Business
TECNO POVA 8 Pro 5G Resmi Meluncur di Indonesia, Hadirkan Dual Chipset, Sony LYTIA™ 700C, dan Kolaborasi Eksklusif bersama Tonino Lamborghini
poskotapetir 0

Dirancang untuk menghadirkan performa, imaging, dan pengalaman pintar dalam satu perangkat. POVA 8 Pro 5G didukung MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G dan TECNO P1 Graphic Chip, 1.5K HyperLux AMOLED, dan baterai 6500mAh.

JAKARTA, 4 September 2026 — TECNO, merek teknologi inovatif berbasis AI, resmi meluncurkan TECNO POVA 8 Pro 5G di Indonesia, sekaligus memperkenalkan TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition sebagai bagian dari kolaborasi multi-tahun bersama brand lifestyle ikonik asal Italia, Tonino Lamborghini.

Menggabungkan performa powerful, kemampuan imaging, AI praktis, serta desain distinctive, TECNO POVA 8 Pro 5G dirancang untuk pengguna yang menginginkan pengalaman smartphone yang tidak hanya powerful, tetapi juga merepresentasikan karakter dan personal expression.

Sementara itu, edisi khusus Tonino Lamborghini membawa signature Italian design language ke dalam pengalaman penggunaan POVA 8 Pro 5G, memadukan karakter bold dan energy khas Tonino Lamborghini dengan teknologi dan inovasi TECNO.

 

Kolaborasi TECNO x Tonino Lamborghini: Italian Design Bertemu Performa Kencang POVA

Kolaborasi yang telah diumumkan pada awal 2026 antara TECNO dan Tonino Lamborghini menghadirkan TECNO POVA 8 Pro 5G Tonino Lamborghini Limited Edition, yang memadukan inovasi teknologi TECNO dengan karakter desain khas Italia dari Tonino Lamborghini.

Kolaborasi ini menggabungkan technical mastery TECNO dengan warisan craftsmanship, engineering, dan lifestyle experience Tonino Lamborghini.

Edisi khusus ini mengadopsi signature design language Tonino Lamborghini melalui kombinasi warna hitam dan merah yang merepresentasikan karisma dan energi, serta pola hexagonal yang merefleksikan kekuatan dan ketahanan.

Elemen ikonik Pulse Line menjadi focal point pada bagian belakang perangkat, terinspirasi dari mechanical precision dan aliran kinetic energy. Dipadukan dengan Signature Shield hexagonal pattern, konstruksi dual-layer menciptakan efek reflektif sekaligus memberikan kedalaman visual pada panel belakang. Logo Tonino Lamborghini dengan finishing metallic premium melengkapi karakter desain edisi khusus ini.

Identitas kolaborasi juga hadir hingga ke pengalaman penggunaan. Bespoke interface theme menampilkan ikon bernuansa hitam-merah dengan efek glass-like, dilengkapi boot animation yang menampilkan Pulse Line dan crimson energy serta ringtone khusus. Signature “L”, yang merepresentasikan heritage Tonino Lamborghini, turut hadir melalui Alive Matrix Display.

Sementara itu, TECNO POVA 8 Pro 5G mempertahankan karakter desain futuristis khas lini POVA dengan inspirasi interstellar spaceship. Garis geometris yang tegas, signature trinity camera module, dan semi-transparent back membentuk tampilan yang modern dan berkarakter.

Pada bagian belakang, Alive Matrix Display menghadirkan sistem pencahayaan dot-matrix dengan 177 LED beads yang dapat menjadi elemen interaktif sekaligus personalisasi.

Pengguna dapat memilih lebih dari 49 skenario pencahayaan untuk berbagai aktivitas, termasuk panggilan, notifikasi, musik, gaming, dan charging, serta membuat rangkaian pencahayaan sesuai preferensi mereka.

Melengkapi pengalaman tersebut, One-Tap Button pada sisi perangkat memberikan akses cepat ke aplikasi favorit, gaming actions yang dapat dikustomisasi, dan berbagai shortcut.

Dengan ketebalan hanya 7,39mm, TECNO POVA 8 Pro 5G tetap membawa baterai berkapasitas 6.500mAh, yang mampu mendukung hingga 27+ jam penggunaan TikTok atau 10+ jam Mobile Legends:

Bang Bang dalam sekali pengisian daya. Berdasarkan pengujian TECNO, baterai dapat beroperasi secara normal pada suhu -20°C hingga 60°C dan mempertahankan lebih dari 80% battery health setelah 2.000 siklus pengisian penuh, atau setara dengan masa penggunaan baterai hingga enam tahun.

TECNO POVA 8 Pro 5G tersedia dalam tiga pilihan warna: Arc White, Graphite Black, dan Tundra Green.

 

Dual Chipset: Performa Powerful, Tetap Dingin

TECNO POVA 8 Pro 5G menghadirkan Dual Chipset Gaming Performance yang menggabungkan platform 8-core MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G dengan TECNO P1 Graphic Chip.

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G dilengkapi intelligent scheduling untuk mengoptimalkan pembagian tugas, mendukung gaming berat, multitasking, hingga konektivitas 5G berkecepatan tinggi dengan tetap menjaga efisiensi daya.

Sementara itu, P1 Graphic Chip mengambil alih sebagian proses GPU rendering untuk meningkatkan performa grafis, sehingga mampu menghadirkan hingga 144FPS pada sejumlah game mainstream yang didukung, termasuk Mobile Legends: Bang Bang, PUBG, Call of Duty, dan Honor of Kings. Untuk game berat seperti Genshin Impact, Honkai: Star Rail, dan Wuthering Waves, perangkat dapat mencapai hingga 90FPS, sementara resolusi 1.5K juga tersedia pada lebih dari 30 game yang didukung, termasuk dukungan kualitas HDR pada game tertentu.

Untuk menjaga performa tetap optimal, TECNO POVA 8 Pro 5G dibekali 5K IceShield VC Cooling System. Sistem ini terdiri dari vapor chamber seluas 5.000mm² dengan arsitektur termal 9 lapis dan kontak tembaga langsung ke CPU, menghasilkan total area pembuangan panas lebih dari 22.000mm².

Dengan sistem pendinginan tersebut, perangkat mampu menjaga pelepasan panas dan performanya secara efektif bahkan saat digunakan dalam kondisi intens.

 

Kamera Sony LYTIA™ 700C dilengkapi OIS: Flagship Imaging untuk Berbagai Kondisi

Kondisi Untuk kebutuhan fotografi, TECNO POVA 8 Pro 5G membawa kamera utama SONY LYTIA™ 700C OIS, menggunakan sensor berukuran 1/1.56 inci. Sensor ini dilengkapi teknologi 2×2 OCL (On-Chip Lens) yang membantu menghadirkan autofocus lebih cepat dan presisi, termasuk dalam kondisi pencahayaan yang menantang.

Sensor SONY LYTIA™ 700C juga menawarkan area penerimaan cahaya yang lebih besar untuk membantu menghasilkan foto yang lebih jelas, terutama pada kondisi malam dan low-light.

Dukungan OIS (Optical Image Stabilization) turut membantu mengurangi efek blur akibat tangan yang bergerak, sehingga hasil foto handheld menjadi lebih tajam dan video dapat direkam dengan lebih stabil.

