HUKUM
Dugaan Pelecehan Seksual di Jabal Ulum Pidie, Aktivis Desak Aparat Usut Tuntas dan Negara Hadir Rehabilitasi Korban
poskotapetir 0

PIDIE — Dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah peserta didik di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Jabal Ulum, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, diminta segera ditangani aparat penegak hukum.

Ketua Bidang Hukum, Advokasi & Kebijakan Publik. Rifqi Maulana, meminta kepolisian mengusut tuntas secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain dan pihak yang diduga mengetahui atau membantu terjadinya peristiwa tersebut.

“aparat penegak hukum harus segera bertindak. Usut tuntas berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. Jangan ada upaya menyelesaikan persoalan pidana di luar mekanisme hukum,” kata Rifqi.

Menurut informasi yang diterima Rifqi dari masyarakat dan orang tua salah satu korban, dugaan tindakan tersebut disebut telah terjadi berulang dan melibatkan peserta didik. Informasi awal yang diterimanya menyebut terdapat sekitar 13 korban, sementara informasi lain menyebut jumlah korban dapat mencapai 15 orang.

“Angka korban harus dipastikan oleh aparat. ada banyak korban yang tidak berani speak up. Periksa Yayasan tersebut, korban, saksi, dan alat bukti secara profesional,” ujarnya.

Keuchik atau Kepala Desa Tgk Laweung Idris disebut membenarkan adanya informasi mengenai persoalan tersebut. Namun, substansi dugaan tindak pidana tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Rifqi meminta kasus tersebut diperlakukan sebagai persoalan hukum yang harus ditangani aparat berwenang.

“Ini bukan ruang untuk masyarakat melakukan tindakan sendiri. Jangan sampai muncul konflik baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Menurut dia, apabila penyidikan menemukan adanya pihak lain yang membantu, memfasilitasi, menyembunyikan perbuatan, atau turut serta dalam tindak pidana, keterlibatan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan peran masing-masing.

“Siapa pun yang terbukti membantu atau turut serta, proses sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi hanya karena memiliki posisi atau hubungan tertentu,” ujar Rifqi.

Rifqi menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku. Negara, kata dia, juga harus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi.

“Negara harus hadir. Korban membutuhkan perlindungan, pendampingan dan rehabilitasi. Jangan sampai setelah proses hukum berjalan, korban dibiarkan menghadapi dampak psikologis dan sosial sendirian,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, lembaga perlindungan anak, tenaga profesional Psikologis dan instansi terkait memastikan korban mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan.

“Sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi anak. Kalau ada dugaan kekerasan seksual, pemerintah harus memastikan keselamatan peserta didik dan melakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Rifqi juga meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Jabal Ulum diduga ditemukan persoalan dalam pengawasan dan perlindungan peserta didik.

Data resmi Kemendikdasmen mencatat SMP Jabal Ulum sebagai satuan pendidikan swasta di Jalan Guha Tujoeh-Laweung, Gampong Tgk. Dilaweueng, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Data pemerintah juga mencatat yayasan Jabal Ulum Teungku Chiek di Laweueng sebagai badan penyelenggara sekolah tersebut.

Rifqi meminta persoalan kelembagaan pendidikan tidak digunakan untuk menghambat proses hukum.

“Kalau memang ada masalah dalam pengawasan lembaga pendidikan, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan. Yang utama adalah keselamatan peserta didik,” katanya.

Rifqi meminta instansi terkait, Dinas Pendidikan memeriksa terdapat dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut dia, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen dan laporan keuangan, bukan berdasarkan asumsi.

“Kalau ada anggaran pendidikan atau dana BOS, harus jelas digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya, dan apakah penggunaannya sesuai aturan. ada dugaan penyimpangan, periksa secara terbuka dan profesional,” ujar Rifqi.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan instansi pengawasan terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan, termasuk terhadap administrasi, penggunaan anggaran, fasilitas pendidikan, serta sistem perlindungan peserta didik.

dugaan tindak pidana seksual dengan persoalan administrasi atau keuangan. Masing-masing harus diperiksa melalui mekanisme yang tepat. pelanggaran, tindak sesuai hukum,” katanya.

ia meminta apabila terdapat persoalan tanah wakaf, rehabilitasi bangunan, atau penggunaan aset yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, hal tersebut diperiksa oleh instansi yang berwenang berdasarkan dokumen kepemilikan dan peruntukannya.

“Tanah wakaf dan aset pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya. Kalau ada dugaan penyalahgunaan, periksa dokumennya dan selesaikan melalui mekanisme hukum,” ujarnya.

Rifqi mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan identitas, foto, video, maupun informasi yang dapat mengungkap identitas korban, terutama apabila korban masih di bawah umur.

“Jangan sampai korban kembali menjadi korban karena identitasnya tersebar. Kita harus melindungi mereka,” katanya.

Ia meminta aparat segera memberikan respons terhadap laporan yang berkembang di masyarakat.

“Yang kami minta sederhana aparat penegak hukum segera merespons, lakukan penyelidikan secara profesional, usut sampai tuntas, dan apabila ditemukan bukti yang cukup, proses pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum. Negara juga harus hadir untuk melindungi dan merehabilitasi korban,” kata Rifqi.

Rifqi menegaskan masyarakat sebaiknya tidak melakukan tindakan sendiri terhadap pihak yang disebut dalam informasi tersebut.

“Biarkan aparat yang berwenang bekerja. Masyarakat mengawal prosesnya, bukan melakukan penghakiman sendiri,” ujarnya.(Red)

rezekirevi
PUBLIK
Satu Dekade Mengabdi: Rangkuman Perjalanan Karier Kompol Rezeki Revi Respati
poskotapetir 0

Lebih dari sepuluh tahun mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia, Kompol Rezeki Revi Respati, S.H., S.I.K., M.Si., telah melewati berbagai penugasan yang membentuknya menjadi perwira dengan kompetensi lintas bidang. Perwira asal Aceh ini menutup satu babak penting dalam kariernya dengan menuntaskan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026.

2010: Awal Pengabdian di Akademi Kepolisian

Perjalanan Kompol Respati sebagai anggota Polri dimulai pada tahun 2010, saat ia dinyatakan lulus dari Akademi Kepolisian sebagai bagian dari angkatan Dharma Ksatria. Dari titik inilah, satu demi satu penugasan dan jenjang pendidikan lanjutan mulai ia lalui.

2017: Terjun ke Dunia Penyidikan Bareskrim

Memasuki tahun 2017, Rezeki Revi Respati mulai bertugas sebagai Penyidik Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, sekaligus tergabung dalam Satuan Tugas Anti Illegal Mining yang berfokus menangani kejahatan pertambangan tanpa izin. Fase ini menjadi titik awal pengalamannya menangani kasus-kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi.

2020: Meraih Gelar Magister dengan Predikat Cumlaude

Di tengah kesibukan tugas sebagai penyidik, Kompol Respati tetap menyisihkan waktu untuk menuntaskan pendidikan pascasarjananya. Pada tahun 2020, ia berhasil menyelesaikan program magister Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif 3,9, mengangkat tesis mengenai relasi atasan-bawahan sebagai faktor pembentuk komitmen organisasi di lingkungan Bareskrim Polri.

2021–2022: Memimpin Unit Harta Benda dan Memberantas Mafia Tanah

Kariernya berlanjut ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana ia menjabat Kepala Unit Harta Benda sekaligus tergabung dalam Satuan Tugas Anti Mafia Tanah Polri yang berhasil mengungkap sejumlah kasus mafia tanah di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Fase ini menunjukkan kemampuannya menangani kejahatan yang melibatkan aspek hukum properti dan pertanahan yang kerap rumit.

