaga stabilitas, keamanan, penegakan hukum, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif.
Ucapan penghormatan tersebut secara khusus disampaikan kepada:
Bapak Kapolres Rejang Lebong, atas dedikasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan rasa aman di tengah masyarakat;

Bapak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang Lebong, atas komitmen dalam penegakan hukum yang menjunjung keadilan dan ketertiban sosial;
Bapak Komandan Kodim (Dandim) Rejang Lebong, atas pengabdian dalam menjaga persatuan, ketahanan wilayah, dan semangat kebangsaan.

Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkopimda atas dukungan, perhatian, serta semangat kolaboratif dalam membangun ruang dialog dan pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada nilai-nilai Restorative Justice, yaitu penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, keadilan sosial, pemulihan hubungan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Kami memandang bahwa pendekatan Restorative Justice merupakan semangat yang sejalan dengan nilai luhur adat Nusantara, yaitu menyelesaikan persoalan dengan kebijaksanaan, pemulihan hubungan sosial, dan menjaga harmoni masyarakat.”
Beliau menambahkan bahwa kemajuan daerah tidak dapat dibangun sendiri.
“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, unsur TNI–Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga sosial, serta seluruh elemen bangsa agar Rejang Lebong semakin maju, aman, berbudaya, dan bermartabat.”

Tidak lupa, Ahmad Faizir Sani menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh keluarga besar adat nasional dan internasional yang memberikan doa, dukungan, serta solidaritas.

Ucapan penghargaan secara khusus disampaikan kepada Majelis Adat Indonesia (MAI) beserta seluruh jajaran; kepada Maharaja Kutai, keluarga besar Kerabat Diraja Nusantara, serta para pemangku adat lintas wilayah.

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada para sahabat dan relasi budaya dari Kuala Lumpur (Malaysia), Sarawak, Singapura, Filipina, India, dan Bangladesh yang terus menjaga hubungan persaudaraan dan kebudayaan lintas negara.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh putra-putri keturunan raja Nusantara, kerabat adat, relasi budaya, keluarga besar Depati Tiang Alam, serta kepada Ikatan Alumni Trisakti Angkatan 1986 atas dukungan moral, kebersamaan, dan persaudaraan yang terus terjalin.
Penghargaan turut disampaikan kepada para bangsawan dan budayawan Jawa Barat, serta kepada keluarga besar Rumah Pemenangan Prabowo–Gibran di Jalan Imam Bonjol atas semangat persatuan dan dukungan moral.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh raja, sultan, datuk, pangeran, ratu, tokoh adat, pemangku adat, budayawan, dan lembaga adat se-Nusantara yang terus menjaga warisan budaya dan semangat persatuan.

Ketua BMA terpilih juga menitipkan harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap nilai budaya sebagai fondasi bangsa.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa perjalanan pengabdian Ahmad Faizir Sani di bidang budaya dan masyarakat memperoleh perhatian dan apresiasi dari berbagai lingkungan kebudayaan, pendidikan, serta pemerintahan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi panjang dalam pelestarian budaya dan penguatan masyarakat.

Namun demikian, menurut beliau, seluruh capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.
“Penghargaan tertinggi bagi saya bukanlah gelar ataupun pengakuan, melainkan ketika adat tetap hidup, masyarakat tetap bersatu, generasi muda mencintai budayanya, dan Rejang Lebong terus maju dalam keberkahan.”

Mengakhiri pernyataannya, Ketua BMA terpilih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan perbedaan dan kembali bersatu.

“Kini saatnya kita kembali bergandengan tangan. Tidak ada lagi sekat dan perbedaan. Yang ada adalah semangat bersama untuk menjaga adat, melindungi hak ulayat, memperkuat silaturahmi, dan membangun Rejang Lebong yang bermartabat, berbudaya, dan berkemajuan.”

Bersatu Dalam Adat, Maju Bersama untuk Rejang Lebong
Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2026–2031.

Pemred : Wiwik Putriana