Bagi pengguna yang menginginkan detail lebih dalam, TECNO POVA 8 Pro 5G mendukung 2x lossless zoom serta mode 50MP high-pixel. Smartphone ini juga dilengkapi kamera ultra-wide 8MP untuk menangkap lanskap dan foto grup dengan cakupan yang lebih luas, serta kamera depan 13MP untuk selfie dan video call.

Melalui fitur FlashSnap, TECNO POVA 8 Pro 5G mampu menangkap rangkaian frame dalam waktu singkat, yang kemudian diproses secara cerdas oleh AI untuk mengkurasi hasil foto paling optimal bagi pengguna. Mulai dari aksi dengan pergerakan cepat, foto bersama, hingga momen spontan yang tidak terduga, fitur ini memastikan setiap bidikan menghasilkan best shot yang presisi cukup dengan mengaktifkan FlashSnap tanpa menekan shutter.

 

144Hz HyperLux AMOLED: Visual Imersif dengan Responsivitas Tinggi

Pengalaman visual TECNO POVA 8 Pro 5G diperkuat oleh layar 6,78 inci 1.5K 144Hz HyperLux AMOLED dengan adaptive refresh rate yang secara dinamis menyeimbangkan performa dan konsumsi daya.

Layar ini mendukung standar wide color gamut DCI-P3, yang digunakan dalam produksi film Hollywood, untuk menghadirkan reproduksi warna yang lebih kaya dan akurat. Dengan tingkat kecerahan puncak hingga 4.500 nits, layar tetap memberikan visibilitas yang baik dalam berbagai kondisi.

Untuk pengalaman gaming dan penggunaan sehari-hari yang lebih responsif, layar dibekali 240Hz touch sampling rate dan 2.800Hz instantaneous touch sampling rate, memberikan respons sentuhan yang cepat dan presisi.

TECNO POVA 8 Pro 5G juga menghadirkan Wet & Oily Finger Touch Recognition 2.0, yang memungkinkan layar tetap responsif saat digunakan dalam kondisi hujan, ketika tangan berkeringat, atau ketika jari terkena minyak maupun cairan tertentu.

Pengguna bahkan tetap dapat mengoperasikan smartphone melalui waterproof pouch saat melakukan aktivitas air.

 

AI Praktis untuk Aktivitas Sehari-hari

TECNO POVA 8 Pro 5G membawa berbagai fitur AI yang dirancang bukan sekadar sebagai teknologi tambahan, tetapi untuk memberikan manfaat nyata dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari produktivitas hingga kebutuhan komunikasi dan personal wellness.

Melalui AI YouTube Summary, pengguna dapat menyalin link YouTube dan secara otomatis mengubah video berdurasi panjang menjadi catatan yang lebih ringkas, lengkap dengan timeline markers, poin-poin penting, dan rangkuman terstruktur.

Sementara itu, All-Scenario Noise Cancellation secara otomatis mengenali voiceprint dari pembicara yang dituju dan menyaring suara lain di sekitar, termasuk suara manusia di latar belakang.

Pengguna dapat memilih berbagai mode sesuai kebutuhan, mulai dari panggilan telepon, recording, hingga meeting, sehingga suara tetap terdengar lebih jelas di tengah perjalanan maupun lingkungan kerja yang ramai.

Untuk kebutuhan fotografi, AI LightMaster 2.0 membantu menyempurnakan foto dengan menghilangkan flare, pantulan, dan bayangan yang tidak diinginkan sehingga hasil foto lebih siap untuk dibagikan.

TECNO POVA 8 Pro 5G juga menghadirkan AI Health, yang memungkinkan pengguna mengukur sejumlah metrik kesehatan, termasuk tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, detak jantung, dan laju pernapasan, melalui pemindaian wajah.

Berbagai smart tools lainnya turut melengkapi pengalaman AI pada TECNO POVA 8 Pro 5G, termasuk AI Writing untuk membantu menulis ulang, menyempurnakan, dan merangkum teks, serta AI Theme Generator yang memungkinkan pengguna menciptakan tema smartphone yang lebih personal.

Baca Juga: Agres Komputer Hadir di Harco Mangga Dua: Menjadi Solusi Teknologi Andal untuk Semua Kebutuhan Digital.

 

Durability Tinggi untuk Penggunaan Jangka Panjang

TECNO POVA 8 Pro 5G dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan penggunaan sehari-hari.

Layarnya menggunakan Corning Gorilla Glass 7i yang telah melewati 10.000 pengujian steel wool scratch. Perangkat juga memiliki perlindungan terhadap debu dan air dengan rating IP69K/69/68/66, serta memperoleh SGS 5-Star Drop Resistance Certification untuk memberikan perlindungan terhadap risiko benturan dan terjatuh dalam penggunaan sehari-hari.

Untuk memastikan pengalaman penggunaan yang aman dan lancar dalam jangka panjang, TECNO POVA 8 Pro 5G menjalankan HiOS 16 dan akan mendapatkan dua pembaruan Android OS serta tiga tahun security patches.

Selain hardware dan software yang ditawarkan, TECNO juga menyediakan tiga tahun gratis cloud storage sebesar 256GB bagi pengguna TECNO POVA 8 Pro 5G untuk membantu menjaga foto dan file tetap aman serta mudah diakses.

Di pasar tertentu, pengguna yang memenuhi syarat juga dapat memperoleh extended trial Google AI Plus selama tiga bulan dengan kapasitas 2TB tanpa biaya tambahan.*

SOSIAL
Syarikat Islam Luncurkan Logo Kongres ke-42 dalam Seminar Jakarta Berkelanjutan
poskotapetir 0

Foto: Syarikat Islam meluncurkan logo Kongres Nasional ke-42 dalam Seminar dan Dialog Publik “Jakarta Berkelanjutan” di TIM, Jakarta, (Istimewa)

 

JAKARTA — Syarikat Islam meluncurkan logo Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 dalam kegiatan Seminar dan Dialog Publik bertajuk “Jakarta Berkelanjutan”, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di TIM, Gedung Teater wahyu Sihombing, Jakarta. tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Nasional Syarikat Islam ke-42 yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 18–20 Oktober 2026

Acara dihadiri Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. sekjend SI yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry J. Juliantono, S.E., Ak., M.Si. , Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco, serta perwakilan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Peluncuran logo menjadi salah satu momentum penting menuju Kongres ke-42 yang mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati.”

Logo Kongres ke-42 menampilkan angka 42 yang dipadukan dengan lambang Syarikat Islam, elemen lingkaran serta panah berwarna emas yang mengarah ke atas. Identitas visual tersebut menggambarkan perjalanan panjang organisasi, persatuan, kesinambungan perjuangan, optimisme, serta semangat pembaruan dalam menghadapi tantangan zaman.

Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva menekankan bahwa Kongres ke-42 perlu menjadi momentum untuk memperkuat arah perjuangan organisasi, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

Menurut Hamdan, konsep dakwah ekonomi tidak cukup berhenti sebagai gagasan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam program dan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Semangat tersebut, kata Hamdan, memiliki keterkaitan dengan perjalanan sejarah Syarikat Islam yang sejak awal memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi, perdagangan, pemberdayaan, dan kemajuan masyarakat.

Hamdan juga mendorong agar konsolidasi menuju Kongres ke-42 menghasilkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat peran Syarikat Islam dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta.

Menurut Basri, tantangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan sosial, serta keberlanjutan ekonomi.