Mengawal Jakarta Pusat sebagai Wakasat Reskrim dan Kapolsek Gambir

Selanjutnya, Kompol Respati dipercaya menjabat Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, memimpin penanganan berbagai kasus kejahatan di wilayah tersebut. Ia kemudian menjabat sebagai Kapolsek Metro Gambir, kawasan pusat pemerintahan nasional, dan turut mengamankan agenda-agenda strategis seperti Pemilihan Presiden 2024 serta pengamanan tamu VVIP dan tamu negara di kawasan Ring I Jakarta.

2026: Menuntaskan Sespimmen Dikreg 66

Babak terbaru dalam kariernya ditandai dengan kelulusan dari Pendidikan Sespimmen Dikreg ke-66 Tahun Anggaran 2026, jenjang pendidikan yang mempersiapkan perwira menengah Polri untuk tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar. Saat dinyatakan lulus seleksi dan terpilih mengikuti pendidikan tersebut, Kompol Respati menyampaikan rasa syukurnya atas proses seleksi yang berlangsung ketat dan kompetitif.

Ia mengungkapkan bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi utamanya dalam bertugas, terutama dalam menjaga integritas, keberanian, dan konsistensi menegakkan kebenaran serta keadilan. Ia juga menekankan pentingnya transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, dan humanis, melalui penerapan sistem meritokrasi yang objektif.

Jejak di Panggung Kenegaraan

Di sela berbagai penugasan tersebut, Kompol Respati juga pernah dipercaya menjadi Komandan Upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani, Jakarta Pusat. Upacara ini tercatat istimewa karena menjadi pelaksanaan pertama dalam 58 tahun terakhir di museum yang didedikasikan untuk mengenang Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani.

Penutup

Melihat rangkaian perjalanan dari tahun ke tahun, mulai dari Akademi Kepolisian pada 2010, gelar cumlaude di Universitas Indonesia pada 2020, berbagai penugasan strategis di bidang reserse dan pengamanan, hingga kelulusan dari Sespimmen Dikreg ke-66 pada 2026, terlihat jelas bahwa karier Kompol Rezeki Revi Respati dibangun secara bertahap dan konsisten. Satu dekade lebih pengabdiannya menjadi bukti nyata bahwa proses panjang dan kerja keras yang berkelanjutan mampu mengantarkan seorang perwira menuju jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi di tubuh Polri.

aktuaria
Business EKONOMI
Perusahaan Anda Masih Pakai PSAK 24? Sekarang Namanya PSAK 219
poskotapetir 0

Kalau tim keuangan Anda masih menyebut standar imbalan kerja sebagai “PSAK 24”, saatnya update istilah itu. Sejak 1 Januari 2025, DSAK IAI resmi mengganti nomenklaturnya jadi PSAK 219, mengikuti IFRS 19 yang berlaku secara internasional.

Ada beberapa hal yang ikut berubah di cara Anda menghitung dan melaporkan kewajiban imbalan kerja karyawan, bukan cuma nomornya.

Kenapa DSAK IAI Mengganti Nomenklaturnya?

PSAK 24 sudah bertahun-tahun jadi acuan pengakuan dan pengukuran imbalan kerja di Indonesia. Standar akuntansi global terus berkembang, dan IFRS 19 membawa pendekatan yang lebih relevan dengan kondisi bisnis sekarang. PSAK 219 menutup beberapa celah yang ada di PSAK 24, terutama soal cara menyesuaikan asumsi aktuaria dan mengukur kewajiban.

Perusahaan punya waktu sampai tanggal efektif untuk menyesuaikan sistem pelaporan dengan panduan baru ini. Kalau tim Anda belum yakin dari mana harus mulai, menggandeng konsultan PSAK 24 bisa membantu memetakan dampaknya lebih awal.

Standar Lain yang Ikut Terpengaruh

PSAK 219 tidak berdiri sendiri di laporan keuangan Anda. Beberapa PSAK lain saling terkait:

  • PSAK 1. Kewajiban imbalan kerja Anda masuk sebagai liabilitas dan harus tampil jelas di laporan posisi keuangan.
  • PSAK 2. Pembayaran imbalan kerja tercatat sebagai arus kas keluar, dan Anda perlu mengklasifikasikannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  • PSAK 5. Kalau perusahaan Anda punya beberapa segmen operasi, angka imbalan kerja mungkin perlu dipecah per segmen supaya pemangku kepentingan bisa menilai dampaknya lebih akurat.
  • PSAK 53. Standar ini mengatur imbalan dalam bentuk saham atau opsi saham karyawan, terpisah dari PSAK 219 tapi tetap masuk total kewajiban imbalan kerja di laporan keuangan Anda.

Apa yang Sebenarnya Berubah dari IFRS 19?

Asumsi Aktuaria Harus Lebih Realistis

PSAK 24 memungkinkan asumsi yang cenderung statis, sesuatu yang kadang tidak mencerminkan kondisi pasar terkini. Dengan PSAK 219, Anda wajib memakai asumsi yang lebih dinamis. Tingkat diskonto, misalnya, sekarang harus mengikuti kondisi pasar aktual dan profil risiko perusahaan Anda.

Efeknya langsung terasa di neraca. Kalau perusahaan Anda punya program manfaat karyawan yang besar, angka liabilitas Anda akan berubah nyata.

Anda Harus Mengungkapkan Lebih Banyak Detail

Cakupan pengungkapan PSAK 219 lebih luas dari sebelumnya: rincian program manfaat karyawan, asumsi yang dipakai, sampai risiko yang menyertainya. Laporan keuangan Anda jadi lebih tebal, dan investor maupun auditor mendapat gambaran yang lebih utuh soal kewajiban perusahaan.

Manajemen Risiko Bukan Lagi Opsional

Fluktuasi pasar dan risiko kredit bisa langsung memengaruhi kemampuan perusahaan Anda memenuhi kewajiban imbalan kerja. PSAK 219 mendorong Anda mengidentifikasi risiko-risiko ini lebih awal, lewat cadangan yang lebih besar atau penyesuaian strategi investasi, supaya laporan laba rugi dan arus kas tetap stabil.

Siapa yang Mengecek Kepatuhan Anda?

OJK dan Bapepam-LK mengawasi bagaimana perusahaan menerapkan PSAK 219, memastikan laporan keuangan Anda mencerminkan kondisi sebenarnya. Untuk perhitungan dan pengungkapan yang lebih rumit, banyak perusahaan melibatkan konsultan PSAK 219 supaya semuanya sesuai ketentuan terbaru.

Simpan semua dokumentasi pendukung: asumsi aktuaria yang dipakai, metode perhitungan, dan data karyawan. Auditor akan memeriksa semuanya, jadi susun juga laporan pengungkapan yang lengkap, mencakup rincian kewajiban, metode, dan asumsi utama. Dokumentasi yang rapi menunjukkan perusahaan Anda serius menjalankan standar akuntansi yang transparan.

The Best
FBO Law Firm dan ABS Law Firm Resmi Terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum RI
poskotapetir 0

JAKARTA — Langkah penguatan kelembagaan FBO Law Firm dan ABS Law Firm memasuki tahap penting. Kedua Persekutuan Perdata tersebut telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia.

FBO Law Firm tercatat berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 27 Agustus 2026 dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001754-AH.01.22 Tahun 2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 4 September 2026.

