Poskotapetir.com – BEM Nusantara mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap komunikasi Presiden serta sejumlah pejabat negara.
Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Demokrasi BEM Nusantara, Ghani Zulkarnaen Rais, menilai kasus tersebut menjadi alarm serius bagi keamanan nasional sekaligus mempertanyakan efektivitas fungsi deteksi dini dan peringatan dini intelijen negara.
“Bagaimana mungkin komunikasi kepala negara diduga dapat disadap tanpa terdeteksi? Ini persoalan serius yang menyangkut kedaulatan informasi dan keamanan negara. Kepala BIN harus bertanggung jawab secara institusional,” tegas Ghani, Rabu (4/11).
BEM Nusantara juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam perkara tersebut, termasuk tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ghani meminta proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
“Institusi penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum, bukan justru tercoreng oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tegas,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, BEM Nusantara menyampaikan tiga tuntutan:
1. Mendesak Presiden Prabowo mencopot Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya deteksi dini terhadap dugaan ancaman keamanan komunikasi negara.
2. Mendukung langkah Presiden membersihkan pejabat yang terbukti lalai, tidak kompeten, dan menyalahgunakan kewenangan.
3. Mendesak pengusutan tuntas seluruh pihak yang terlibat serta audit menyeluruh terhadap sistem keamanan siber dan tata kelola perangkat penyadapan negara oleh lembaga berwenang.
Ghani menegaskan, keamanan komunikasi Presiden merupakan bagian dari kedaulatan negara yang tidak boleh dipertaruhkan.
“Negara harus hadir dengan tindakan nyata. Tidak boleh ada kompromi terhadap penyadapan ilegal, penyalahgunaan kekuasaan, maupun kelalaian dalam menjaga keamanan nasional. Evaluasi BIN dan penegakan hukum harus menjadi prioritas,” tutup Ghani.