Karena itu, forum dialog seperti “Jakarta Berkelanjutan” dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pemikiran dan mendorong lahirnya gagasan yang dapat dikembangkan menjadi program nyata.

Sementara itu, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin menyoroti pentingnya ketahanan air sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan.

Menurut Arief, air merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, aktivitas ekonomi, kehidupan masyarakat, serta ketahanan kota dalam menghadapi perubahan iklim.

“Ketahanan air tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Arief dalam forum tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air secara bijak sekaligus menjaga lingkungan dan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Seminar dan Dialog Publik Jakarta Berkelanjutan menjadi ruang untuk membahas sejumlah tantangan perkotaan, mulai dari ketahanan air, lingkungan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan hingga partisipasi masyarakat

Kehadiran unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan perkotaan yang semakin kompleks.(BarS)

PUBLIK
Membongkar Gurita Pokir Rp1 Triliun dan Peran Ketua DPRA
poskotapetir 0

(Foto: istimewa)

 

JAKARTA — Rifqi menilai pengelolaan APBA, termasuk program yang berkaitan dengan Pokir, perlu ditempatkan dalam prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah penting dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kemiskinan dan Efektivitas Belanja

GAANAS juga mempertanyakan sejauh mana belanja pemerintah daerah mampu menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Aceh.

Rifqi mengatakan persoalan utama bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga kualitas perencanaan, ketepatan sasaran, mekanisme pengawasan, serta dampak nyata program terhadap masyarakat.

“Ketika anggaran besar tetapi kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan ekonomi masyarakat masih menjadi masalah serius, maka yang harus diperiksa adalah efektivitas kebijakan dan tata kelola anggarannya,” katanya.

Pengawasan Anggaran Bukan Persoalan Politik

GAANAS mengingatkan agar kritik terhadap pengelolaan APBA tidak dipandang sebagai persoalan identitas, kedaerahan, ataupun kepentingan politik.

Menurut Rifqi, transparansi dan pengawasan terhadap penggunaan uang negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik.

“Pengawasan terhadap uang negara tidak boleh diposisikan sebagai serangan terhadap Aceh. Justru transparansi anggaran adalah bagian dari upaya menjaga kepentingan Aceh dan masyarakat Aceh,” tegas Rifqi.

Empat Tuntutan GAANAS

Atas persoalan tersebut, GAANAS menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri, GAANAS meminta penelusuran dan pemeriksaan terhadap alokasi serta realisasi Pokir DPRA yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun, termasuk apabila ditemukan indikasi pengaturan proyek, konflik kepentingan, atau transaksi yang melanggar hukum.

Kedua, kepada Kementerian Dalam Negeri, GAANAS meminta pengawasan terhadap kesesuaian program Pokir dengan RKPD, prioritas pembangunan, serta ketentuan perencanaan dan penganggaran daerah.

Ketiga, kepada BPK RI, GAANAS mendorong pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) apabila terdapat dasar yang cukup untuk menilai aspek efektivitas dan kepatuhan dalam pengalokasian serta pelaksanaan anggaran.

Keempat, kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, GAANAS meminta informasi mengenai perencanaan, lokasi, nilai anggaran, pelaksana, dan realisasi program Pokir dibuka kepada publik secara transparan.

GAANAS menegaskan bahwa desakan tersebut bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Menurut organisasi itu, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak.

“Kalau semuanya sesuai aturan, transparansi dan audit akan membuktikannya. Tetapi kalau ada penyimpangan, aparat penegak hukum harus berani menindak tanpa melihat jabatan dan kekuatan politik,” tutup Rifqi. (Red)

 

 

PUBLIK
Dukung Astacita Poin 3 dan 6 Doni Hendra Finalkan Program Buka 10.000 Lapangan Pekerjaan di Tanah Datar
poskotapetir 0

Foto: Pengusaha Garment & Konveksi, Doni Hendra (kiri), bersama jajaran pendamping dan perwakilan masyarakat saat memperkuat sinergi serta membangun kepercayaan dengan calon investor di Jakarta. Doni Hendra menargetkan pembukaan 10.000 lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melalui pengembangan industri konveksi dan garment. (Dok.istimewa)

Jakarta – Pengusaha Garment dan Konveksi Doni Hendra mendorong terbangunnya sinergitas antara dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pihak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui pengembangan sektor konveksi dan garment melalui PT ASIACO BATAM INDONESIA, Doni Hendra berharap dapat membuka peluang kerja hingga 10.000 orang secara bertahap di 75 Desa di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Menurutnya, potensi sumber daya manusia di daerah perlu didukung dengan keterampilan, pelatihan, serta akses terhadap kesempatan kerja yang berkelanjutan. Dihubungi melalui selular ia menjelaskan
“harapannya kita tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun keterampilan dan kemandirian ekonomi masyarakat, ini membutuhkan sinergi dan gotong royong dari berbagai pihak, maka dari itu saya berupaya membangun kepercayaan dengan calon calon investor di Jakarta” ujar Doni.

Selain mendukung AstaCita Prabowo Gibran point 3 dan 6, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Doni menegaskan bahwa target 10.000 lapangan pekerjaan merupakan sebuah harapan besar yang membutuhkan proses, perencanaan, dan kolaborasi bersama agar dapat diwujudkan secara bertahap.
“kita ingin tumbuh bersama masyarakat Tanah Datar, dari keterampilan, lahir pekerjaan, dari pekerjaan, tumbuh ekonomi keluarga,” ucapnya seraya menutup pembicaraan.(Bar.S)

 

PUBLIK
26 Capaian Terukur Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
poskotapetir 0

R. HAIDAR ALWI, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

 

Jakarta, (28 September 2026) — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan kepemimpinan Polri di bawah Presiden Prabowo dengan capaian yang dapat diperiksa lewat data penindakan, realisasi program, produk hukum, dan survei independen. Bukti paling kuat terlihat pada pemberantasan narkoba dan judi online, dukungan ketahanan pangan, pembangunan jembatan desa, penanganan bencana, perlindungan pekerja, pengesahan UU Polri yang baru, dan kenaikan kepercayaan publik.

Berikut inventaris berdasarkan sumber yang tersedia sampai 28 September 2026, dari masa pemerintahan sejak 20 Oktober 2024.