Sementara ABS Law Firm, atau Persekutuan Perdata Anak Bangsa Sejati, tercatat berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 27 Agustus 2026 dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor AHU-0001778-AH.01.22 Tahun 2026, diterbitkan pada 07 September 2026.

Kedua firma berkedudukan di Kota Bekasi dan bergerak dalam bidang jasa profesional hukum, meliputi aktivitas pengacara, konsultasi hukum, serta konsultasi kekayaan intelektual.

Pembentukan FBO Law Firm dan ABS Law Firm sebelumnya telah melalui proses konsolidasi dan penguatan kelembagaan.

Dalam audiensi pimpinan ABS dan FBO bersama Dewan Pelindung, jajaran pengurus dan tim pada 14 Agustus 2026, rencana pembentukan kedua firma tersebut mendapat dukungan untuk dikembangkan secara serius dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, kepastian hukum dan kode etik.

Presiden ABS & FBO, Ferdinand Weimar DJ, menegaskan bahwa pendirian kedua firma merupakan pengembangan dari semangat perjuangan, kebangsaan dan pengabdian yang selama ini dibangun melalui ABS dan FBO.

“FBO lahir dari semangat perjuangan, disiplin, keberanian dan sportivitas. Nilai-nilai itu pula yang menjadi fondasi kami dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas,” tegas Ferdinand, (13/9).

Sementara itu, ABS Law Firm mengusung semangat “Advocacy, Building Trust, Solutions”, sebagai komitmen untuk menghadirkan pendampingan hukum profesional, membangun kepercayaan dan memberikan solusi bagi masyarakat serta para pencari keadilan.

Dengan tercatatnya kedua Persekutuan Perdata tersebut, FBO Law Firm dan ABS Law Firm selanjutnya diarahkan untuk memperkuat sumber daya manusia, kompetensi, tata kelola dan kesiapan pelayanan hukum.

Kehadiran keduanya diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berkembang menjadi wadah advokasi, konsultasi, edukasi dan pendampingan hukum yang profesional, berintegritas, menjunjung tinggi kode etik, supremasi hukum, keadilan serta kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“ABS ONE, FBO ONE. NKRI Harga Mati. Merdeka” tandasnya menegaskan.
(Bar.S/Red).

The Best
MAI Perkuat Gerakan Budaya di Pasuruan Raya..
poskotapetir 0

MAI Perkuat Gerakan Budaya di Pasuruan Raya, Wariskan Nilai Luhur dan Jati Diri kepada Generasi Penerus

PASURUAN — Majelis Adat Indonesia (MAI) Pasuruan Raya terus memperkuat silaturahmi dan merangkul para penggiat budaya sebagai bagian dari upaya menjaga jati diri, nilai luhur, serta marwah adat dan budaya di tengah perubahan zaman.

Semangat tersebut terlihat dalam pertemuan para penggiat budaya Pasuruan Raya yang digelar pada Minggu, 13 September 2026, di Zamiyah Panglereman, Desa Mancilan, Pasuruan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan diawali dengan tembang Macapat, sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap warisan seni dan budaya Nusantara.

Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi, komunikasi, sekaligus konsolidasi bagi para penggiat budaya, pemangku adat, organisasi, dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan budaya di wilayah Pasuruan Raya.

Pemangku Amanah Adat Majelis Adat Indonesia (MAI) Pasuruan Raya, YM Hari Joko Setyon, S.H., menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi MAI dalam membangun kebersamaan serta merangkul berbagai elemen masyarakat adat dan penggiat budaya.

“Pada intinya, kami di MAI Pasuruan Raya sudah merangkul para penggiat budaya yang ada di Pasuruan Raya. Ini sesuai dengan visi dan misi MAI, bagaimana adat dan budaya menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan memisahkan,” ujar YM Hari Joko.

Menurutnya, para penggiat budaya merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan warisan leluhur. Mereka tidak hanya berperan mempertahankan tradisi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan nilai-nilai luhur budaya tetap hidup dan dapat diterima oleh generasi muda.

Ia menilai budaya tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan seremonial atau pertunjukan, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui nilai etika, gotong royong, kebersamaan, penghormatan kepada orang tua dan leluhur, kepedulian terhadap lingkungan, serta kecintaan terhadap bangsa dan tanah air.

MAI Pasuruan Raya memandang perkembangan teknologi dan arus budaya global sebagai tantangan sekaligus peluang. Karena itu, penguatan budaya harus dilakukan secara terbuka, kreatif, dan mampu menjangkau generasi muda.

Generasi penerus perlu diberikan ruang untuk mengenal, memahami, sekaligus mengembangkan kebudayaan tanpa kehilangan akar identitasnya.

“Yang kita bangun bukan sekadar agar budaya tetap ada, tetapi bagaimana budaya tetap hidup. Anak-anak muda harus mengenal akar budayanya, memahami nilai luhurnya, kemudian mampu membawanya dalam kehidupan mereka di tengah perkembangan zaman,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, MAI Pasuruan Raya mendorong agar para penggiat budaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Komunikasi dan kolaborasi antarkomunitas, organisasi, pemangku adat, tokoh masyarakat, serta generasi muda perlu terus diperkuat.

MAI menilai keberagaman tradisi dan ekspresi budaya di Pasuruan Raya merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan sosial sekaligus modal kebudayaan bagi masyarakat.

Adat dan budaya juga dipandang bukan sebagai sesuatu yang eksklusif, melainkan sebagai ruang untuk memperkuat persaudaraan, gotong royong, toleransi, dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan budaya di daerah merupakan bagian dari ikhtiar MAI untuk menegakkan marwah dan kedaulatan adat menuju Indonesia yang beradab, berdaulat, dan bermartabat.

Karena itu, pertemuan di Pasuruan Raya diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan silaturahmi, tetapi menjadi awal dari komunikasi dan kerja sama yang lebih luas di antara para penggiat budaya.

Berbagai gagasan, aspirasi, potensi, maupun persoalan kebudayaan yang berkembang di masyarakat diharapkan dapat dibicarakan secara terbuka untuk kemudian dicarikan solusi dan dikembangkan melalui semangat kebersamaan.

Hasil komunikasi dan kegiatan para penggiat budaya Pasuruan Raya selanjutnya akan dikoordinasikan dengan jajaran pengurus pusat MAI, termasuk YM M. Rafik Datuk Rajo Kuaso selaku Sekretaris Jenderal Majelis Adat Indonesia, sebagai bagian dari hubungan dan sinergi antara unsur daerah dan pusat.

“Setiap langkah yang kami lakukan di daerah tetap menjadi bagian dari komunikasi dengan MAI pusat. Kami berharap aspirasi dan gagasan para penggiat budaya di Pasuruan Raya dapat terus tersambung sehingga menjadi bagian dari gerakan bersama dalam menjaga adat dan budaya Nusantara,” ujar YM Hari Joko.

Kebersamaan Menjadi Kekuatan
Pertemuan para penggiat budaya Pasuruan Raya berlangsung lancar, aman, dan penuh suasana kebersamaan. Pembukaan dengan tembang Macapat semakin memberikan nuansa budaya yang kuat sekaligus menjadi simbol bahwa warisan leluhur harus terus diberi ruang untuk hidup di tengah masyarakat.

MAI Pasuruan Raya menegaskan bahwa merangkul seluruh penggiat budaya merupakan langkah awal untuk membangun ekosistem kebudayaan yang lebih kuat, terbuka, dan berkelanjutan.