A. Narkoba, Judi Online, Penyelundupan, dan Terorisme

1. Desk khusus dibentuk sejak awal pemerintahan. Desk pemberantasan narkoba dan judi online dibentuk sejak 4 November 2024. Hingga 11 Desember 2024, desk narkoba mengungkap 3.608 kasus dengan 3.965 tersangka dan barang bukti Rp2,88 triliun. Arahan Presiden dijawab dengan struktur kerja dalam hitungan pekan.
2. Penindakan narkoba berskala besar (posisi 1 Juli 2026). Sepanjang Januari–Juni 2026 Polri mengungkap 24.837 perkara dengan 32.792 tersangka. Barang buktinya 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763 ribu ekstasi, dan 59,2 juta obat keras, senilai Rp10,4 triliun. Pembaruan September: Bareskrim menyita 47,5 kilogram sabu asal Malaysia senilai sekitar Rp132,7 miliar di perairan Rokan Hilir, menangkap dua kurir dengan 21,2 kilogram sabu dan 25.607 ekstasi senilai Rp70,25 miliar di Pekanbaru, dan dalam tiga pengungkapan di Riau menyita lebih dari 97 kilogram sabu. Ini capaian penindakan, belum otomatis berarti peredaran menurun.
3. Pendekatan pembinaan mengikuti penindakan. Polri mentransformasi 148 kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba (posisi 1 Juli 2026).
4. Klaim “89 juta jiwa terselamatkan”. Kapolri menyatakan pengungkapan tersebut menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya narkoba. Ini estimasi yang dihitung dari barang bukti, bukan jumlah individu yang terverifikasi.
5. Judi online dibongkar dan diblokir. Menurut pidato Kapolri pada 1 Juli 2026, Polri mengungkap 718 kasus judi online dengan 1.164 tersangka, menyita barang bukti Rp1,75 triliun, dan memblokir 278 ribu situs atau konten bersama Komdigi. Polri juga mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola selama Piala Dunia 2026, bekerja sama dengan Komdigi dan PPATK. Pembaruan 3 September 2026: Bareskrim mengungkap tiga perkara baru, termasuk d46y jaringan 1xbet, ij8keren, dan empire88 dengan transaksi sekitar Rp1,03 triliun lewat satu penyedia pembayaran dan Rp51,99 miliar dana dibekukan. Di luar kepolisian, Komdigi mencatat 3.981.834 pemutusan akses sejak 20 Oktober 2024.
6. Sindikat judi online internasional di Hayam Wuruk terbongkar. Jaringan ini melibatkan 322 WNA yang mengelola 145 domain. Bareskrim menetapkan 287 WNA dan empat WNI sebagai tersangka.
7. Kebocoran penerimaan negara ditekan (posisi 1 Juli 2026). Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara bersama Ditjen Pajak dan Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 87 kontainer fatty matter dan POME. Satgas Gakkum Penyelundupan mengungkap 47 perkara dengan 24 tersangka, termasuk penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia. Kapolri juga melaporkan penyelamatan Rp756 miliar dari 464 kasus migas sepanjang 2026.
8. Nihil serangan teror sejak 2023. Polri mempertahankan status zero terrorist attack sejak 2023 lewat pendekatan lunak dan keras, serta memberi penanganan khusus kepada 137 anak terpapar radikalisme dan 130 anak terpapar kekerasan. Presiden Prabowo menyebut nol insiden terorisme sebagai prestasi yang perlu dihargai.

B. Ketahanan Pangan dan Gizi

9. Panen jagung 5,7 juta ton. Polri mencatat panen raya jagung 5,7 juta ton sejak 2025 hingga kuartal II 2026 (posisi 1 Juli 2026), dengan potensi lahan 1,37 juta hektare bersama Kementan dan 30.548 kelompok tani binaan. Program berlanjut pada kuartal III: pada September 2026 Polda Jatim memanen 20 hektare jagung varietas Bhayangkara di Banyuwangi dengan estimasi produktivitas 8–10 ton per hektare.
10. Panen serentak kuartal II 2026. Panen dilakukan di lahan 189.760 hektare dengan potensi hasil sekitar 1,23 juta ton. Angka ini “potensi”, belum realisasi tercatat. Sebagai contoh realisasi daerah, Polres Indramayu melaporkan hasil 437,226 ton dari lahan 64,5 hektare sepanjang Januari–September 2026.
11. Komoditas lain ikut dikembangkan. Polri memfasilitasi petani Sembalun, Lombok Timur, mengembangkan bawang putih di lahan 948 hektare dengan hasil 18.960 ton.
12. Gudang ketahanan pangan dibangun. Pada 16 Mei 2026 dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri. Dalam pidato HUT Bhayangkara, Kapolri menyebut Polri membangun 29 gudang ketahanan pangan.
13. Dapur Makan Bergizi Gratis Polri (posisi Juni 2026). Hingga Juni 2026, 1.415 SPPG telah dibangun: 828 beroperasi, 227 memasuki tahap operasional, dan 360 masih dibangun, dengan target 1.500 pada akhir 2026. Presiden memimpin peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Belum ada pembaruan angka nasional yang dipublikasikan setelah Juni.
14. Rantai pasok pangan melibatkan UMKM. Polri membangun ekosistem rantai pasok yang melibatkan 12.420 UMKM, kelompok tani, peternak, nelayan, dan koperasi, dengan fasilitas seperti greenhouse, kolam ikan bioflok, budidaya sapi, kambing, ayam, dan gudang sentral. Dapur SPPG Polri dilengkapi filter air, RO, UV, steamer, dan test kit, dan Kapolri menyatakan SPPG Polri mempertahankan zero accident (pernyataan pidato 1 Juli 2026).

C. Infrastruktur, Bencana, dan Kehadiran di Desa

15. Jembatan Merah Putih Presisi (posisi 13 Agustus 2026). Polri membangun dan merevitalisasi 895 jembatan swadaya di 30 Polda. Sebanyak 874 sudah selesai, 17 masih dibangun, dan empat masih direncanakan. Yang rampung panjang totalnya 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan bermanfaat bagi 2 juta orang. Ini lompatan dari posisi 1 Juli 2026, ketika 711 dari 775 jembatan telah selesai.
16. Pemulihan infrastruktur di wilayah bencana Sumatera. Polri membangun 47 jembatan, termasuk enam jembatan Bailey, serta 351 sumur bor dan 300 unit hunian tetap (posisi 1 Juli 2026). Polri ikut terlibat bersama BNPB dan Kementerian PKP dalam pembangunan huntap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
17. Operasi kemanusiaan bencana Sumatera. Polri mengerahkan 4.106 personel untuk mendistribusikan logistik, mengoperasikan ratusan alat berat, dan memberi layanan kesehatan bagi puluhan ribu korban. Personel juga mencari korban dengan anjing pelacak K9 serta mengevakuasi dan mengidentifikasi 1.146 jenazah.

D. Pelayanan dan Keselamatan Publik

18. Operasi Ketupat 2026. Kapolri melaporkan kecelakaan turun 5,3 persen dan fatalitas turun 30,4 persen. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas, dan perputaran uang selama mudik mencapai Rp161,8 triliun.

E. Perlindungan Pekerja, Perempuan, dan Anak

19. Desk Ketenagakerjaan membantu ribuan buruh (posisi Agustus 2026). Sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja dan menangani 358 perkara ketenagakerjaan. Kapolri menyampaikan capaian ini pada 14 September 2026 di Sukabumi. Ia juga menyatakan Polri memperoleh penghargaan dari International Trade Union Confederation, dan kalangan buruh mendorong agar desk ini masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan.
20. Direktorat PPA-PPO diperluas. Pada 21 Januari 2026 Kapolri meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres. Direktorat ini sebagian besar diawaki polisi wanita agar penanganan lebih responsif bagi korban, dan menangani kasus besar seperti dugaan kekerasan terhadap 110 anak di sebuah daycare dengan 13 tersangka.

F. Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas

21. Kepercayaan publik pulih dan naik. Litbang Kompas mencatat kepercayaan publik 76,2 persen pada Oktober 2025, pulih setelah menurun pasca-kerusuhan Agustus 2025. Pada survei 9–18 April 2026 (1.200 responden tatap muka di 38 provinsi, margin of error 2,83 persen), angkanya naik ke 82,4 persen, dan citra positif naik dari 64,4 ke 71,5 persen.
22. Kualitas layanan membaik. Kepuasan terhadap layanan naik dari 65,3 ke 67,6 persen. Skor profesionalitas naik dari 7,76 ke 8,37, dan 80,6 persen responden menilai kinerja Polri makin baik.
23. Kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum. Litbang Kompas menyebut tingkat kepercayaan terhadap Polri melampaui Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan KPK.
24. Sanksi terhadap oknum diketahui publik. Sebanyak 94,3 persen responden mengetahui sanksi tegas atas penembakan tanpa prosedur, 88,6 persen untuk kasus kekerasan, dan 80,3 persen untuk penyelundupan narkoba.
25. Reformasi berbuah UU Polri yang baru. Presiden melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 7 November 2025 dan menerima laporannya pada 5 Mei 2026, dan Kapolri menyatakan segera menindaklanjuti. Pada 9 Juni 2026 rapat paripurna DPR menyetujui perubahan ketiga UU Kepolisian dengan delapan substansi reformasi, antara lain penguatan pengawasan dan keterbukaan, jaminan netralitas dan profesionalitas, pengaturan penugasan anggota di luar institusi, batas usia pensiun, dan penguatan Kompolnas. Pembahasannya menerima lebih dari 120 masukan tertulis dari berbagai kalangan.
26. Merangkul ulama dan pesantren. Ngaji Kebangsaan bersama Gus Baha pada 26 September 2026 dihadiri 700 peserta langsung, termasuk 300 santri, dan 41.449 peserta virtual. Peserta virtual datang dari 36 Polda dan 517 Polres.

Beberapa klaim belum layak dimasukkan sebagai keberhasilan akhir. Angka penindakan berasal dari laporan Polri sendiri. Jumlah kasus yang naik menunjukkan kerja penegakan hukum, tetapi dampaknya terhadap turunnya peredaran narkoba dan judi online harus diuji lewat data independen. Buruh yang “kembali bekerja” melalui desk perlu dilihat lagi dari sisi kelayakan upah dan kepastian kerjanya. Program jagung dan dapur MBG Polri baru dapat disebut berhasil bila produksi terealisasi, petani sejahtera, dan makanan aman. Karena itu pengamat pertanian mempertanyakan apakah tugas tambahan ini tepat dibebankan pada jajaran kepolisian dari polda hingga polsek.

Kepercayaan publik juga masih diiringi catatan. Responden survei masih menemukan pelanggaran oknum berupa arogansi (23,0 persen) dan pungutan liar (19,5 persen). Kasus terbaru datang dari Makassar: seorang pemuda berusia 19 tahun tewas diduga akibat luka tembak saat polisi membubarkan tawuran pada 27 September 2026. Lima anggota Polsek Tallo diperiksa Propam, dan hingga kini belum ada kesimpulan asal lukanya. Tuntutan reformasi menguat setelah gelombang demonstrasi Agustus–September 2025 yang berujung korban jiwa. UU Polri yang baru pun tidak lepas dari kritik: koalisi masyarakat sipil yang dipimpin YLBHI menolak pengesahannya, dan sebagian pengamat menilai rekomendasi komisi masih bergerak di jalur reformasi moderat, lebih menata tata kelola ketimbang struktur kekuasaan.

Kapolri patut memperoleh pengakuan atas capaian yang terbukti, dengan ukuran keberhasilan yang tetap bertumpu pada manfaat nyata dan berkelanjutan bagi rakyat.(Red/Bar.S)

PUBLIK SOSIAL
Bongkar Kejanggalan Sengketa Tanah Subak Kerdung: Pemegang Pipil Asli Jadi Tersangka, Ada Apa?
poskotapetir 0

DENPASAR — Kuasa hukum A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, Irjen Pol. Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara sengketa tanah yang berlokasi di Subak Kerdung, kawasan Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar, Bali.

Hal tersebut disampaikan Sukawinaya saat memberikan keterangan pada Kamis (24/9/2026) di Denpasar. Ia mempertanyakan proses hukum yang menempatkan A.A. Ngurah Darmawan sebagai pihak terlapor dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat atau sporadik.

Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut disebut memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi. Namun, menurut kuasa hukum Puri Ukir, terdapat perbedaan data mengenai luas tanah antara dokumen yang digunakan pihak pelapor dengan dokumen yang dimiliki pihak Puri Ukir.

Perbedaan Luas dan Dokumen Kepemilikan

Menurut kuasa hukum Puri Ukir, pihak pelapor yang disebut berasal dari Puri Kaleran mengklaim objek tanah seluas 4.764 meter persegi di kawasan Subak Kerdung, Jalan Pulau Moyo.

Klaim tersebut, menurut Sukawinaya, antara lain didasarkan pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.010.002.012.0118.0, yang mencantumkan luas 4.764 meter persegi.

Sementara itu, pihak Puri Ukir menyatakan bahwa objek tanah yang disengketakan memiliki luas sekitar 7.000 meter persegi atau 0,680 hektare.

Pihak Puri Ukir mengaku memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk mendukung keterangannya, antara lain Pipil Asli atau Keterangan Tanah Nomor 456/Dps/1979, serta Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut mencatat luas tanah sebesar 7.000 meter persegi.

Perbedaan luas dan dasar dokumen tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan kuasa hukum dalam perkara yang sedang berjalan.

Kuasa Hukum Soroti Bukti di Persidangan

Sukawinaya juga menyampaikan bahwa dalam beberapa kali persidangan, pihak A.A. Ngurah Darmawan dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang menurut mereka berkaitan dengan riwayat dan penguasaan tanah yang disengketakan.

Sebaliknya, kuasa hukum mengklaim pihak pelapor belum dapat menunjukkan Pipil Asli yang menurut mereka menjadi dasar pengakuan hak atas objek tanah tersebut di hadapan persidangan.

Atas kondisi tersebut, Sukawinaya mempertanyakan dasar penetapan status hukum terhadap A.A. Ngurah Darmawan selaku pihak dari Puri Ukir yang mengaku memiliki dokumen tanah asli.

Ia menilai terdapat dugaan persoalan hukum dalam proses tersebut dan meminta agar seluruh dokumen kepemilikan diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Pihak kami akan berjuang dan mengungkap secara tuntas rantai yang diduga sebagai praktik mafia tanah di Bali, agar tindakan seperti ini tidak memakan korban dan menyebabkan kerugian pada pihak lain di kemudian hari,” ujar Sukawinaya.

Minta Proses Hukum Berbasis Bukti

Kuasa hukum Puri Ukir menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan proses hukum sepanjang dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Menurut Sukawinaya, keberadaan Pipil Asli, data pembayaran PBB, serta dokumen pertanahan lainnya perlu diverifikasi dan dibandingkan dengan dokumen yang digunakan oleh pihak pelapor.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap asal-usul dokumen, luas objek tanah, riwayat pembayaran pajak, serta dasar penerbitan dokumen yang digunakan masing-masing pihak.

“Yang kami minta adalah proses yang transparan dan berdasarkan bukti. Semua dokumen harus diuji dan diverifikasi sehingga persoalan ini dapat diketahui secara terang dan tidak menimbulkan korban baru,” katanya.

Sementara itu, A.A. Ngurah Darmawan, selaku pihak terlapor dari Puri Ukir, juga menjadi pihak yang dipersoalkan status hukumnya dalam perkara tersebut.