Dengan kebersamaan tersebut, budaya diharapkan tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi menjadi sumber nilai, karakter, persaudaraan, dan kebanggaan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Majelis Adat Indonesia akan terus mendorong komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemangku adat dan penggiat budaya di berbagai daerah sebagai bagian dari ikhtiar menjaga marwah adat, martabat bangsa, dan persatuan Nusantara.
(Bar.S/Red)

The Best
Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara Desak Copot Wagub Banten Jika Terbukti Melanggar Integritas.
poskotapetir 0

BANTEN — Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (14/9/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pengusutan dugaan persoalan integritas yang dikaitkan dengan Wakil Gubernur Banten, termasuk isu mengenai perempuan berinisial UA yang disebut massa aksi sebagai dugaan wanita simpanan.

Aksi dipimpin Lutpi Setiawan selaku koordinator lapangan. Massa meminta pemerintah dan lembaga berwenang tidak mengabaikan informasi yang berkembang di masyarakat dan segera melakukan klarifikasi serta pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.

Selain isu dugaan hubungan pribadi dengan perempuan berinisial UA, mahasiswa juga menyoroti dugaan penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Forum menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi dan tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan rumor.

“Kami tidak datang untuk menghakimi kehidupan pribadi siapa pun. Kami meminta dugaan mengenai hubungan dengan perempuan berinisial UA dan dugaan penggunaan fasilitas kedinasan diperiksa secara objektif. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Namun jika terbukti ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” kata Lutpi.

Desakan pencopotan Wakil Gubernur Banten menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Forum meminta proses pemberhentian ditempuh apabila pemeriksaan resmi membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi ketentuan hukum untuk pemberhentian dari jabatan.

“Kalau pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang berkonsekuensi terhadap jabatan, kami mendesak Wagub Banten dicopot melalui mekanisme hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap pejabat publik,” tegas Lutpi.

Forum juga mendesak lembaga pengawasan terkait menelusuri dugaan penggunaan fasilitas kedinasan yang disebut berkaitan dengan perempuan berinisial UA, sepanjang terdapat bukti yang dapat diverifikasi.

Lutpi menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta seseorang dihukum hanya berdasarkan isu yang beredar.

“Yang kami minta adalah fakta diperiksa dan dibuka secara transparan. Jika dugaan itu tidak terbukti, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi jika terbukti melanggar, tindak sesuai hukum, termasuk pencopotan apabila memenuhi ketentuan,” ujarnya.

Forum Komunikasi Mahasiswa Nusantara menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pemerintah serta lembaga berwenang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani dugaan yang menjadi perhatian publik.(Red)

The Best
LPH Sultra Siapkan Laporan Dugaan Pemerasan Oknum LIRA Kolaka, Bukti Akan Diserahkan ke Aparat Hukum
poskotapetir 0

Foto: Ilustrasi , (Istimewa)

KENDARI — Lembaga Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (LPH Sultra) menyoroti dugaan penyalahgunaan fungsi social control oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan LIRA Kolaka. Atas dugaan tersebut, LPH Sultra menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum dan berencana melaporkan pihak yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif.

Menurut LPH Sultra, fungsi social control pada hakikatnya merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Fungsi tersebut semestinya digunakan untuk mengawal kepentingan masyarakat, melakukan kritik konstruktif terhadap kebijakan maupun persoalan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Namun, fungsi tersebut berpotensi kehilangan marwah apabila diduga digunakan oleh oknum tertentu sebagai alat tekanan, intimidasi, atau sarana untuk memperjuangkan kepentingan maupun keuntungan pribadi.

LPH Sultra menyatakan terdapat sejumlah informasi, fakta, komunikasi, serta bukti yang menurut mereka patut didalami secara objektif terkait dugaan penggunaan nama dan posisi organisasi LIRA Kolaka oleh oknum tertentu untuk kepentingan yang berada di luar tujuan sosial organisasi.

LPH Sultra juga menyoroti adanya dugaan aliran dana kepada pihak tertentu yang disebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan pribadi, sementara pada saat yang sama nama maupun posisi organisasi diduga digunakan dalam melakukan tekanan terhadap pihak-pihak tertentu.

Atas dugaan tersebut, LPH Sultra mempertanyakan secara terbuka: apakah fungsi social control benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat, atau justru diduga dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan pribadi oknum tertentu?

LPH Sultra menilai pertanyaan tersebut penting dijawab melalui mekanisme hukum, terutama apabila terdapat dugaan penggunaan pengaruh organisasi yang kemudian dikaitkan dengan permintaan, pemberian, ataupun aliran dana kepada pihak tertentu.

Apabila sebuah organisasi yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat diduga menggunakan pengaruhnya untuk memberikan tekanan kepada pihak tertentu demi memperoleh keuntungan, persoalan tersebut perlu dilihat secara serius dan tidak semata-mata dianggap sebagai dinamika organisasi biasa.

Persoalan tersebut menyangkut integritas, kredibilitas, serta marwah organisasi. Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan unsur tindak pidana, maka penanganannya harus diserahkan kepada mekanisme hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan Pemerasan Akan Diuji Melalui Proses Hukum

LPH Sultra menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah, perusahaan, maupun pihak lainnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi.
Kritik yang disampaikan berdasarkan data, fakta, serta kepentingan publik merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan pemerintahan.

Namun, kebebasan menyampaikan kritik tidak dapat dijadikan pembenaran apabila dalam pelaksanaannya terdapat dugaan tekanan yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu.

Terlebih apabila tekanan tersebut diduga dilakukan dengan membawa nama atau kewenangan suatu organisasi dan kemudian dikaitkan dengan adanya permintaan atau aliran dana kepada pihak tertentu.

LPH Sultra menilai, apabila berdasarkan pemeriksaan hukum nantinya ditemukan hubungan antara tindakan memberikan tekanan dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-mata berada dalam ranah etika organisasi atau kebebasan berpendapat.

Aparat penegak hukum harus melihat persoalan tersebut secara objektif berdasarkan fakta, bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pemerasan antara lain diatur dalam Pasal 482. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang sah.

Karena itu, LPH Sultra menegaskan tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai tuduhan, perang opini, ataupun saling serang di ruang publik. Apabila terdapat bukti yang relevan, maka bukti tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

LPH Sultra Siapkan Bukti dan Bakal Tempuh Jalur Hukum

LPH Sultra menyatakan akan menempuh jalur hukum agar persoalan ini tidak berkembang menjadi perang opini ataupun saling tuding di ruang publik.

Informasi, komunikasi, dokumen, serta bukti lain yang dinilai relevan akan diinventarisasi dan dikaji. Apabila telah dinilai memenuhi dasar yang diperlukan, materi tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan.

“Kami siap mempertanggungjawabkan setiap informasi maupun bukti yang kami sampaikan. Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Jika ada dugaan, biarkan bukti dan mekanisme hukum yang mengujinya,” demikian sikap LPH Sultra.

Dengan langkah tersebut, LPH Sultra menyatakan akan melaporkan dugaan pemerasan tersebut kepada aparat penegak hukum agar seluruh fakta dapat diperiksa secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

LPH Sultra tidak bermaksud memberikan vonis kepada pihak mana pun. Laporan yang nantinya disampaikan dimaksudkan agar dugaan tersebut dapat diuji melalui proses hukum, termasuk dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang dilaporkan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan.

Pada saat yang sama, LPH Sultra tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Pihak yang disebut atau dikaitkan dengan dugaan tersebut memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, membantah, serta melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan atau menghalangi pemeriksaan terhadap suatu dugaan apabila terdapat informasi dan bukti permulaan yang secara objektif patut ditindaklanjuti.