Perkara ini masih merupakan sengketa hukum antara para pihak. Berbagai klaim mengenai kepemilikan, keabsahan dokumen, maupun dugaan pelanggaran hukum masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan verifikasi dokumen oleh lembaga yang berwenang.

(red)

Home PUBLIK
Jadi Pemateri Forum MBG 3T Kemendagri, Rifqi Maulana Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik
poskotapetir 0

JAKARTA — Ketua DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Bidang Komunikasi Digital, Rifqi Maulana, S.H., menekankan pentingnya strategi komunikasi publik dalam mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal itu disampaikan Rifqi saat menjadi pemateri dalam Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.

Dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pakar, praktisi, dan akademisi tersebut, Rifqi menyoroti bahwa keberhasilan MBG di wilayah 3T tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan dan distribusi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Menurut Rifqi, MBG perlu dikomunikasikan sebagai kebijakan yang memiliki dampak lebih luas terhadap kesehatan, pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan masa depan anak-anak Indonesia.

“MBG bukan sekadar makanan gratis. MBG adalah investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” ujar Rifqi.

Ia mengatakan karakteristik wilayah 3T membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda. Keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis, akses internet, serta keragaman sosial masyarakat membuat komunikasi program tidak dapat sepenuhnya mengandalkan media sosial maupun kanal digital.

Karena itu, Rifqi mendorong pemerintah memperkuat komunikasi berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh yang memiliki kedekatan dan kepercayaan di tingkat lokal.

“Pendekatan pertama harus dilakukan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, ketua adat, kepala sekolah, Forkopimda, pemerintah desa, serta orang-orang yang dituakan dan dipercaya masyarakat,” katanya.

Menurut Rifqi, tokoh-tokoh tersebut perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, serta tata kelola MBG. Setelah itu, mereka dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai penyampaian informasi juga harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat perlu mengetahui bahwa MBG berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, pengurangan masalah kekurangan gizi dan stunting, serta dukungan terhadap kesehatan dan proses belajar peserta didik.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, Rifqi menilai MBG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat apabila rantai pasok pangan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal.

“Ketika masyarakat memahami manfaat program dan melihat adanya keterlibatan ekonomi lokal, maka dukungan terhadap pelaksanaan MBG dapat tumbuh dari masyarakat sendiri,” ujarnya.

Tiga Tahap Komunikasi

Rifqi menawarkan tiga tahapan komunikasi yang dapat diperkuat dalam implementasi MBG di wilayah 3T.

Pertama, membangun pemahaman tokoh masyarakat. Kedua, membuka ruang dialog dengan masyarakat. Ketiga, memastikan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan implementasi program.

“Kalau dua proses awal sudah berjalan dan sudah ada kesepahaman, tahap implementasi akan lebih mudah. Masyarakat memahami pentingnya MBG sekaligus mengetahui bagaimana ikut mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.

Menurut Rifqi, dialog terbuka penting karena masyarakat membutuhkan ruang untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, dan memperoleh penjelasan secara langsung.

Pendekatan tersebut sekaligus dapat menjadi langkah untuk mencegah berkembangnya informasi yang tidak tepat mengenai pelaksanaan MBG.

“Tidak semua masyarakat di daerah 3T aktif menggunakan media sosial. Karena itu, jangan sampai informasi hanya berhenti di kanal digital. Kita harus memastikan informasi benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.

Perkuat Kanal Pengaduan

Sebagai Ketua DPN PERMAHI Bidang Komunikasi Digital, Rifqi juga menyoroti pentingnya membangun sistem komunikasi dua arah dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan laporan, kritik, dan masukan.

Kanal pengaduan, kata Rifqi, tidak harus selalu berbentuk aplikasi atau media sosial. Di daerah dengan keterbatasan internet, kantor desa, sekolah, puskesmas, posko pengaduan, dan ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai titik penyampaian informasi maupun pengaduan.

“Pemahaman itu penting. Setelah masyarakat memahami program, mereka juga harus tahu bagaimana cara menggunakan kanal pengaduan, bagaimana melapor, dan bagaimana memberikan umpan balik,” ujarnya.

Sementara di wilayah yang memiliki akses internet, kanal digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi dan pengawasan.

Rifqi mengusulkan tiga aspek utama dalam penguatan partisipasi masyarakat, yakni transparansi, pengawasan, dan umpan balik.

Pada aspek transparansi, informasi mengenai menu, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, serta informasi anggaran dapat disampaikan melalui papan informasi desa dan sekolah, forum warga, maupun kanal digital yang tersedia.

Pada aspek pengawasan, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui guru, kepala desa, kader, tokoh masyarakat, maupun posko pengaduan apabila terjadi keterlambatan distribusi, persoalan kualitas makanan, atau terdapat penerima manfaat yang belum memperoleh MBG.

Sementara pada aspek umpan balik, setiap keluhan dan saran masyarakat perlu dicatat, diteruskan kepada pengelola program, dan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala.

“Di daerah 3T, transparansi dan partisipasi tidak harus bergantung pada internet. Yang penting ada informasi yang terbuka, saluran pengaduan yang mudah dijangkau, dan tindak lanjut yang nyata,” kata Rifqi.

Ia juga mendorong pemerintah memasang informasi mengenai kanal pengaduan di lokasi yang mudah terlihat masyarakat, seperti kantor desa, sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan ruang publik.

Selain itu, forum pertemuan warga secara berkala dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus menghimpun keluhan dan masukan dari masyarakat.

Rifqi menegaskan, percepatan MBG di wilayah 3T membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, sekolah, tenaga kesehatan, serta kelompok penerima manfaat.

“Kalau masyarakat sudah memahami program, mengetahui manfaatnya, dan mengetahui bagaimana cara mengawasi serta menyampaikan pengaduan, maka masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari pengawalan keberhasilan program MBG,” tuturnya.

Forum Strategis

Rifqi turut mengapresiasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.S., yang telah menyelenggarakan forum tersebut sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai percepatan implementasi MBG di wilayah 3T.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah pakar, praktisi, dan akademisi dari berbagai lembaga, di antaranya Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.I.Kom., Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden; Drs. Samsul Widodo, M.A., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Rufriyanto Maulana Yusuf, SIK., MM., Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional; Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP; Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Sastrodirjo, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si., pakar pemerintahan dari Lembaga Kajian Rumah Kreasi Indonesia Hebat; Ferry, CEO VRITIMES; serta Tias Ade Putra, Chief Executive Officer PT Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA).

Kehadiran Rifqi sebagai Ketua DPN PERMAHI Bidang Komunikasi Digital dalam forum tersebut memperkuat perhatian PERMAHI terhadap isu komunikasi publik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan kebijakan publik, khususnya dalam memastikan program strategis pemerintah dapat dipahami dan diterima masyarakat hingga ke wilayah 3T.(Red)

HUKUM
Edrian Saputra Minta Maaf atas Tudingan terhadap Direktur PT SJS
poskotapetir 0

Edrian Saputra Minta Maaf atas Tudingan terhadap Direktur PT SJS, Perkara di Polda Sultra Masuk Tahap RJ

Foto: Ilustrasi

Kendari— Kasus dugaan pencemaran nama baik melalui penyebaran tuduhan dugaan korupsi serta pesan WhatsApp yang diduga mengandung permintaan bantuan dana dan konsekuensi ancaman, melibatkan Edrian Saputra, kini memasuki tahapan Restorative Justice (RJ).