Social Control Bukan Alat untuk Menakut-nakuti

LPH Sultra mengingatkan bahwa organisasi yang menjalankan fungsi social control memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat. Jangan sampai suara rakyat dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi.

Jangan sampai nama organisasi dijadikan alat tekanan. Dan jangan sampai kritik terhadap pihak lain berubah menjadi transaksi kepentingan.

Jika perjuangan benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, maka fungsi social control harus dijalankan secara independen, objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi.

LPH Sultra menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang LIRA sebagai organisasi atau institusi. Fokus perhatian LPH Sultra adalah dugaan tindakan oknum tertentu yang, apabila terbukti, berpotensi mencederai nama baik dan marwah organisasi serta merusak kepercayaan publik terhadap gerakan social control.

Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak benar, LPH Sultra mempersilakan pihak yang bersangkutan memberikan klarifikasi, bantahan, maupun penjelasan berdasarkan data dan bukti.

Namun apabila melalui proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka LPH Sultra menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Tidak ada organisasi yang berada di atas hukum. Tidak ada jabatan yang kebal dari pemeriksaan. Dan tidak ada label “social control” yang dapat dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi.

LPH Sultra akan menempuh langkah hukum secara terukur, objektif, dan berbasis bukti.
Bukan untuk mencari sensasi. Bukan untuk membungkam kritik.

Melainkan untuk memastikan bahwa fungsi social control tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat, dijalankan secara bermartabat, dan tidak disalahgunakan menjadi alat tekanan maupun sarana memperoleh keuntungan pribadi. (Bar/Red)

LEMBAGA PEMERHATI HUKUM SULAWESI TENGGARA

Ketua Umum
Alfansyah

The Best
Bertemu Pramono Anung di Balai Kota, Ferdinand Weimar: “Gubernur DKI Dukung Penuh FBO Indonesia, ABS Law Firm dan FBO Law Firm”
poskotapetir 0

Pramono Anung Melihat FBO Berpotensi Menjadi Daya Tarik Tourism Jakarta

JAKARTA — Dukungan terhadap pengembangan olahraga profesional, pembinaan karakter generasi muda, semangat bela negara, sport tourism, diplomasi olahraga, serta penguatan profesionalisme di bidang hukum mendapat energi baru dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Freestyle Boxing Organization (FBO) Indonesia sekaligus Presiden Anak Bangsa Sejati (ABS), Ferdinand Weimar DJ, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo di Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Balai Kota, Selasa (9/09/2026).

Menurut Ferdinand, pertemuan tersebut membahas berbagai potensi kolaborasi dan pengembangan kegiatan positif yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Jakarta maupun Indonesia.

Ferdinand menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan dukungan terhadap kiprah FBO Indonesia, termasuk pengembangan ABS Law Firm dan FBO Law Firm.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Bapak Gubernur Pramono Anung terhadap FBO Indonesia, ABS Law Firm dan FBO Law Firm. Bagi kami, dukungan ini bukan sekadar dukungan terhadap sebuah organisasi, tetapi merupakan bentuk kepercayaan terhadap semangat positif yang sedang kami bangun untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Ferdinand Weimar DJ.

Lebih jauh Ferdinand menjelaskan, FBO Indonesia dibangun bukan semata-mata sebagai organisasi olahraga tarung, tetapi sebagai wadah pembinaan karakter, sportivitas, disiplin, ketangguhan dan semangat bela negara.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki mental kuat, disiplin, bertanggung jawab, menghormati aturan serta memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara.

“Kami melihat sport bukan hanya soal menang dan kalah. Di dalam olahraga ada disiplin, keberanian, ketangguhan, kepatuhan terhadap aturan, sportivitas dan penghormatan kepada sesama. Nilai-nilai itulah yang menurut kami sangat dekat dengan semangat bela negara,” ujarnya.

“Karena itu, FBO Indonesia ingin menjadi wadah pembinaan karakter dan sportivitas sekaligus menumbuhkan semangat bela negara melalui olahraga. Bela negara tidak selalu harus dimaknai dalam bentuk yang konvensional. Membangun generasi yang sehat, disiplin, berkarakter, berprestasi dan mencintai bangsanya juga merupakan bagian dari kontribusi terhadap negara,” lanjut Ferdinand.

Dengan perspektif tersebut, FBO Indonesia menempatkan olahraga sebagai instrumen positif untuk membangun manusia Indonesia yang tangguh sekaligus mampu berinteraksi secara sportif dengan masyarakat dan bangsa lain.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ferdinand, juga dibahas mengenai program tourism atau pariwisata yang menjadi salah satu perhatian penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ferdinand mengungkapkan bahwa Gubernur Pramono Anung melihat keberadaan dan kegiatan FBO memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu daya tarik tourism, khususnya melalui penyelenggaraan event olahraga bertaraf nasional maupun internasional.

“Pak Gubernur melihat kehadiran FBO ini memiliki potensi menjadi daya tarik tourism. Ini sangat menarik bagi kami, karena event olahraga internasional seperti freestyle boxing bukan hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga dapat mendatangkan atlet, official, komunitas, keluarga dan masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari negara lain,” ujar Ferdinand.

“Artinya, olahraga bisa bergerak menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Orang datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk menikmati Jakarta, mengenal budaya, kuliner, destinasi dan berbagai potensi yang ada. Ini yang kami tangkap sebagai peluang besar dari pertemuan dengan Pak Gubernur,” lanjutnya.

Menurut Ferdinand, konsep tersebut membuka peluang bagi FBO Indonesia untuk mengembangkan sport tourism sebagai bagian dari kegiatan olahraga internasional.
Event FBO dapat memberikan multiplier effect terhadap berbagai sektor, mulai dari olahraga, UMKM, ekonomi kreatif, hotel, restoran, transportasi hingga promosi destinasi wisata.

“Kami melihat ini bukan hanya tentang freestyle boxing. Kalau dikemas dengan baik, event internasional FBO dapat menjadi sporting tourism. Atlet dan delegasi datang ke Indonesia, bertanding, kemudian mereka mengenal Jakarta dan Indonesia. Ini tentu menjadi promosi yang sangat positif,” kata Ferdinand.

Sport, Tourism dan Diplomasi Antarbangsa
Ferdinand menilai gagasan tersebut sejalan dengan semangat FBO Indonesia yang sejak awal ingin menjadikan olahraga sebagai jembatan persahabatan dan diplomasi antarbangsa

Olahraga memiliki bahasa universal. Di dalam ring terdapat aturan yang harus dihormati, lawan yang harus dihargai dan sportivitas yang harus dijunjung tinggi.
Karena itu, FBO Indonesia ingin mengembangkan konsep yang mempertemukan sport, tourism, budaya dan diplomasi dalam satu kegiatan yang membawa nama Indonesia ke dunia internasional.

“Kami ingin FBO Indonesia bukan hanya dikenal karena pertandingannya, tetapi juga karena nilai yang dibawanya. Ada sportivitas, persahabatan, budaya, tourism dan diplomasi. Semua itu dapat menjadi satu kesatuan yang memberikan manfaat bagi bangsa,” ujar Ferdinand.

“DUEL” Indonesia–Timor Leste
Salah satu momentum penting adalah keberhasilan FBO Indonesia menyelenggarakan Exhibition Fight International Freestyle Boxing bertajuk “DUEL”, yang mempertemukan petarung Indonesia dan Timor Leste digelar di Solo.

Ajang internasional tersebut menjadi momentum strategis bagi FBO Indonesia untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi olahraga profesional yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan lintas negara serta diplomasi budaya melalui olahraga tarung modern yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Ferdinand menegaskan, “Exhibition Fight hari ini adalah pesan terbuka bahwa olahraga merupakan bahasa persatuan.

FBO Indonesia ingin menunjukkan bahwa freestyle boxing bukan hanya soal adu teknik dan kekuatan, tetapi tentang kehormatan, disiplin, dan saling menghormati antarbangsa.”

Pengalaman tersebut menjadi pijakan bagi FBO Indonesia untuk terus mengembangkan event internasional yang memiliki dampak lebih luas, termasuk potensi pengembangan sport tourism.

Sejalan dengan perkembangan organisasi, FBO Indonesia juga memperluas kiprahnya ke bidang hukum.

Ferdinand Weimar DJ memperkenalkan FBO Law Firm dan ABS Law Firm sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme dan pengabdian di bidang hukum.

Menurut Ferdinand, ekspansi tersebut bukan sekadar penambahan bidang kegiatan, melainkan upaya membangun ekosistem profesional yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin olahraga melahirkan karakter, sementara hukum memberikan ruang untuk menjaga keadilan, kepastian dan kehormatan. Keduanya memang berbeda bidang, tetapi memiliki satu nilai yang sama, yaitu disiplin terhadap aturan dan menjunjung tinggi integritas,” kata Ferdinand.

Kehadiran ABS Law Firm dan FBO Law Firm diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, khususnya dalam bidang advokasi, konsultasi hukum, pendidikan hukum serta berbagai kegiatan profesional yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ferdinand menilai dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan energi positif bagi FBO Indonesia dan seluruh jajaran yang berada dalam ekosistem ABS maupun FBO Law Firm.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, olahraga dan pergaulan internasional memiliki posisi strategis untuk menjadi ruang berkembangnya kegiatan-kegiatan positif yang memiliki dimensi nasional maupun internasional.

“Kami melihat Jakarta bukan hanya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai etalase Indonesia. Karena itu, kami ingin menghadirkan kegiatan yang membawa nama Indonesia dengan cara yang positif melalui sport, tourism, budaya, profesionalisme, persahabatan dan kerja nyata,” ujar Ferdinand.

Ia menambahkan, FBO siap berkolaborasi dalam menghadirkan kegiatan olahraga internasional yang dapat memperkuat citra Jakarta sekaligus memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

“Kalau olahraga, tourism dan budaya bisa kita satukan, saya kira dampaknya akan sangat besar. FBO siap mengambil bagian dalam gagasan tersebut, tentu dengan tetap menjaga profesionalisme dan aturan yang berlaku,” tegas Ferdinand.

FBO: Sport, Bela Negara dan Tourism dalam Satu Gerakan Positif

FBO Indonesia ingin membangun paradigma bahwa organisasi olahraga dapat memiliki kontribusi lebih luas terhadap bangsa.
FBO Indonesia sebagai wadah pembinaan karakter, sportivitas dan semangat bela negara, sekaligus penggerak sport tourism serta diplomasi antarbangsa, menjadi arah besar yang ingin terus dikembangkan.

Prestasi olahraga tetap menjadi tujuan, namun nilai-nilai seperti disiplin, keberanian, ketangguhan, penghormatan terhadap lawan, persahabatan dan kecintaan kepada bangsa merupakan fondasi yang tidak kalah penting.

Dalam perspektif yang lebih luas, event olahraga internasional dapat menjadi etalase Indonesia di mata dunia.

Ketika atlet dan delegasi asing datang ke Indonesia, mereka bukan hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat, mengenal budaya, menikmati kuliner serta melihat berbagai destinasi wisata.

Di titik inilah FBO melihat peluang besar untuk membangun konsep sport tourism yang terintegrasi dengan promosi budaya dan ekonomi kreatif.

Dengan dukungan Gubernur DKI Jakarta, Ferdinand berharap FBO Indonesia bersama ABS Law Firm dan FBO Law Firm dapat terus memperluas kerja sama dan menghadirkan program-program konstruktif.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pak Gubernur. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik, lebih profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Kami ingin membuktikan bahwa organisasi dapat tumbuh dengan membawa nama baik Indonesia, sekaligus ikut berkontribusi terhadap olahraga, bela negara, tourism, hukum, ekonomi kreatif dan persahabatan antarbangsa,” tutup Ferdinand.

Pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara olahraga, bela negara, pariwisata, profesionalisme hukum, pembinaan generasi muda, budaya dan diplomasi antarbangsa.

Sebab sejatinya, olahraga bukan hanya tentang siapa yang menang di atas ring. Olahraga adalah tentang bagaimana membentuk manusia yang tangguh, menjunjung kehormatan, mencintai bangsa, menghormati sesama, sekaligus mampu membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia.(Bar.S)

The Best
Kasus Dugaan Penganiayaan Advokat di Bogor Disorot, Korban Pertanyakan Mengapa Tersangka Belum Ditahan
poskotapetir 0

Korban Pertanyakan Alasan Tersangka Belum Ditahan dan Minta Kepolisian, Kejaksaan, serta Pengadilan Transparan

BOGOR — Penanganan perkara dugaan penganiayaan terhadap advokat Titin Hartati, S.H., M.Kn., menjadi sorotan dan memunculkan pertanyaan serius mengenai proses penegakan hukum.

Pasalnya, Siti Saripah telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Maret 2026, namun hingga kini tersangka disebut belum dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 19 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB. Berdasarkan keterangan korban, Siti Saripah datang ke sebuah rumah di wilayah Bogor bersama sekitar 30 orang. Rombongan tersebut diduga memaksa masuk dengan cara mendorong dan mendobrak pintu hingga mengalami kerusakan.

Di dalam rumah, Siti Saripah diduga melakukan pemukulan terhadap Titin Hartati, yang pada saat kejadian sedang menjalankan tugas profesinya berdasarkan kuasa untuk menjaga, menempati, merawat, dan menguasai secara fisik rumah milik Hartono Kusnan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengaku mengalami luka memar serta patah pada salah satu jari kaki. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Babakan Madang pada 20 Desember 2025, melalui laporan Nomor STPP/173/XII/2025/Jbr/Res Bgr/Sek Bbk Madang.

Tersangka Sudah Ditetapkan, Mengapa Belum Ditahan?

Setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, penyidik menetapkan Siti Saripah sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/08/III/2026/Reskrim tertanggal 15 Maret 2026.

Namun, setelah penetapan tersebut, muncul pertanyaan dari korban mengenai alasan tersangka belum dilakukan penahanan di Rutan.

Informasi yang diterima korban menyebutkan bahwa pihak penyidik sebelumnya menilai tersangka bersikap kooperatif. Hingga 6 Agustus 2026, perkara tersebut disebut telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan Cibinong, sementara tersangka masih berstatus tahanan kota berdasarkan informasi yang diterima korban.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong korban mempertanyakan secara terbuka kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, serta institusi terkait di Pengadilan Negeri Cibinong, mengenai dasar pertimbangan dan alasan hukum sehingga tersangka tidak dilakukan penahanan di Rutan.

“Kami mempertanyakan, mengapa tersangka yang sudah ditetapkan sejak 15 Maret 2026 sampai sekarang tidak dilakukan penahanan di Rutan. Apa dasar pertimbangannya? Apakah memang ada alasan hukum tertentu yang membuat tersangka tidak perlu ditahan?” ujar Titin Hartati.