Perkara tersebut tercatat dalam TBL Nomor: TBL/165/II/2026/Ditreskrimsus Polda Sultra tertanggal 24 Februari 2026, dengan Edrian Saputra sebagai terlapor.

Berdasarkan fakta pemeriksaan, disebutkan adanya penyebaran flyer melalui WhatsApp yang memuat tuduhan dugaan korupsi terhadap pihak tertentu, serta pengiriman pesan WhatsApp kepada pelapor, H. Sukri Aras, yang dinilai mengandung pengancaman.

Dalam proses pemeriksaan, keterangan ahli juga menjadi bagian dari perkara tersebut. Ahli Bahasa menerangkan bahwa isi flyer memuat tuduhan terhadap pihak tertentu yang dapat dikenali melalui inisial dan jabatan. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, ahli menyebutnya dapat masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Sementara Ahli ITE menerangkan aspek penyebaran informasi melalui media elektronik serta ketentuan hukum yang relevan.

Perlu ditegaskan bahwa H. Sukri Aras merupakan Direktur Utama PT Satria Jaya Sultra (PT SJS). Dalam kedudukannya tersebut, pernyataan, tuduhan, maupun informasi yang secara langsung mengaitkan dirinya dengan aktivitas dan jabatan profesionalnya sebagai pimpinan perusahaan memiliki keterkaitan dengan reputasi dan citra manajemen PT SJS.

Dengan demikian, apabila terdapat pernyataan atau tuduhan di ruang publik yang mengaitkan H. Sukri Aras dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT SJS, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan yang dipimpinnya.

Konteks inilah yang kemudian menjadi bagian dari persoalan yang berkembang antara pihak pelapor dengan Edrian Saputra dan selanjutnya diarahkan pada penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice.

Seiring proses tersebut, Edrian Saputra selaku penanggung jawab sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) aksi kemudian menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada manajemen PT SJS atas pernyataan dan tudingan yang sebelumnya disampaikannya ke ruang publik.

Permohonan maaf tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani Edrian pada 11 Agustus 2026.

Dalam surat tersebut, Edrian mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataan yang telah disampaikan serta menyadari bahwa pernyataan tersebut memberikan dampak kurang baik terhadap PT SJS.

“Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada PT SJS atas pernyataan dan tudingan terkait (Kontrak PT Antam Tbk UBPN Sulawesi Tenggara Sultra dan PT Satria Jaya Sultra (SJS) dengan nilai kontrak Rp890 miliar) yang telah saya sampaikan. Saya memahami bahwa tudingan yang saya sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, melalui kesempatan ini saya selaku penanggungjawab aksi demonstrasi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada pihak PT SJS Apabila tindakan, pernyataan maupun sikap yang saya telah menyinggung dan merugikan nama baik perusahaan”

Edrian, yang diketahui merupakan mahasiswa asal Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yang sedang menempuh pendidikan (Kuliah) di Jakarta, juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran manajemen PT SJS serta pihak-pihak terkait yang merasa dirugikan akibat aksi maupun pernyataan yang sebelumnya berkembang di ruang publik.

Dalam surat tersebut, Edrian menegaskan bahwa permohonan maaf dibuat atas kesadaran pribadi dan tanpa adanya dorongan maupun tekanan dari pihak mana pun.

Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Utama PT SJS melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap mengedepankan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.

Kuasa hukum Direkrtur Utama PT SJS Ikhsan Jamal menyampaikan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Namun, setiap gerakan atau aksi di ruang publik diharapkan tetap didasarkan pada data, fakta, dan kajian yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dampak terhadap pihak lain.

Kuasa hukum Direktur Utama PT SJS yang juga mantan aktivis menyampaikan bahwa dirinya memahami dinamika gerakan mahasiswa maupun aksi penyampaian aspirasi di jalanan.

Menurutnya, keberanian menyampaikan aspirasi juga perlu diiringi dengan tanggung jawab terhadap setiap tuntutan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik

Karena itu, pihak manajemen mengingatkan pentingnya menghormati hak dan reputasi pihak lain serta memastikan setiap informasi yang disampaikan telah didukung data dan dokumen yang memadai.

Atas dasar tersebut, Kami menyatakan memilih mengedepankan nilai-nilai restorative justice sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Melalui peristiwa ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sebelum mengambil langkah tegas berupa aksi demonstrasi atau penyampaian aspirasi di ruang publik yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap nama baik seseorang maupun perusahaan, hendaknya terlebih dahulu dilakukan kajian secara menyeluruh serta dipersiapkan data dan dokumen pendukung yang memadai,” demikian sikap Kuasa Hukum PT SJS Ikhsan Jamal .

Saat ini, kami masih menunggu proses Restorative Justice yang akan difasilitasi oleh Polda Sulawesi Tenggara melalui Subdirektorat V Tindak Pidana Siber (Tipidsiber) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.

Kami berharap proses tersebut dapat menjadi ruang penyelesaian yang mengedepankan pemulihan, keadilan, serta hubungan yang konstruktif bagi seluruh pihak.

Dengan adanya surat permohonan maaf dari penanggung jawab aksi dan proses RJ yang masih berjalan, persoalan tersebut kini memasuki tahapan penyelesaian melalui mekanisme yang mengedepankan klarifikasi, tanggung jawab, dan pemulihan.(Bar)

Dilansir juga dari berbagai sumber/(KI)

HUKUM
Riksus Dana Stunting Rp103 Miliar Disebut Selesai, Ade Batubara Desak Hasil Dibuka dan BPK RI Audit Ulang
poskotapetir 0

MANDAILING NATAL, (SUMUT) — Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap pengelolaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2022–2023 disebut telah selesai.

Namun, selesainya pemeriksaan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat, apa sebenarnya yang ditemukan, apa rekomendasinya, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara?

Aktivis dan juga tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi yang akrab disapa Ade Batubara, mendesak agar hasil Riksus tersebut tidak berhenti sebagai dokumen internal, tetapi dijelaskan secara transparan sesuai ketentuan kepada publik. Ia juga meminta BPK RI melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran stunting yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp103 miliar.

“Kalau Riksus sudah selesai, publik wajar bertanya, apa temuannya? Apa rekomendasinya? Apakah ada kerugian negara? Dan apakah seluruh rekomendasi benar-benar sudah diselesaikan secara substansial, bukan sekadar, (24/6).

Informasi yang beredar menyebut Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal melalui surat tertanggal 4 Mei 2026 menyatakan pemeriksaan khusus terhadap anggaran stunting TA 2022–2023 telah selesai dan hasilnya telah ditindaklanjuti perangkat daerah terkait. Namun, rincian mengenai hasil pemeriksaan tersebut belum secara luas diketahui publik.

Menurut Ade, kondisi tersebut perlu dijawab secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi. Pemeriksaan terhadap anggaran sebesar Rp103 miliar, katanya, tidak cukup hanya memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga harus melihat perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, output program, penerima manfaat hingga dampaknya terhadap penurunan stunting di masyarakat.

“Jangan hanya mengatakan Riksus sudah selesai. Yang lebih penting adalah menjelaskan hasilnya. Kalau memang tidak ada penyimpangan, sampaikan secara terang. Kalau ada temuan, jelaskan apa temuannya dan bagaimana tindak lanjutnya. Kalau ada indikasi kerugian negara, tentu harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ade juga meminta BPK RI melakukan audit ulang secara komprehensif dan independen, termasuk menelusuri aliran anggaran serta kesesuaian antara dana yang dialokasikan dengan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, ia meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali mendalami informasi terkait pengelolaan program tersebut, termasuk meminta klarifikasi atau pemeriksaan kembali terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program stunting, termasuk Koordinator Stunting Kabupaten Mandailing Natal apabila secara hukum dan kewenangan memang diperlukan.

“Ini bukan soal mencari-cari kesalahan atau menuduh seseorang. Ini soal uang rakyat. Ketika anggarannya mencapai sekitar Rp103 miliar, maka pertanggungjawabannya juga harus terang. Jangan sampai publik hanya diberi tahu bahwa pemeriksaan sudah selesai, tetapi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaannya,” kata Ade.

Ade menegaskan, program penanganan stunting berkaitan langsung dengan kepentingan kesehatan dan masa depan anak-anak. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ia juga mempertanyakan makna “selesai ditindaklanjuti” apabila yang diselesaikan hanya persoalan administratif, sementara substansi penggunaan anggaran, capaian program dan manfaat kepada masyarakat belum dijelaskan secara terbuka.

“Pengawasan terhadap pengawasan juga harus dilakukan. Kalau Inspektorat sudah memeriksa, maka hasil pemeriksaannya harus dapat diuji dan dipastikan kembali melalui mekanisme pengawasan yang memiliki kewenangan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima kesimpulan tanpa mengetahui dasar dan hasil pemeriksaannya,” tegasnya.

Ade berharap BPK RI, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian berdasarkan data dan dokumen pemeriksaan. Menurutnya, jika seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan justru akan menjadi klarifikasi yang penting bagi pemerintah daerah sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat.

“Rp103 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mendapatkan kepastian bagaimana uang tersebut digunakan, apa hasil programnya, dan apakah benar manfaatnya sampai kepada masyarakat. Karena itu, buka hasil pemeriksaannya dan lakukan audit secara menyeluruh jika masih ada hal yang perlu didalami.”

Ade menegaskan, desakan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap tata kelola keuangan negara, bukan vonis terhadap pihak tertentu.

Setiap dugaan penyimpangan, kata dia, harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang objektif sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)

PUBLIK SOSIAL
DPRD Sumedang Terima Aspirasi LSM LIDIK dan Koalisi 99, Sidik Japar: Akan Ditindaklanjuti Sesuai Koridor Hukum
poskotapetir 0

Sumedang— Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Sidik Japar menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam aksi LSM LIDIK DPW Jawa Barat dan Koalisi 99 Peduli Sumedang di halaman Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (21/9/2026). DPRD selanjutnya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan lembaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Baru selesai menerima demo dari LSM LIDIK DPW Jabar dan Koalisi 99, mewakili masyarakat,” ujar Sidik Japar melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Sidik mengatakan, pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung secara damai dan tertib. Menurutnya, DPRD berkewajiban menerima aspirasi masyarakat dan memastikan setiap persoalan yang menjadi perhatian publik ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan massa telah diterima dan akan menjadi bahan tindak lanjut DPRD.

“Kami apresiasi kepada saudara-saudara kami yang hari ini melaksanakan aksi damai. Aspirasi yang disampaikan sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD,” katanya.

Namun, Sidik menegaskan DPRD harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Setiap keputusan maupun tindakan kelembagaan, menurutnya, harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh hanya didasarkan pada informasi yang berkembang di media sosial.

“Yang kami tunggu adalah surat resmi hasil investigasi. Kami tidak mau hanya mendengar dari media sosial. Kami ingin semuanya tertulis dan sesuai fakta,” tegas Sidik.

Ia menjelaskan, DPRD Kab.Sumedang masih menunggu surat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hasil tim investigasi yang menangani persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Menurutnya, dokumen resmi diperlukan agar DPRD memiliki dasar yang jelas dalam menentukan langkah selanjutnya, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami tidak mau terburu-buru yang akhirnya langkah kami tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi aspirasi Bapak-Ibu sekalian kami terima dan siap kami tindak lanjuti sesuai koridor hukum yang kami miliki,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, Sidik menyampaikan bahwa pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme yang ditempuh DPRD sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPRD Kabupaten Sumedang akan menjadwalkan rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut aspirasi masyarakat, termasuk kemungkinan pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) maupun mekanisme kelembagaan lainnya.

Aksi tersebut sebelumnya diikuti ratusan massa yang terdiri dari unsur LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, penggiat media sosial, wartawan, aktivis, tokoh agama, ulama, santri hingga tokoh masyarakat.

Massa menyampaikan aspirasi terkait polemik yang berkembang di ruang publik dan menyeret nama Wakil Bupati Sumedang dengan mantan sekretaris pribadinya berinisial RY. Mereka meminta agar persoalan tersebut mendapatkan penjelasan secara terbuka serta ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Aksi dimotori Ketua DPP LSM LIDIK N. Mujianto bersama sejumlah tokoh dan elemen masyarakat, di antaranya Pembina Koalisi 99 Peduli Sumedang H. Ecek Karyana serta Ketua Garda Wali Songo Kiai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy.

Dalam penyampaian aspirasinya, N. Mujianto menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai dan bertujuan mendapatkan kejelasan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau persoalan ini bisa diselesaikan oleh DPRD dan pemerintah, sebenarnya tidak perlu ada demo atau sorakan,” ujarnya.

Sementara itu, H. Ecek Karyana mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan apabila terdapat persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Hukum adalah panglima. Kalau ada persoalan, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” katanya.

Ketua Garda Wali Songo Kiai HM. Rd. Abdurrozaq L. Muftiy juga meminta adanya keterbukaan informasi agar masyarakat tidak terus menerima informasi yang simpang siur.

“Yang kami inginkan adalah kejelasan. Kalau memang tidak terjadi, sampaikan bahwa tidak terjadi. Kalau ada persoalan, harus dijelaskan berdasarkan fakta dan proses hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW LSM LIDIK Jawa Barat Oesep Sarwat menegaskan bahwa pihaknya tidak datang untuk menghakimi atau memberikan vonis kepada pihak tertentu.

“Kami datang bukan untuk menghakimi siapa-siapa dan bukan untuk menjustifikasi siapa-siapa. Kami datang untuk menuntut rasa keadilan masyarakat Kabupaten Sumedang,” katanya.

Oesep juga meminta agar apabila terdapat keberatan terhadap pemberitaan media, penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Selain itu, Oesep meminta DPRD Kabupaten Sumedang menindaklanjuti aspirasi melalui rapat pimpinan, RDP maupun mekanisme kelembagaan lainnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 14 hari tidak terdapat perkembangan yang disampaikan kepada publik, elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi tersebut akan mempertimbangkan kembali langkah selanjutnya.

“Kami memberikan waktu 14 hari agar hasil tindak lanjut DPRD disampaikan kepada masyarakat secara terbuka,” ujarnya.

Sementara itu, terkait hasil pemeriksaan tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, massa mempertanyakan hasil dan dasar kesimpulan pemeriksaan yang sebelumnya disebut melibatkan Inspektorat Jawa Barat.

DPRD Kabupaten Sumedang pada prinsipnya menyatakan akan meminta dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. (Red/Bar.S)

Dilansir juga dari berbagai sumber/(Foto:istimewa/Dok.Google)