Korban bahkan meminta agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan secara transparan untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat kemudian bertanya-tanya dan menduga apakah ada upeti, pelicin, atau intervensi tertentu di balik keputusan tersebut. Kami tidak mengatakan bahwa hal itu telah terjadi. Justru karena itulah kami meminta agar semuanya dibuka secara terang dan diperiksa secara objektif,” tegasnya.

Menurut korban, transparansi diperlukan agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan secara adil, terbuka, dan tanpa pandang bulu.

Profesi Advokat Harus Dihormati

Titin Hartati juga menegaskan bahwa dirinya merupakan advokat yang pada saat kejadian sedang menjalankan tugas profesinya berdasarkan kuasa yang sah.

Karena itu, menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut dirinya sebagai individu, tetapi juga menyentuh kehormatan dan perlindungan terhadap profesi advokat ketika menjalankan tugas profesionalnya.

“Advokat adalah profesi yang menjalankan tugas berdasarkan hukum. Karena itu, ketika seorang advokat sedang menjalankan tugas profesinya kemudian mengalami dugaan kekerasan atau penganiayaan, persoalan tersebut semestinya mendapat perhatian dan penanganan yang bijak, profesional, objektif, serta sesuai dengan hukum,” ungkap Titin.

Korban mengaku hingga kini masih merasakan dampak fisik dan psikis dari kejadian tersebut, termasuk trauma serta cedera pada jari kaki yang disebut belum sepenuhnya pulih.

Minta Tidak Ada Perlakuan Berbeda dalam Penegakan Hukum

Selain dugaan penganiayaan, korban juga menyampaikan adanya dugaan ancaman dan intimidasi serta dugaan tindakan terhadap aset milik ahli waris H. Abdul Wahab di sejumlah lokasi.

Korban juga menyebut bahwa Siti Saripah masih berstatus terlapor dalam perkara lain di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara, berdasarkan LP/B/124/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya tertanggal 23 Januari 2026.

Atas seluruh persoalan tersebut, korban meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan hak-hak korban dan memastikan setiap tahapan perkara berlangsung sesuai ketentuan hukum.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta keadilan, transparansi dan kepastian hukum. Kalau memang ada alasan hukum mengapa tersangka tidak ditahan di Rutan, jelaskan kepada publik secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan ini menimbulkan persepsi bahwa hukum bisa berbeda perlakuannya terhadap orang tertentu,” kata Titin.

Ia berharap Kepolisian dan Kejaksaan dapat memberikan penjelasan yang transparan mengenai status perkara, dasar pertimbangan tidak dilakukannya penahanan, serta memastikan proses hukum berjalan objektif dan profesional.

“Kami percaya masih ada supremasi hukum. Karena itu, kami meminta agar perkara ini ditangani secara terbuka, adil dan profesional. Jangan sampai seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya justru merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya,” pungkasnya.(Red)

The Best
Bank Sentral Belanda Mulai Tarik Kepercayaan dari AS
poskotapetir 0

Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, (Foto: Istimewa)

Jakarta — Keputusan De Nederlandsche Bank memangkas secara tajam cadangan emas yang disimpan di New York menjadi sinyal bahwa kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai tempat penyimpanan aset strategis mulai dinilai ulang oleh salah satu sekutu dekatnya sendiri.

Belanda tetap mempertahankan total cadangan sekitar 612,4 ton emas, tetapi porsi yang berada di New York diturunkan dari sekitar 31,3 persen menjadi hanya 18,5 persen. Sementara porsi di London dinaikkan dari sekitar 18,1 persen menjadi 32,1 persen.

Ketika pengurangan terbesar justru terjadi pada emas yang berada di Amerika Serikat, sulit menganggap perubahan tersebut hanya sebagai urusan teknis pengelolaan brankas.

Belanda memang belum meninggalkan Amerika Serikat, tetapi sudah mulai mengurangi ketergantungannya terhadap New York sebagai salah satu pusat penyimpanan kekayaan negara.

Perbedaannya penting karena kepercayaan antarnegara jarang runtuh dalam satu keputusan besar. Kepercayaan biasanya terkikis melalui langkah-langkah kecil yang terlihat administratif, rasional, dan hati-hati, sampai akhirnya sebuah negara menyadari bahwa terlalu banyak aset strategis ditempatkan di bawah yurisdiksi negara lain merupakan risiko yang tidak lagi layak diabaikan.

Alasan resmi De Nederlandsche Bank mengenai meningkatnya ketidakpastian geopolitik justru memperkuat makna politik keputusan tersebut.

Ketika sebuah bank sentral menghubungkan penataan ulang emas dengan kebutuhan menghadapi gejolak geopolitik, persoalannya sudah bergerak jauh dari sekadar biaya penyimpanan atau efisiensi transaksi.

Bank sentral mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa dalam keadaan ekstrem, akses terhadap aset negara dapat terganggu oleh konflik, sanksi, perubahan hubungan diplomatik, keputusan hukum, gangguan sistem pembayaran, atau kebijakan politik negara tempat aset itu disimpan.

Dalam konteks itulah pemangkasan emas di New York menjadi sangat sensitif bagi Amerika Serikat. Kekuatan finansial Amerika selama puluhan tahun tidak hanya dibangun oleh dolar, obligasi pemerintah, dan kedalaman pasar modal, tetapi juga oleh kepercayaan bahwa kekayaan negara lain aman ketika ditempatkan di dalam sistem keuangannya.

New York memperoleh posisi istimewa karena dianggap stabil, likuid, dapat dipercaya, dan berada di pusat jaringan keuangan dunia.

Ketika sebuah negara Eropa mulai mengurangi secara signifikan penempatan emasnya di sana, yang sedang diuji bukan hanya fungsi sebuah gudang emas, tetapi reputasi Amerika sebagai penjaga aset strategis negara lain.

Pengurangan porsi New York juga jauh lebih besar dibandingkan pengurangan di Kanada. Porsi emas Belanda di Kanada hanya berubah sedikit, sedangkan porsi di New York dipangkas hampir separuh.

Perbedaan tersebut membuat keputusan Belanda sulit dibaca sebagai redistribusi geografis yang benar-benar netral. Belanda memang tidak menyatakan Amerika sebagai sumber ancaman, tetapi angka yang dipilih menunjukkan lokasi mana yang paling banyak dikurangi eksposurnya.

Pemindahan tersebut juga menunjukkan bahwa Belanda tidak sedang bertindak emosional karena emas tidak seluruhnya dibawa pulang. Sebagian besar pergeseran justru diarahkan ke London, salah satu pusat perdagangan emas terbesar dan paling likuid di dunia.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa tujuan Belanda adalah memperbesar kemampuan menggunakan cadangan dengan cepat sekaligus mengurangi konsentrasi pada satu yurisdiksi.

Strateginya simpel, yaitu tetap berada di dalam jaringan keuangan Barat tetapi tidak lagi menempatkan terlalu banyak kepercayaan pada satu pintu.

London menawarkan keuntungan yang sangat penting dalam situasi krisis karena emas yang berada di sana dapat lebih mudah diperdagangkan, dialihkan, atau digunakan untuk mendapatkan likuiditas.

Belanda dengan demikian sedang membangun cadangan yang tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga siap digerakkan ketika pasar atau hubungan antarnegara mengalami tekanan.

Keamanan cadangan mulai diukur dari kemampuan negara mengaksesnya dalam keadaan buruk, bukan hanya dari kekuatan gedung tempat emas tersebut disimpan.

Perubahan cara berpikir seperti ini tidak dapat dipisahkan dari pengalaman sistem keuangan global setelah pembekuan cadangan devisa Rusia.

Peristiwa tersebut menunjukkan kepada seluruh bank sentral bahwa aset yang sah secara hukum tetap dapat kehilangan fungsi strategis ketika akses terhadapnya dibatasi.

Sebuah negara dapat tetap tercatat sebagai pemilik aset bernilai puluhan atau ratusan miliar dolar, tetapi kepemilikan tersebut menjadi jauh kurang berguna apabila keputusan politik negara lain dapat menghambat penggunaannya.

Pelajaran itu mengubah arti keamanan cadangan devisa. Selama bertahun-tahun, risiko utama dipahami melalui harga, suku bunga, gagal bayar, dan likuiditas pasar.

Sekarang muncul risiko yang jauh lebih politis, yaitu kemungkinan negara tidak dapat menggunakan asetnya sendiri ketika hubungan internasional memburuk.

Pertanyaan yang dahulu dianggap terlalu ekstrem kini masuk ke dalam perencanaan bank sentral, yaitu apakah cadangan benar-benar tersedia ketika krisis datang atau hanya aman selama hubungan politik tetap baik.

Emas kembali memperoleh posisi strategis karena tidak memiliki penerbit yang dapat gagal bayar dan dapat disimpan secara fisik di luar sistem pembayaran negara lain.

Namun emas yang berada di luar negeri tetap tunduk pada lokasi, aturan hukum, fasilitas penyimpanan, dan jalur perdagangan tempat emas tersebut berada.

Karena itu, pilihan mengenai negara tempat emas disimpan semakin sulit dipisahkan dari persoalan kedaulatan dan keamanan ekonomi.

Belanda sudah memperlihatkan kecenderungan mengurangi konsentrasi emas di Amerika Serikat sejak 2014 ketika sekitar 122,5 ton emas dipindahkan dari New York kembali ke dalam negeri.

Langkah terbaru menunjukkan bahwa proses penyeimbangan itu belum berhenti. Jika pada tahap sebelumnya Belanda memperbesar kendali domestik, pada tahap sekarang Belanda memperbesar fleksibilitas dengan mengurangi porsi New York dan meningkatkan porsi London.

Dua keputusan yang terpisah lebih dari satu dekade tersebut membentuk pola yang layak diperhatikan. Amerika Serikat pernah memegang lebih dari separuh emas Belanda yang disimpan di luar negeri, kemudian porsinya dikurangi, diseimbangkan, dan sekarang dipangkas lagi.

Sulit mengatakan bahwa seluruh proses itu tidak memiliki makna terhadap tingkat kenyamanan Belanda menempatkan terlalu banyak aset strategisnya di bawah satu yurisdiksi asing.

Posisi Amerika Serikat belum berada dalam ancaman langsung karena dolar tetap dominan, pasar keuangannya tetap terbesar, dan New York tetap menjadi salah satu pusat finansial terpenting dunia.

Namun dominasi global tidak hanya ditentukan oleh besarnya ekonomi atau kekuatan mata uang. Dominasi juga membutuhkan kepercayaan berkelanjutan dari negara lain untuk menyimpan kekayaan, melakukan transaksi, dan menggantungkan akses terhadap cadangan strategis kepada sistem yang dikendalikan Amerika.

Bahaya bagi Washington justru muncul ketika negara-negara tidak lagi merasa perlu membuat pengumuman politik untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Mereka cukup mengubah komposisi cadangan, menambah emas, menyebarkan tempat penyimpanan, memperbesar kepemilikan domestik, serta mencari pusat keuangan alternatif.

Setiap keputusan mungkin terlihat kecil apabila berdiri sendiri, tetapi kumpulan keputusan serupa dapat secara perlahan mengurangi keistimewaan yang selama ini dinikmati Amerika.

Belanda juga tidak perlu menjadi anti-Amerika untuk mengambil langkah seperti ini. Sebuah negara dapat tetap menjadi sekutu militer, mitra dagang, pengguna dolar, dan anggota sistem keuangan Barat sambil tetap menyimpulkan bahwa menempatkan terlalu banyak aset strategis di Amerika merupakan risiko.

Justru karena keputusan tersebut datang dari sekutu, sinyalnya menjadi lebih penting karena diversifikasi ini lahir bukan dari negara yang sejak awal berseberangan dengan Washington.

Kepercayaan dalam hubungan internasional memang tidak selalu berbentuk pilihan antara percaya sepenuhnya atau tidak percaya sama sekali. Negara dapat percaya kepada mitranya sambil tetap mengurangi risiko jika hubungan itu suatu hari berubah.

Ketika bank sentral mulai menyiapkan jalan keluar, memperbanyak lokasi penyimpanan, dan mengurangi konsentrasi aset, tingkat kepercayaan tersebut pada dasarnya sudah berubah dari kepercayaan penuh menjadi kepercayaan yang disertai pengamanan.

Karena itu, mengatakan Belanda mulai menarik kepercayaan dari Amerika Serikat bukan berarti menyatakan hubungan kedua negara sedang runtuh. Framing tersebut menggambarkan proses yang lebih halus dan justru lebih penting, yaitu keputusan untuk tidak lagi menggantungkan porsi sebesar sebelumnya dari kekayaan strategis negara kepada New York.

Kepercayaan masih ada, tetapi ketergantungan dikurangi dan pilihan alternatif diperbesar.

Perubahan seperti ini menjadi jauh lebih penting apabila berkembang menjadi kecenderungan global. Jika semakin banyak bank sentral meningkatkan cadangan emas, mengurangi konsentrasi di satu yurisdiksi, memperbesar penyimpanan domestik, serta menyebarkan aset ke beberapa pusat keuangan, struktur cadangan dunia akan bergerak menuju sistem yang lebih terfragmentasi.

Amerika mungkin tetap menjadi pusat terbesar, tetapi posisi sebagai tempat yang dianggap otomatis paling aman tidak lagi dapat diterima begitu saja.

Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi Amerika Serikat. Keunggulan finansial global dibangun selama puluhan tahun melalui kepercayaan, sedangkan kepercayaan dapat terkikis tanpa deklarasi, tanpa konflik terbuka, dan tanpa satu peristiwa dramatis.

Cukup dengan semakin banyak negara memutuskan bahwa kekayaan strategis mereka sebaiknya tidak terlalu banyak berada dalam jangkauan satu negara.

Belanda sekarang memberikan salah satu contoh paling jelas dari perubahan tersebut. Emasnya tidak hilang dari Amerika sepenuhnya, hubungan politiknya dengan Washington tidak putus, dan dolar tidak ditinggalkan, tetapi porsi kepercayaan yang diwujudkan dalam penyimpanan emas di New York telah dikurangi secara nyata.

Dalam geopolitik keuangan, perubahan seperti ini sering lebih penting daripada pidato keras karena negara menunjukkan sikapnya melalui tempat mereka memilih menyimpan kekayaan.

Jika tren ini berlanjut, persoalan bagi Amerika Serikat tidak lagi hanya mengenai berapa banyak emas yang keluar dari New York, tetapi mengapa negara-negara merasa perlu mengurangi konsentrasi aset mereka di sana.

Ketika sekutu mulai menata cadangannya agar lebih sedikit bergantung kepada Amerika, pesan yang muncul menjadi sulit diabaikan. Kepercayaan memang belum hilang, tetapi sudah tidak lagi diberikan tanpa batas.(Red/Bar.S)